ADA ironi yang menarik sekaligus menggelitik dalam penegakan kode etik di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ketika seorang mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, harus menghadapi proses pemeriksaan melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP), muncul persoalan yang tidak sederhana: siapa yang berhak mengadili seorang jenderal bintang empat?
Persoalan ini bukan sekadar urusan teknis penyusunan majelis sidang. Ia menyentuh persoalan lebih mendasar tentang independensi, kesetaraan, akuntabilitas, dan kualitas regulasi di institusi kepolisian.
Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya Pasal 42 ayat (3), mengatur bahwa anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada pangkat terduga pelanggar.
Ketentuan ini kini menghadapi ujian nyata ketika yang diperiksa adalah seorang jenderal bintang empat.
Meskipun tidak lagi menjabat Kapolri, Listyo Sigit masih berstatus anggota Polri aktif dengan pangkat jenderal bintang empat.
Dalam hierarki kepangkatan Polri, bintang empat merupakan pangkat tertinggi. Tidak ada jenjang kepangkatan di atasnya.
Muncullah pertanyaan: siapa yang akan duduk sebagai anggota majelis untuk memeriksanya? Apakah Polri harus menaikkan pangkat sejumlah perwira tinggi menjadi jenderal bintang empat agar persidangan dapat dilaksanakan?
Jika itu menjadi jalan keluar, tentu bukan solusi yang sehat. Kenaikan pangkat bukan urusan administratif yang bisa dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sebuah persidangan.
Kenaikan pangkat harus didasarkan pada prestasi, pengabdian, rekam jejak, kompetensi, dan persyaratan karier.
Jangan sampai penegakan kode etik justru melahirkan praktik yang mengundang tanda tanya terhadap sistem promosi dan penghargaan di tubuh kepolisian.
Regulasi Jangan Menjadi Jalan Buntu

Kasus ini sekaligus membuka pertanyaan tentang kualitas regulasi internal Polri.
Mengapa aturan penegakan kode etik tidak sejak awal mengantisipasi kemungkinan seorang Kapolri atau mantan Kapolri menjadi terduga pelanggar?
Sebuah institusi besar yang memiliki kewenangan luar biasa semestinya mempunyai perangkat pengawasan yang juga kuat.
Regulasi tidak boleh hanya dirancang untuk menghadapi persoalan yang melibatkan anggota berpangkat rendah atau menengah.
Ia harus mampu menghadapi kemungkinan ketika orang yang diperiksa justru berada di puncak hierarki organisasi.
Hukum dan peraturan yang baik bukan hanya mengatur keadaan normal, tetapi juga menyiapkan mekanisme ketika terjadi keadaan luar biasa.
Perpol Nomor 7 Tahun 2022 perlu dibaca secara utuh, termasuk ketentuan mengenai susunan majelis untuk pemeriksaan perwira tinggi.
Polri harus menjelaskan secara terbuka bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara yang melibatkan jenderal bintang empat.
Jangan sampai muncul kesan bahwa sistem penegakan etik kehilangan kemampuan ketika harus berhadapan dengan orang yang pernah menduduki jabatan tertinggi di institusinya sendiri.
Pangkat Bukan Jaminan Independensi
Persoalan berikutnya adalah independensi majelis.
Kapolri memang memiliki kewenangan organisatoris dalam pembentukan perangkat sidang.
Namun, ketika yang diperiksa adalah mantan orang nomor satu di institusi tersebut, publik berhak mempertanyakan apakah majelis yang dibentuk benar-benar bebas dari pengaruh hubungan struktural, kedekatan personal, maupun kepentingan institusional.
Perwira yang pernah berada dalam struktur kepemimpinan seorang Kapolri tentu memiliki pengalaman relasi komando.
Hal ini tidak otomatis membuat mereka tidak independen. Namun, potensi konflik kepentingan harus diantisipasi sejak awal.
Jangan sampai prosesnya benar secara administratif, tetapi diragukan secara etik dan moral.
Karena itu, pemilihan anggota majelis tidak cukup hanya mempertimbangkan kesetaraan pangkat. Integritas, kompetensi, independensi, dan bebas dari konflik kepentingan harus menjadi pertimbangan utama.
