DEMOKRASI harus dirasakan semua pihak, begitupun dengan lembaga kemanusiaan, juga harus menyentuh semua lini masyarakat.
Meskipun kedua unsur tersebut bersentuhan langsung dengan publik, namun keduanya tak bisa berbaur dalam sebuah konsep kehidupan bermasyarakat.
Kenapa demikian? karena lembaga kemanusiaan harus steril dari dunia politik, walaupun tak ada larangan bagi tokoh politik untuk menjadi ketua lembaga kemanusiaan, namun dipastikan roh politik akan tetap terbawa – bawa.
Inilah seharusnya yang menjadi perhatian semua pihak agar, siapapun yang menjadi ketua lembaga kemanusiaan, bisa tegak lurus dan netral dari unsur politik.
Kenapa tulisan ini perlu diangkat ke permukaan, karena belakangan ini, terutama di Sumatra Barat, lembaga kemanusiaan bernama Palang Merah Indonesia (PMI), ketuanya hampir sebagian besar tidak dalam posisi terbebas dari kepentingan.
Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan, seyogyanya ketua lembaga kemanusiaan bernama PMI haruslah orang – orang profesional yang benar-benar bisa fokus dalam membenahi dan memajukan PMI itu sendiri.
Sehingga publik bisa semakin percaya dengan kinerja dan kontribusi PMI yang benar-benar berafiliasi semata-mata hanya untuk kepentingan kemanusiaan.
PMI sebagai lembaga kemanusiaan, dilarang keras dibawa ke ranah politik. Jika institusi, atribut, atau sumber daya PMI digunakan untuk kepentingan politik praktis, hal tersebut melanggar prinsip dasar kepalangmerahan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun sanksi organisasi.
Berikut adalah konsekuensi dan aturan yang berlaku jika PMI bersinggungan dengan ranah politik:
1. Pelanggaran Prinsip Dasar dan Undang-Undang
• Prinsip Kenetralan dan Kemandirian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, penyelenggaraan kepalangmerahan oleh PMI wajib berlandaskan pada prinsip kenetralan dan kemandirian.
Kegiatan kepalangmerahan tidak boleh berpihak atau terafiliasi dengan kekuatan politik, kontroversi politis, agama, maupun ideologi tertentu demi menjaga kepercayaan semua pihak.
• Larangan Penyalahgunaan Lambang dan Nama. Penggunaan atribut, lambang palang merah, atau membawa-bawa nama institusi PMI untuk kegiatan kampanye atau keuntungan kelompok tertentu merupakan pelanggaran hukum.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2018, penyalahgunaan lambang kepalangmerahan oleh pihak yang tidak berhak atau untuk keuntungan tertentu dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah.
2. Aturan bagi Pengurus yang Terjun ke Politik
Meskipun institusinya harus netral, hak politik individu pengurus maupun relawan tetap diakui.
Namun, berdasarkan pedoman internal seperti Surat Edaran Pengurus Pusat PMI Nomor 719/ORG/XI/2022, berlaku aturan ketat:
• Wajib Cuti atau Nonaktif. Pengurus PMI yang mencalonkan diri dalam pemilu (legislatif maupun kepala daerah) atau menjadi bagian dari tim sukses/tim kampanye wajib mengajukan status nonaktif sejak ditetapkan oleh KPU hingga proses pemilihan selesai.
• Pengalihan Tugas. Selama pengurus tersebut berstatus nonaktif, tugas dan kewenangannya di PMI dialihkan sementara kepada pengurus lain.
• Dilarang Membawa Atribut PMI. Pengurus yang berpolitik dilarang keras menggunakan fasilitas, jaringan, atau mengatasnamakan PMI dalam setiap aktivitas politiknya.
3. Dampak Operasional dan Kepercayaan Publik
• Menurunnya Kepercayaan Masyarakat. Kekuatan utama PMI terletak pada penerimaan dari semua lapisan masyarakat.
Jika PMI terpolitisasi, masyarakat atau donatur dari kelompok yang berseberangan secara politik akan kehilangan kepercayaan dan enggan berpartisipasi (seperti donor darah atau donasi bencana).
• Terhambatnya Akses Kemanusiaan. Dalam situasi konflik sosial, kerusuhan, atau bencana, status netral membuat relawan PMI bisa masuk ke wilayah mana pun untuk menolong korban.
Jika dianggap berpihak secara politik, keselamatan relawan dan akses pemberian bantuan kemanusiaan di lapangan akan terancam.
Walaupun Palang Merah Indonesia (PMI) boleh dan bahkan telah menjadi mitra strategis Bawaslu dalam kegiatan sosialisasi serta konsolidasi demokrasi, namun ada aturan main yang harus dipahami.
Yaitu, selama kegiatan tersebut berfokus pada pendidikan pemilih yang netral dan tidak bersifat politik praktis.
Tapi, siapa yang bisa menjamin kalau konsolidasi antar kedua elemen benar-benar tak bersentuhan dengan persoalan-persoalan politik?
Meskipun kolaborasi diperbolehkan, pelaksanaan sosialisasi di lingkungan PMI harus tunduk pada aturan main kedua lembaga:
• Prinsip Kenetralan PMI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan tujuh prinsip dasar gerakan kepalangmerahan.
Prinsip ini menegaskan bahwa gerakan ini wajib menjaga kenetralan dengan tidak memihak pada perselisihan maupun kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan, atau ideologis.
• Pencegahan Politisasi Aksi Kemanusiaan. Kegiatan bersama Bawaslu diarahkan untuk membentengi lembaga kemanusiaan agar tidak disusupi kepentingan politik praktis.
Dalam bersinergi dengan PMI, instrumen yang terlibat harus bisa memastikan bahwasanya aksi kemanusiaan tidak dikooptasi oleh kekuatan politik lokal demi meraih simpati pemilih.
• Fokus Materi Sosialisasi. Karena Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu yang non-partisan (bukan partai politik), materi yang disampaikan kepada anggota maupun relawan PMI sebatas pada edukasi hak pilih, pencegahan pelanggaran pemilu (seperti politik uang dan hoaks), serta peran serta masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi yang jujur dan adil.
Secara ringkas, PMI tidak boleh menjadi sasaran kampanye atau sosialisasi politik kepartaian, tetapi sangat terbuka untuk menerima sosialisasi pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif dari Bawaslu.
PMI di tingkatan kabupaten/kota, jelas mendapat perhatian serius. Sebab yang menghimpun darah ada di area tersebut.
Sehingga tidaklah keliru, kalau politisasi dan intervensi bagi pengurus PMI Kabupaten/Kota lebih rawan dilakukan.
Sehingga netralitas dan sterilisasi harus jadi kata kunci agar tak ada lagi istilah politik balas Budi di area suci bernama lembaga kemanusiaan. ***









