BEKASI ( TRIBUNRAKYAT)– Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus mendorong penguatan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah agar prinsip kesetaraan dan keadilan gender terintegrasi dalam kebijakan maupun program pembangunan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 yang digelar di Antero Hotel Jababeka, Cikarang Utara, Rabu (19/2/2025).
Plt. Kepala DP3A Kabupaten Bekasi, Hj. Titin Patimah, SH, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar program sektoral, melainkan strategi pembangunan yang harus diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengintegrasian perspektif gender perlu dilakukan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan.
“Upaya mendorong, mengoptimalkan dan mengefektifkan Pengarusutamaan Gender secara terpadu dan terkoordinasi ke dalam proses perencanaan pembangunan menjadi bagian penting yang harus mendapatkan perhatian,” demikian penegasan Titin dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, penerapan PUG merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Strategi ini bertujuan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta laki-laki, sekaligus mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Titin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan gender di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bekasi mencapai 89,53, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 89,37.
Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada 2023 mencapai 65,16, naik dari 63,62 pada tahun sebelumnya.
Adapun hasil penilaian mandiri penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender tahun 2023 diproyeksikan mencapai angka 888,44. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan PUG di Kabupaten Bekasi.
Meski menunjukkan peningkatan, Titin mengakui capaian pembangunan gender tersebut masih berada di bawah tingkat Provinsi Jawa Barat dan nasional. Karena itu, diperlukan evaluasi strategi serta kerja sama yang lebih kuat agar percepatan kesetaraan gender dapat berjalan sesuai target yang diharapkan.
Menurutnya, keberhasilan implementasi PUG tidak hanya diukur dari peningkatan angka Indeks Pembangunan Gender, tetapi juga melalui pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, salah satunya melalui Anugerah Parahita Ekapraya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar semakin aktif bekerja sama dan memberikan dukungan terhadap implementasi PUG. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan kategori capaian dalam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya.
Lebih jauh, Titin menekankan bahwa percepatan pemberdayaan perempuan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, bukan hanya pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi juga harus dibangun bersama kalangan swasta, akademisi, media massa, masyarakat serta lembaga kemasyarakatan lainnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan lahir berbagai solusi dan langkah strategis untuk memperkuat kinerja pembangunan gender di Kabupaten Bekasi, sekaligus memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan secara adil.
Dengan penguatan koordinasi Pokja PUG, Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan mampu menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arah dan kebijakan pembangunan daerah. (August Suzana)









