Ratusan Profesor Desak Gibran Mundur  ‎

- Jurnalis

Selasa, 20 Oktober 2026 - 06:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎TIRA, JAKARTA – Forum Guru Besar Indonesia menerbitkan surat terbuka bertanggal 19 Oktober 2026.

‎Dalam dokumen tersebut, para penggagas yang mencantumkan sejumlah profesor menyoroti legitimasi moral, etika bernegara, dan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang turut dibahas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

‎Desakan ini merupakan sikap moral dan politik para penandatangan, bukan perintah hukum yang mewajibkan Gibran mundur.

‎Surat terbuka itu 150 Profesor menyatakan persoalan pendidikan pejabat publik bukan sekadar polemik politik, melainkan ujian terhadap integritas, keteladanan pemimpin, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Forum tersebut meminta Gibran mengambil keputusan yang mereka sebut sebagai langkah kesatria demi menjaga kehormatan konstitusi.

‎Sorotan itu merujuk pada Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

‎Dalam pertimbangan putusan yang disebut dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

‎Menurut Forum Guru Besar Indonesia, terdapat hal penting yang perlu dibedakan.

MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

‎Putusan tersebut tidak menjatuhkan diskualifikasi terhadap Gibran dan tidak memerintahkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

‎Bagi Forum Guru Besar Indonesia, persoalan itu tetap memiliki dimensi etika yang dinilai tidak selesai hanya dengan proses hukum.

‎Mereka berpandangan, pejabat publik harus mempertimbangkan kepatutan, kejujuran, dan tanggung jawab moral ketika kontroversi yang menyangkut dirinya berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat.

‎Surat terbuka yang mengatasnamakan Forum Guru Besar Indonesia itu mencantumkan sejumlah nama profesor sebagai inisiator.

Di antaranya Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Ryaas Rasyid, Prof. Ganjar Kurnia, Prof. Idrus Paturusi, Prof. Nuhfil Hanani, Prof. M. Nasih, Prof. Amran Razak, Prof. La Ode M. Aslan, Prof. Rochmat Wahab, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, Prof. Nandang Sutrisno, Prof. Fathul Wahid, dan Prof. Lukman Hakim.

‎Dokumen tersebut juga memuat nama-nama guru besar dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi di Indonesia.

Meski demikian, jumlah keseluruhan penandatangan, identitas organisasi, dan persetujuan masing-masing nama masih perlu dikonfirmasi secara independen.

Karena itu, penyebutan 150 profesor sebagai pihak yang mendesak Gibran mundur perlu disertai verifikasi jumlah serta dukungan penandatangan.

‎Dalam poin pertama surat, Forum Guru Besar Indonesia menyoroti apa yang mereka anggap sebagai kemerosotan keteladanan dan etika bernegara.

Mereka merujuk Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai salah satu landasan moral untuk menilai tanggung jawab pejabat publik.

‎Menurut pandangan yang disampaikan dalam surat, kontroversi mengenai persyaratan pendidikan seorang pejabat negara tidak cukup dipandang sebagai persoalan administratif.

Isu tersebut, menurut mereka, juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan pemimpin memberikan teladan kepada masyarakat.

‎Forum Guru Besar Indonesia menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi pilihan moral ketika seorang pejabat menghadapi kontroversi yang dinilai mencederai rasa keadilan publik.

Sikap itu merupakan argumentasi etis para penggagas surat, bukan konsekuensi hukum otomatis dari putusan MK.

‎Poin kedua surat terbuka menyoroti integritas akademik dan kepercayaan generasi muda terhadap institusi pendidikan.

‎Para guru besar mempertanyakan bagaimana nilai kejujuran, kerja keras, perjuangan meraih pendidikan, dan kepatuhan terhadap hukum dapat terus ditanamkan kepada mahasiswa jika kontroversi mengenai persyaratan pendidikan pejabat negara tidak memperoleh penjelasan yang memadai.

