BEKASI (TRIBUNRAKYAT) – Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi tiga sektor yang akan mendapat perhatian utama dalam arah pembangunan Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar realisasi program dan penyerapan anggaran.
Untuk memastikan hal tersebut, Asep meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program kerja, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Penegasan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat KH. Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (2/11).
Dalam rapat tersebut, Asep secara khusus menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Ia meminta seluruh camat bersama dinas terkait melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jalan kabupaten di wilayah masing-masing.
Pendataan harus dilakukan secara terperinci dengan mengelompokkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, sedang, hingga ringan. Data tersebut nantinya menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Menurut Asep, kondisi jalan tidak bisa hanya dilihat dari laporan administratif. Pemerintah harus mengetahui secara langsung persoalan di lapangan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya minta camat dan dinas terkait menyampaikan data kondisi jalan di wilayah masing-masing, baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan. Data ini harus sinkron agar kita bisa menentukan prioritas pembangunan. Tahun depan, saya ingin ada pembangunan dengan skema satu desa tiga titik kegiatan,” ujarnya.
Skema tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat di berbagai wilayah bisa merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata.
UHC Prioritas, Jangan Ada Warga Kehilangan Akses Kesehatan
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius Bupati Bekasi. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pengajuan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas kepada BPJS Kesehatan.
Melalui skema tersebut, Pemkab Bekasi ingin memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.
Asep menilai, upaya memperluas perlindungan kesehatan harus dibarengi dengan pembenahan data kepesertaan. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan justru terkendala persoalan administrasi.
“Saya ingin seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi bisa mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan pengajuan UHC Prioritas dan memastikan data kepesertaan masyarakat benar-benar akurat,” ungkapnya.
Ia juga mengarahkan agar pembiayaan pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam program BPJS dapat dioptimalkan melalui skema tersebut. Sementara itu, Jamkesda diarahkan untuk membantu penanganan kondisi tertentu yang tidak tercakup dalam layanan BPJS, seperti korban begal, perampokan, dan kekerasan.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, Asep meminta Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi dalam memperbarui data masyarakat.
Data warga yang meninggal dunia maupun pindah domisili harus segera disesuaikan agar tidak terjadi ketidaktepatan dalam pendataan dan pembiayaan kepesertaan.
“Jangan sampai data kepesertaan kita tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Warga yang sudah meninggal atau pindah harus terdata dan diperbarui. Saya minta dinas-dinas terkait saling berkoordinasi agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Tak hanya menyasar masyarakat umum, pendataan juga diminta menjangkau lingkungan sekolah swasta, perusahaan, dan yayasan. Asep ingin setiap pemberi kerja memastikan karyawan maupun tenaga pendidik memperoleh perlindungan BPJS Kesehatan, termasuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, yakni suami atau istri dan maksimal tiga anak.
Sekolah dan Puskesmas Rusak Harus Jadi Prioritas
Perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan juga diarahkan pada kondisi fisik bangunan sekolah serta puskesmas.
Asep meminta perangkat daerah melakukan inventarisasi kondisi bangunan berdasarkan tingkat kerusakan, baik berat, sedang, maupun ringan. Hasil pendataan tersebut harus menjadi dasar dalam menyusun kebutuhan anggaran pembangunan dan perbaikan.
Ia mengingatkan agar pengalokasian anggaran tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi bangunan di lapangan. Fasilitas yang masih layak dan belum membutuhkan perbaikan mendesak perlu dievaluasi kembali, sehingga anggaran bisa dialihkan untuk menangani bangunan yang lebih membutuhkan perhatian.
“Saya ingin anggaran kita benar-benar efisien dan tepat sasaran. Kita harus punya data yang jelas mengenai kondisi bangunan, sehingga penganggarannya sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Job Fair Harus Menyentuh Kawasan Industri
Di sektor ketenagakerjaan, Asep meminta Dinas Ketenagakerjaan tidak menjadikan job fair sebagai kegiatan seremonial semata. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara rutin dan mampu menjangkau langsung kawasan-kawasan industri yang tersebar di Kabupaten Bekasi.
Langkah ini dinilai penting mengingat Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Asep juga menekankan agar kesempatan kerja memberikan prioritas kepada pencari kerja yang telah memiliki KTP Kabupaten Bekasi, sehingga keberadaan industri dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat.
“Job fair harus dilakukan secara rutin dan bisa menyasar kawasan industri. Saya minta prioritas kesempatan kerja diberikan kepada masyarakat yang sudah memiliki KTP Kabupaten Bekasi,” katanya.
Soroti SPI Rentan, Perizinan PBG Harus Dievaluasi
Di luar pembangunan fisik dan pelayanan dasar, Asep turut menyoroti persoalan integritas birokrasi serta kualitas pelayanan publik.
Ia mengingatkan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Bekasi masih berada dalam kategori rentan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian berdasarkan penyampaian KPK adalah pelayanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang masih dinilai sulit oleh masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah terkait. Pelayanan perizinan perlu dibuat lebih sederhana, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Asep menegaskan, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan pelayanan yang memudahkan, bukan justru menambah beban masyarakat melalui proses birokrasi yang berbelit.
“Saya minta persoalan perizinan ini menjadi perhatian bersama. Kalau masyarakat masih merasa kesulitan, berarti ada yang perlu kita evaluasi. Kita harus memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga masyarakat merasa terbantu dan mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Menutup arahannya, Asep meminta seluruh perangkat daerah tidak berhenti pada pencatatan hasil rapat, tetapi segera menindaklanjutinya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bekasi membutuhkan kesamaan langkah, koordinasi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintahan. Dengan begitu, program yang direncanakan dapat berjalan efektif, pelayanan publik semakin baik, dan situasi daerah tetap kondusif.
“Saya ingin Kabupaten Bekasi tetap kondusif, sehingga kita semua bisa bekerja dengan nyaman dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tutupnya.Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Staf Ahli, Asisten Daerah, kepala perangkat daerah, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. ( August Suzana)









