BANYAK negara memperkuat kekuatan pertahanannya dengan memperbesar jumlah personel militer dan memperbarui alat utama sistem senjata atau alutsista.
Namun, ternyata ada 30 negara dan wilayah yang justru memilih untuk tidak memiliki angkatan bersenjata resmi.
Negara-negara ini mengandalkan kepolisian, pasukan paramiliter, perjanjian keamanan dengan negara lain, hingga aliansi pertahanan multinasional.
Beberapa negara kecil lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi daripada belanja militer.
Ada pula yang secara historis atau politik menandatangani perjanjian netralitas atau memperoleh perlindungan dari negara sekutu.
Contohnya, Kosta Rika membubarkan militernya pasca perang saudara pada 1948, sementara negara-negara mikro di Eropa seperti Andorra dan Liechtenstein dilindungi oleh tetangganya yang lebih besar.
Sebagian besar negara mikro, negara pulau, maupun negara dengan kondisi diplomatik atau historis khusus memilih untuk tidak memiliki tentara.
Keputusan ini membuat pengeluaran militer mereka relatif kecil, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
Keamanan nasional biasanya dijaga melalui kepolisian, pasukan paramiliter, hingga perjanjian internasional atau keanggotaan dalam koalisi keamanan.
Di kawasan Pasifik, misalnya, Kiribati, Tuvalu, Nauru, Palau, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Samoa, dan Niue bergantung pada negara mitra yang lebih besar seperti Australia, Selandia Baru, atau Amerika Serikat untuk perlindungan pertahanan.
Di Eropa, negara mikro seperti Andorra, Liechtenstein, Monako, San Marino, dan Kota Vatikan juga memperoleh jaminan keamanan melalui perjanjian dengan negara tetangga yang memiliki kekuatan militer lebih besar.
Sementara itu, di Karibia, Dominika, Grenada, St Lucia, St Vincent, serta St Kitts dan Nevis memilih bergabung dalam Regional Security System, kerja sama multinasional yang mengandalkan pasukan polisi dan penanggulangan krisis.
Contoh lain datang dari Kosta Rika dan Panama yang secara sukarela membubarkan militernya dan memusatkan perhatian pada penguatan kepolisian serta keamanan domestik, tanpa bergantung pada jaminan perlindungan eksternal secara resmi.
Keputusan negara-negara ini menunjukkan bahwa kedaulatan tidak selalu identik dengan keberadaan militer tetap.
Dengan dukungan diplomasi damai, perjanjian internasional, dan aliansi strategis, keamanan nasional tetap dapat terjaga.
Selain itu, pengeluaran militer yang rendah memungkinkan mereka fokus pada kesejahteraan rakyat.
Namun, dalam kondisi konflik global, ketergantungan pada kekuatan eksternal juga menimbulkan risiko jika terjadi perubahan geopolitik.
Berikut negara yang tak memiliki militer dan bagaimana mereka menjaga pertahanan mereka:
1. Andorra hanya punya kepolisian, sementara pertahanan negara dibangun melalui perjanjian dengan Spanyol & Prancis.
2. Aruba, Tanggung jawab angkatan bersenjata dibebankan pada Belanda.
3. Cayman Islands, Tanggung jawab angkatan bersenjata dibebankan pada Inggris.
4. Cook Islands, Pertahanan ditanggung Australia.
5. Kosta Rika, keamanan dalam negeri dipegang Polisi, paramiliter tidak ada pelindung formal.
6. Dominika, tanggung jawab dalam negeri Polisi, sementara pertahanan dibebankan pada penjaga pantai dalam bentuk Regional Security System (RSS)
7. Falkland Islands, Tanggung jawab pertahanan Inggris.
8. Faroe Islands, Tanggung jawab keamanan Denmark.
9. French Polynesia, Tanggung jawab keamanan Prancis.
10. Greenland, Tanggung jawab Denmark.
11. Grenada, keamanan dalam negeri Polisi, pertahanan negara dibebankan pada penjaga pantai di bawah koordinasi RSS.
12. Islandia, keamanan dalam negeri Polisi, pertahanan negara oleh penjaga pantai NATO (terutama AS).
13. Kiribati, keamanan dalam negeri Polisi, patroli maritim kecil Australia & Selandia Baru.
14. Liechtenstein, keamanan dalam negeri Polisi, Paramiliter Swiss (informal).
15. Kepulauan Marshall, keamanan dalam negeri Polisi, unit pertahanan kecil oleh Amerika.
16. Mauritius, keamanan dalam negeri Polisi, Paramiliter tidak ada pelindung formal.
17. Mikronesia (FSM), keamanan dalam negeri Polisi, patroli maritim kecil Amerika Serikat.
18. Monako, keamanan dalam negeri Polisi, pertahanan negara Carabinieri Prancis.
19. Nauru, keamanan dalam negeri Polisi, unit pertahanan kecil Australia.
20. Niue, keamanan dalam negeri Polisi, pertahanan negara Selandia Baru.
21. Palau, keamanan dalam negeri Polisi, angkatan pertahanan kecil Amerika Serikat.
22. Panama, keamanan dalam negeri Polisi, pasukan Perbatasan tidak ada pelindung formal.
23. Samoa, keamanan dalam negeri Polisi, pertahanan negara Australia & Selandia Baru.
24. San Marino, keamanan dalam negeri Polisi, unit militer kecil Simbolisasi Italia.
25. St Kitts & Nevis, keamanan dalam negeri Polisi, penjaga pantai RSS.
26. St Lucia keamanan dalam negeri Polisi, penjaga pantai RSS.
27. St Vincent & Grenadines, keamanan dalam negeri Polisi, penjaga pantai RSS.
28. Tonga, keamanan dalam negeri Polisi, unit pertahanan kecil Australia & Selandia Baru.
29. Tuvalu, keamanan dalam negeri Polisi, patroli laut kecil Australia & Selandia Baru.
30. Vatikan, Garda Swiss, kepolisian VatikanSwiss (Garda Swiss).
***









