TIRA, JAKARTA – Berdasarkan data resmi Polri per 16 November 2025, sekitar 300 anggota Polri yang menduduki jabatan manajerial/eselon di kementerian/lembaga.
Jabatan itu mulai eselon IA, IB, II.A, III.A, hingga IV.A, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama.
Jumlah tersebut di atas. sudah termasuk dalam angka 4.351 yang juga didalamnya termasuk staf, ajudan, pengawal, dan fungsi pendukung lainnya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, mekanisme pengugasan personel kepolisian yang bekerja di luar struktur organisasi atau kementerian/lembaga sudah sesuai aturan.
Hal itu menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan kekayaan anggota kepolisian mundur atau pensiun dini jika berdinas di luar struktur.
“Yang menduduki jabatan manajerial itu sekitar 300-an (anggota), sedangkan angka 4.351 itu termasuk staf, ajudan, pengawal, dan fungsi pendukung lainnya. Jadi, bukan semuanya jabatan sipil yang manajerial,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11).
Mekanisme tersebut memastikan setiap penempatan dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan proses evaluasi kompetensi.
“Penugasan anggota Polri di luar struktur dilakukan karena adanya permintaan dari kementerian atau lembaga terkait. Setelah asesmen dilakukan, baru dikeluarkan melalui keputusan Presiden untuk jabatan tertentu,” jelas Sandi.
Dia memerinci proses diawali dengan permintaan dari kementerian/lembaga kepada Kapolri.
Kemudian dilanjutkan ke tahap asesmen oleh SSDM Polri untuk menentukan kandidat yang paling relevan.
Kandidat tersebut kemudian diundang secara resmi kepada kementerian/lembaga pemohon, sebelum akhirnya diusulkan untuk Keputusan Presiden bagi JPT Utama dan Madya serta Keputusan Menteri atau pimpinan lembaga negara bagi jabatan di bawahnya.
Sandi menegaskan, pengugasan anggota Polri pada jabatan struktural di kementerian/lembaga tidak dapat dilakukan hanya dengan surat internal Polri.
Keputusan untuk personel Polri duduk di kementerian/lembaga adalah dengan keputusan Presiden, bukan dengan surat penugasan Kapolri, kata Sandi.
Polri memastikan seluruh data dan mekanisme tersebut juga akan dibahas lebih lanjut dalam kajian tim pokja yang dibentuk untuk menyetujui putusan MK.
Sehingga arah kebijakan ke depan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan multitafsir. (*/rep)