‎Mereka menilai polemik tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk bagi penghormatan terhadap proses pendidikan nasional.

Dalam pandangan forum, pendidikan bukan hanya soal dokumen administratif, melainkan juga menyangkut kepercayaan terhadap standar, proses, dan nilai yang dijunjung lembaga pendidikan.

‎Atas dasar itu, desakan kepada Gibran untuk mundur ditempatkan sebagai pesan mengenai pentingnya integritas dalam kepemimpinan nasional.

Forum berharap pejabat publik menunjukkan sikap yang sejalan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab yang selama ini diajarkan di lingkungan pendidikan.

‎Meski demikian, penilaian moral tersebut perlu dibedakan dari penetapan hukum.

Persoalan yang disorot dalam surat terbuka tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh Gibran.

‎Surat terbuka tersebut juga menyinggung dampak polemik terhadap kredibilitas pemerintahan.

Forum Guru Besar Indonesia menilai kontroversi yang berkepanjangan dapat memperbesar krisis kepercayaan publik dan membebani citra Indonesia di tingkat internasional.

‎Mereka berpandangan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid dan berfokus pada keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Menurut forum, persoalan yang terus memicu perdebatan publik berisiko mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan dan kepentingan masyarakat.

‎Forum Guru Besar Indonesia meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela.

Mereka menyebut keputusan tersebut bukan sebagai penghapusan arti keberadaan Gibran dalam kehidupan politik, melainkan sebagai pengorbanan politik yang dapat dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan konstitusi dan etika kehidupan berbangsa.

‎Pesan moral juga diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga :  Pasca Perpol 10/2025, 380 Personil Polri Harus Pensiun Dini ‎

Forum berharap kepala negara mencermati persoalan tersebut sebagai ujian komitmen terhadap integritas pada tingkat tertinggi pemerintahan, bukan semata-mata dinamika persaingan politik.

‎Sementara itu, kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, forum menyampaikan harapan agar persoalan tersebut disikapi secara jernih dan bijaksana.

Mereka menilai penyelesaian polemik secara bermartabat penting bagi kehormatan keluarga, kepercayaan publik, dan masa depan demokrasi Indonesia.

‎Menurut Forum Guru Besar Indonesia, persoalan utama dalam polemik ini terletak pada perbedaan antara putusan hukum dan penilaian moral.

Putusan MK yang disebut dalam surat berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan presiden, sedangkan desakan pengunduran diri merupakan tuntutan etis dan politik dari pihak yang menerbitkan surat terbuka.

‎MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Karena itu, amar tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai perintah kepada Gibran untuk meninggalkan jabatannya.

‎Di sisi lain, Forum Guru Besar Indonesia menilai pejabat publik memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar memenuhi ketentuan formal.

Mereka menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat, integritas pendidikan, dan keteladanan dalam menjalankan kekuasaan.

‎Surat bertanggal Jakarta, 19 Oktober 2026, ditutup dengan seruan agar kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Forum berharap persoalan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap konstitusi dan demokrasi.

‎Berikut Isi Surat Terbuka Tersebut:

‎SURAT TERBUKA

‎FORUM Guru Besar INDONESIA

‎Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional

‎Kepada Yang Terhormat,

‎Sdr. Gibran Rakabuming Raka

Wakil Presiden Republik Indonesia

‎di Jakarta

‎Assalamu’alaikum wr. wb.

‎Kami, para Guru Besar berbagai disiplin ilmu dari perguruan tinggi di Indonesia, selama ini telah menaruh perhatian mendalam terhadap perjalanan ketatanegaraan, penegakan hukum, serta keberlangsungan moralitas bangsa.

‎Sebagai intelektual dan akademisi, kami memikul tanggung jawab moral mendidik generasi penerus dengan nilai-nilai moral, kebaikan, kebenaran, dan kejuangan.