Dalam perkara yang melibatkan pejabat tertinggi Polri, mekanisme majelis khusus patut dipertimbangkan.
Mekanisme ini harus memiliki dasar hukum yang jelas, bukan dibentuk secara improvisasi untuk menyelesaikan satu kasus.
Jangan Jadikan Kenaikan Pangkat sebagai Jalan Keluar
Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan institusi terhadap pengabdian dan prestasi anggota. Ia bukan alat untuk mengatasi kebuntuan prosedur.
Jika pangkat dinaikkan hanya agar seseorang memenuhi persyaratan menjadi anggota majelis, publik tentu akan bertanya: apakah promosi jabatan dan kepangkatan di Polri benar-benar berdasarkan meritokrasi?
Polri seharusnya mencari solusi melalui penafsiran hukum yang tepat dan pembenahan regulasi, bukan dengan mengakali struktur kepangkatan.
Institusi kepolisian harus memberi contoh bahwa aturan dihormati, bukan disiasati.
Pengawasan Polri Tidak Boleh Hanya Mengandalkan Mekanisme Internal
Kasus ini juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kepolisian tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme internal.
Polri memang memiliki Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Komisi Kode Etik sebagai perangkat penegakan disiplin dan etik.
Namun, kepercayaan publik membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa pemeriksaan telah berjalan sesuai prosedur.
Transparansi harus diperkuat. Dasar pertimbangan majelis, proses pemeriksaan, dan putusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan dan hak pihak yang diperiksa.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga perlu diperkuat peran pengawasan dan rekomendasinya sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan eksternal bukan untuk mengambil alih kewenangan Polri, melainkan memastikan bahwa kekuasaan kepolisian tidak berjalan tanpa kontrol yang memadai.
Dalam negara demokrasi, institusi yang diberi kewenangan besar harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang kuat pula.
Sidang Etik Bukan Pengganti Proses Pidana
Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah membedakan penegakan kode etik dan penegakan hukum pidana.
Sidang KKEP merupakan mekanisme pertanggungjawaban etik profesi. Apabila dalam suatu perkara terdapat dugaan tindak pidana, proses pidana tetap harus berjalan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.
Artinya, penyelesaian melalui sidang etik tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana jika memang terdapat unsur tindak pidana.
Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa seseorang sudah selesai mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya hanya karena telah menjalani sidang etik.
Prinsip akuntabilitas harus berlaku menyeluruh, baik dalam ranah etik, disiplin, maupun pidana.
Momentum Membenahi Institusi
Kasus Listyo Sigit seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan satu orang atau satu persidangan.
Ini momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan penegakan kode etik di tubuh Polri.
Harus ada mekanisme yang jelas ketika Kapolri, mantan Kapolri, atau pejabat tertinggi lainnya menjadi terduga pelanggar.
Ketentuan kepangkatan tidak boleh menjadi penghalang penegakan etik. Independensi majelis harus dijamin.
Transparansi harus diperkuat. Pengawasan eksternal harus mendapat ruang yang memadai.
Polri tidak cukup hanya menuntut anggotanya taat pada aturan. Institusi ini juga harus memastikan bahwa aturan yang dibuatnya mampu menjangkau siapa pun tanpa pengecualian.
Kepercayaan publik terhadap kepolisian tidak dibangun melalui slogan, konferensi pers, atau kampanye citra.
Kepercayaan lahir dari keberanian institusi menegakkan aturan secara konsisten, termasuk ketika yang harus diperiksa adalah orang yang pernah berada di puncak kekuasaan.
Pangkat boleh menentukan hierarki organisasi. Pangkat boleh menjadi penanda perjalanan karier dan pengabdian.
Namun, pangkat tidak boleh menjadi benteng untuk menghindari pertanggungjawaban.
Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat padanya.
Dalam negara hukum, tidak boleh ada orang yang terlalu tinggi jabatannya untuk diperiksa.
Tidak boleh ada pangkat yang membuat seseorang kebal dari pertanggungjawaban.
Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada hukum. ***









