TIRA, JAKARTA – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Selain itu, Amien juga mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk meyakinkan Gibran agar bersedia mundur di tengah polemik latar belakang pendidikan putra sulung Joko Widodo tersebut.
Amien mengaitkan desakannya dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Dalam pembacaan putusan tersebut, MK disebut menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan setara sekolah menengah atas milik Gibran.
Namun, kesimpulan itu perlu ditempatkan dalam konteks pertimbangan hukum dan amar putusan MK secara utuh, bukan ditafsirkan sebagai keputusan yang otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Bagi Amien, polemik tersebut semestinya menjadi momentum bagi Gibran untuk mempertimbangkan pengunduran diri.
Ia menilai Prabowo perlu mengambil peran untuk meredakan persoalan sebelum berkembang menjadi konflik politik dan sosial yang lebih luas.
Amien memperingatkan bahwa kemarahan masyarakat sipil berpotensi terus meningkat apabila polemik mengenai kelayakan Gibran sebagai wakil presiden tidak menemukan penyelesaian.
Ia mengkhawatirkan situasi tersebut dapat berkembang menjadi ledakan sosial yang sulit dikendalikan, termasuk oleh aparat keamanan dan pertahanan.
Menurut Amien, pemerintah tidak semestinya menganggap remeh akumulasi kekecewaan publik.
Ia mengingatkan bahwa gejolak sosial dapat berkembang melampaui perkiraan apabila aspirasi masyarakat tidak memperoleh respons yang memadai.
Dalam skenario terburuk, Amien menyinggung kemungkinan terjadinya people power atau gerakan massa yang menuntut perubahan politik.
Ia menilai Prabowo akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab secara politik apabila situasi tersebut benar-benar terjadi, terutama jika pemerintah dinilai gagal mengantisipasi dan meredam ketegangan.
Pernyataan itu merupakan kekhawatiran dan penilaian politik Amien, bukan kepastian bahwa gerakan massa akan terjadi.
Amien secara khusus meminta Prabowo berbicara dengan Jokowi agar mantan presiden tersebut bersedia menerima kemungkinan Gibran mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar polemik politik tidak terus menyita perhatian pemerintah.
Prabowo, dalam pandangannya, perlu mengutamakan stabilitas negara dan keberlangsungan pemerintahan dibandingkan mempertahankan posisi Gibran.
Amien bahkan menilai tiga tahun masa pemerintahan Prabowo yang tersisa akan lebih produktif apabila Gibran tidak lagi menduduki kursi wakil presiden.
Amien menggunakan istilah “di-drop saja” untuk menggambarkan usul agar Prabowo melanjutkan pemerintahan tanpa Gibran.
Meski demikian, pengunduran diri wakil presiden bukan semata-mata persoalan kesepakatan politik antara presiden dan mantan presiden.
Proses tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mendukung argumennya, Amien merujuk pada keputusan Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956.
Hatta mundur setelah mengalami perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.
Hubungan keduanya semakin renggang di tengah perdebatan mengenai arah pemerintahan dan sistem politik Indonesia.
Setelah Hatta mengundurkan diri, Soekarno menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden hingga berakhirnya masa kepemimpinannya pada 1967.
Amien menggunakan pengalaman sejarah tersebut untuk menunjukkan bahwa ketiadaan wakil presiden tidak serta-merta membuat negara kehilangan kemampuan menjalankan pemerintahan.
Dari perbandingan itu, ia berpendapat Prabowo tetap dapat memimpin Indonesia tanpa Gibran apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi.
Namun, situasi politik pada masa Soekarno dan Hatta berbeda dengan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.
Karena itu, pengalaman 1956 tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri wakil presiden sekarang akan membawa konsekuensi yang sama. (*/fjr)