‎Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, kami terpanggil untuk menyampaikan “Himbauan Moral” ini.

‎Kita semua memahami bahwa melalui putusan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi karena alasan legal standing pemohon dan batasan prosedural hukum formal.

Namun, terdapat satu fakta persidangan yang sangat mendasar dan mengikat secara moral bahwa Majelis Hakim Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait keabsahan dokumen/ijazah luar negeri yang setara dengan SLTA/sederajat pada saat pendaftaran Pemilihan Presiden lalu.

‎Fakta hukum yang terungkap di lembaga peradilan tertinggi konstitusi ini membawa implikasi moral dan etis yang teramat berat bagi jalannya roda pemerintahan.

‎Oleh karena itu, melalui Surat Terbuka ini, kami menyampaikan beberapa poin ‎keprihatinan dan desakan moral sebagai berikut:

‎Pertama, Runtuhnya Keteladanan dan Etika Bernegara

‎Syarat pendidikan minimal adalah batas administratif paling mendasar dalam hukum positif kita.

Ketika seorang pemimpin tertinggi negara terbukti dalam persidangan tidak memiliki keabsahan dokumen administratif tersebut, asas kepatutan, kejujuran, dan keteladanan telah runtuh.

‎Sesuai Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,

‎Seorang pejabat publik wajib mundur apabila tindakannya memicu kontroversi moral dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

‎Kedua, Krisis Legitimasi di Mata Generasi Muda dan Institusi Pendidikan

‎Bagaimana mungkin kami, para pendidik di perguruan tinggi, dapat terus menanamkan nilai-nilai integritas akademik, kerja keras, kejuangan, dan kepatuhan hukum kepada jutaan mahasiswa, jika di saat yang sama, posisi Wakil Presiden Republik Indonesia diraih melalui proses yang cacat secara administratif?

‎Hal ini menjadi preseden buruk yang merusak mentalitas bangsa dan melecehkan arti penting proses pendidikan nasional.

‎Ketiga, Beban Politik bagi Presiden dan Stabilitas Nasional

‎Ketiadaan legitimasi moral ini akan terus menjadi polemik yang mengikis kredibiltas pemerintah, baik di tingkat domestik maupun di mata dunia internasional.

‎Bangsa Indonesia saat ini membutuhkan kepemimpinan yang solid, bersih dari kontroversi hukum serta fokus penuh pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, tanpa harus terus-menerus tersandera oleh krisis kepercayaan publik.

‎Oleh karena itu, demi menjaga marwah lembaga Kepresidenan, memulihkan etika.

‎Kehidupan berbangsa, kebaikan serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ini kami menghimbau dan mendesak Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengambil langkah kesatria dan berjiwa besar dengan menyatakan Mengundurkan Diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

‎Langkah pengunduran diri secara sukarela tidak akan mengecilkan arti keberadaan Saudara, melainkan akan dicatat oleh sejarah sebagai sebuah pengorbanan politik yang terhormat demi menyelamatkan marwah konstitusi serta etika berbangsa dan bernegara di negeri tercinta Indonesia.

‎Kami berterima kasih atas pengabdian Saudara selama ini. Semoga bermanfaat bagi bangsa dan negara.

‎”Kami juga mengetuk pintu hati Presiden Prabowo Subianto untuk melihat persoalan ini bukan sekadar dinamika politik, melainkan ujian pertama atas komitmen Presiden mencegah cacat moral di birokrasi tertinggi.

‎Begitu pula kepada Saudara Joko Widodo, kami berharap kearifan dan kebijaksanaan Saudara sebagai seorang negarawan untuk ikut memberikan pandangan yang jernih demi menyelamatkan kehormatan keluarga sekaligus masa depan sejarah demokrasi Indonesia.

‎Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kejernihan hati dan kekuatan iman bagi kita semua untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

‎Demikian “Himbauan Moral” ini kami sampaikan.

