ADA yang menarik untuk kita cermati dari pemberitaan sepekan terakhir. Apa lagi kalau bukan soal pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menyebut putrinya, Puan Maharani, bukan hanya layak menjadi wakil presiden, tetapi juga menjadi presiden, membuka kembali perdebatan tentang standar kepemimpinan nasional.
Dalam demokrasi, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan konstitusional tentu memiliki hak untuk bercita-cita menjadi pemimpin.
Tidak terkecuali Puan. Pengalaman politik, jabatan, dan rekam jejaknya dapat menjadi bahan penilaian publik.
Namun, ada persoalan mendasar yang perlu dijawab: apakah kelayakan menjadi pemimpin nasional cukup diukur dari posisi politik dan dukungan keluarga, atau harus dibuktikan melalui kapasitas, integritas, prestasi, serta keberanian mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika Indonesia menghadapi kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Indonesia tidak sedang mencari sekadar pengisi kursi. Indonesia membutuhkan figur yang mampu membantu presiden menghadapi persoalan bangsa, sekaligus memiliki kapasitas konstitusional untuk memimpin negara apabila keadaan mengharuskannya.
Jabatan bukan warisan keluarga
Demokrasi memang membuka ruang bagi siapa pun untuk berkompetisi. Namun, demokrasi juga menuntut adanya ukuran objektif dalam menilai seorang calon pemimpin.
Nama keluarga dapat memberikan popularitas dan akses politik. Tetapi popularitas bukan kompetensi.
Kedekatan dengan pusat kekuasaan bukan jaminan integritas. Dukungan elite partai juga bukan bukti keberhasilan memimpin.
Puan Maharani memiliki pengalaman sebagai anggota DPR, menteri koordinator, dan Ketua DPR.
Semua itu merupakan rekam jejak yang dapat dinilai secara terbuka.
Akan tetapi, jabatan tinggi tidak boleh otomatis menjadi sertifikat kelayakan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
Publik berhak menguji apa saja capaian konkret selama kepemimpinannya di DPR. Bagaimana kualitas legislasi?
Bagaimana keberpihakan parlemen terhadap kepentingan rakyat? Seberapa efektif fungsi pengawasan dijalankan?
Penilaian tersebut harus didasarkan pada kinerja yang terukur, bukan sentimen suka atau tidak suka.
RUU Perampasan Aset menjadi ujian
Salah satu persoalan yang dapat dijadikan ukuran adalah perjalanan panjang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Masyarakat sudah lama menunggu instrumen hukum yang lebih kuat untuk memastikan hasil kejahatan, terutama korupsi, tidak tetap dinikmati pelakunya.
DPR memang telah menyepakati RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR pada Oktober 2026.
Puan juga menyampaikan target penyelesaian pembahasannya paling lambat 15 Desember 2026.
Namun, publik tentu tidak cukup hanya menerima target dan pernyataan. Yang ditunggu adalah hasil nyata.
Mengapa regulasi sepenting ini membutuhkan waktu begitu panjang? Apa hambatan politik dan legislasi yang membuatnya belum selesai? Apakah DPR memiliki keberanian menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan pemberantasan korupsi?
Ketua DPR tidak dapat bekerja sendirian karena pembentukan undang-undang memerlukan persetujuan bersama DPR dan Presiden.
Namun, sebagai pimpinan lembaga legislatif, Puan memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan agenda legislasi berjalan efektif.
Di sinilah rekam kepemimpinan harus diuji dengan hasil, bukan sekadar jabatan.
Catatan sejarah juga harus dibuka
Megawati sendiri memiliki catatan pemerintahan yang tidak lepas dari perdebatan publik.
Salah satu yang paling kontroversial adalah kebijakan divestasi saham Indosat pada 2002 kepada Singapore Technologies Telemedia.
Pemerintah ketika itu melepas 41,94 persen saham Indosat, sebuah keputusan yang memunculkan kritik tentang penguasaan negara atas aset strategis telekomunikasi.
Pihak yang mengkritik menilai keputusan tersebut mengurangi kendali negara atas sektor strategis.
Sebaliknya, pihak yang membelanya beralasan pemerintah ketika itu membutuhkan dana. ***









