SERANG( TRIBUNRAKYAT)- Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Setiap pejabat dan aparatur pemerintahan dituntut menjaga integritas, menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab, serta memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Asep, setiap program pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, direncanakan secara matang, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian harus menjadi landasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Asep Surya Atmaja usainya dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten dan Jawa Barat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (29/10).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bekasi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron.
Asep mengatakan, rapat koordinasi tersebut memberikan pemahaman dan masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama terkait perencanaan kegiatan, penganggaran, hingga pelaksanaan belanja barang dan jasa.
“Alhamdulillah, melalui rapat koordinasi ini kami mendapatkan masukan yang lebih mendalam mengenai penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi, terutama dalam perencanaan kegiatan, belanja barang dan jasa, serta penganggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui regulasi dan sistem pengawasan, tetapi harus dibangun melalui kesadaran serta komitmen seluruh jajaran pemerintahan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara benar.
Pengelolaan anggaran, lanjutnya, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang tepat sasaran.
“Kita harus lebih cermat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan kegiatan sampai pelaksanaannya. Yang paling penting, seluruh jajaran harus menjaga integritas dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab. Pengelolaan anggaran harus sesuai aturan, sehingga setiap program memiliki tujuan yang jelas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Asep.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan juga harus diikuti dengan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah semakin memahami tanggung jawabnya serta mampu meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran.
Asep berharap, hasil rapat koordinasi tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi Pemkab Bekasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ke depan, kami akan terus melakukan pembinaan dan memperkuat pengawasan agar seluruh jajaran semakin memahami pentingnya menjalankan tugas sesuai aturan. Harapannya, setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar mendukung pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wakil Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Provinsi Banten dan Jawa Barat, serta jajaran instansi pemerintah terkait. ( August Suzana)