‎Jakarta, 19 Oktober 2026

‎Hormat kami,

‎Forum Guru Besar Indonesia

‎Surat Terbuka ini kami tembuskan kepada yth.

‎1. Presiden Prabowo Subianto

‎2. Saudara Joko Widodo

‎Atas Nama Inisiator:

Baca Juga :  Setan Merah "Dicabik" City

1. ‎Prof. M. Din Syamsuddin

2. Prof. Ryaas Rasyid

‎3. Prof. Ganjar Kurnia

‎4. Prof. Idrus Paturusi

‎5. Prof. Nuhfil Hanani

‎6. ‎Prof. M. Nasih

‎7. ‎Prof. Amran Razak

‎8. Prof. La Ode M. Aslan

‎9. Prof. Rochmat Wahab

‎10. Prof. Connie Rahakundini Bakrie

‎11. Prof. Nandang Sutrisno

12. ‎Prof. Fathul Wahid

‎13. Prof. Lukman Hakim

14. Prof. A. Zaenurrosyid

15. Prof. Abdul Basit

16. Prof. Abdul Haris Fatgehipon

17. ‎Prof. Abrar

18. Prof. Achmad Nurmandi

19. Prof. Adam Wiryawan

20. Prof. Adang Djumhur Salikin

21. Prof. Agus Taufiq

22. Prof. Ahmad Badawi Saluy

23. Prof. Ahmad Sarbini

24. Prof. Akbar Silo

25. Prof. Alaiddin Koto

26. Prof. Ali Maksum

27. P‎rof. Aminuddin Ilmar

28. ‎Prof. Aminuddin Mane Kandari

29. Prof. Amung Ma’mun

30. Prof. Andi Faisal Bakti

31. Prof. Andi Iqbal Burhanuddin

32. Prof. Apridar

33. ‎Prof. Armin

34. Prof. Asep Usman Ismail

35. Prof. Asmawi

36. Prof. Asna Husin

37. Prof. Bambang Irawan

38. Prof. Budi Santoso

39. ‎Prof. Budi Setiadi Daryono

40. Prof. Bukhori Abdul Shomad

41.  ‎Prof. Bunyamin Maftuh

42. Prof Burhanuddin

43. Prof. Chairul A. Nidom

‎44. Prof. Dedy Takdir Syaifuddin

‎45. ‎Prof. Denny Indrayana

‎46. Prof. Deti Nurhayati

‎47. Prof. Didin Nurul Rosidin

‎48. Prof. Didin Saripudin

‎49. Prof. Dikdik Zafar Sidik

‎50. Prof. Dimyati

‎51. Prof. Djawahir Hejzziey

‎52. Prof. Dradjad Irianto

‎53. Prof. Dwi Agus Sudjimat

‎54. Prof. Elimartati

‎55. ‎Prof. Endang Sutisna Sulaeman

‎56. ‎Prof. Enjang Akhmad Juanda

‎57. Prof Fauzan Saleh

‎58. Prof. Fauziyah Harahap

‎59. ‎Prof. Firman D. Syah

‎60. Prof. Ghozali Maski

‎61. Prof. Hadi Machmud

‎62. Prof. Heni Noviarita

‎63. Prof. Herri

‎64. ‎Prof. Heru Kurnianto Tjahjono

‎65. Prof. Heru Susetyo

‎66. Prof. Hesti Armiwulan Sochmawardiah

‎67. ‎Prof. Ibrahim Siregar

‎68. Prof. Imam Suprayogo

‎69. ‎Prof. Irza Sukmana

‎70. Prof. Jarnawi Afgani Dahlan

‎71. Prof Kusman Ibrahim

‎72. Prof. La Rianda Baka

‎73. ‎Prof. La Rianda Baka

‎74. ‎Prof. Lukman Asha

‎75. Prof. Luqman Hakim

‎76. Prof. M. Aswin

‎77. Prof. M. Furqon

‎78. Prof. M. Janib Achmad

‎79. Prof. M. Sihab Ridwan

‎80. Prof. M. Syaom Barliana

‎81. Prof. Mahsun

‎82. Prof. Mahyuddin Barni

‎83. ‎Prof. Mahyuddin K. M. Nasution

‎84. Prof. Mas Yedi Sumaryadi

‎85. Prof. Masruchin Rubai

‎86. Prof Memed Sueb

‎87. Prof. Mhd. Buhari Sibuea

‎88. Prof. Moch. Qasim Mathar

‎89. Prof. Moch. Tolchah

‎90. Prof. Muhajir Utomo

‎91. Prof. Muhamad Syamsudin

‎92. Prof. Muhammad Chirzin

‎93. Prof. Muhammad Nur

‎94. Prof. Muharram

‎95. Prof. Mukti Ali

‎96. Prof. Muzakkir

‎97. Prof. Nadjib Bustan

‎98. Prof. Naelati Tubastuvi

‎99. Prof. Noermijati

‎100. Prof Normulim

101. Prof. Nur Hadi Ihsan

‎102. ‎Prof. Nurdin Saidi

‎103. ‎Prof. Nurman

‎104. Prof. Nurul Barizah

‎105. Prof. Ridha Dharmajaya

‎106. Prof. Rofiaty

‎107. Prof. Rosdanelli Hasibuan

‎108. Prof. Roslina Alam

‎109. Prof. Rukmina Gonibala

‎110. Prof. Sardjuningsih

‎111. Prof. Sariffudin Fatmona

‎112. Prof. Selamat Triono Ahmad

‎113. Prof. Setyo Widagdo

‎114. Prof Siswanto Masruri

‎115. Prof. Sri Puryono KS

‎116. Prof. Sri Zul Chairiyah

‎117. Prof. Suadi Sa’ad

‎118. Prof. Subandi

‎119. Prof. Sudarminto S. Yuwono

‎120. Prof. Sugeng Purwanto

‎121. ‎Prof. Sugiyanto

‎122. Prof. Suhadi Ibnu

‎123. ‎Prof. Suhana

‎124. Prof. Sukarmi

‎125. ‎Prof. Sukirno

‎126. Prof. Sukron Kamil

‎127. Prof. Sumantri

‎128. Prof Suparman Marzuki

‎129. ‎Prof. Supiana

‎130. Prof. Suradi Wijaya Saputra.

‎131. ‎Prof. Suyata

‎132. ‎Prof. Syafiuddin

‎133. Prof. Syafrial

‎134. Prof. Syafruddin

‎135. Prof. Syafruddin Syarif

‎136. Prof. Syahidin

‎137. Prof. Syahrir Mallongi

‎138. Prof. Tajul Arifin

‎139. Prof. Takdir Rahmadi

‎140. Prof. Triyo Supriyatno

‎141. Prof. Umar Burhan

‎142. Prof Unti Ludigdo

‎143. ‎Prof. Wahyudi

‎144. Prof. Widiastuti

‎145. Prof. Yaslis Ilyas

‎146. Prof. Yayan Rahtikawati

‎147. Prof. Yayan Sopyan

‎148. Prof. Yeni Huriani

‎149. Prof. Yusri Yusuf

150. Prof. Zainal Muttaqin

‎(*/pid)

‎

‎

Berita Terkait

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026
Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎
HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 
Tiga Pentolan PSI Mundur!
Secara Konstitusional, Kedudukan Gibran Otomatis Gugur ‎
Elektabilitas Gerinda Tertinggi Versi IPO ‎
Poltracking : Tujuh Partai Berpotensi Melenggang ke Senayan di 2029 ‎
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:20 WIB

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎

Rabu, 11 November 2026 - 18:43 WIB

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎

Selasa, 10 November 2026 - 18:57 WIB

HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 

Selasa, 10 November 2026 - 16:22 WIB

Tiga Pentolan PSI Mundur!

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB