RABU (17/9) esok, tak terasa organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) tepat berusia 80 tahun.
Banyak hal yang telah dan akan dilakukan oleh lembaga tersebut untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat.
”Bagi PMI, setetes darah sangat menentukan bagi keselamatan manusia. Karenanya, di hari jadi PMI ke-80, tebarkan kebaikan menjadi tema yang kami angkat,” kata ketua PMI Kota Bukittinggi, H Chairunnas.
Semangat kebersamaan dalam bingkai kemanusiaan, menurut Rang Solok ini harus terus dibangun agar kebersamaan dan persaudaraan bisa terus dibangun sehingga kepedulian antar sesama tetap terjaga.
Pada ulang tahun PMI ke 80, PMI Kota Bukittinggi jelas Chairunnas, akan memusatkan kegiatan di markas PMI Bukittinggi.
”Dimana, seluruh pendonor yang berpartisipasi akan diberikan bingkisan. Dan khusus bagi mereka yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 10 kali, 25 kali, 50 kali dan 75 kali akan diberikan piagam khusus ,” jelasnya.
Jumlah penerima piagam tersebut menurutnya cukup banyak. Dan hal itu jelas pria ramah yang akrab disapa Pak Haji ini, sebagai bentuk terima kasih PMI Bukittinggi pada pihak-pihak yang selalu berpartisipasi pada kegiatan PMI.
Disinggung jumlah pendonor sukarela yang tercatat di Kota Bukittinggi sendiri, H Chairunnas menyebutkan sekitar 800 orang.
Selaku ketua PMI Kota Bukittinggi, H Chairunnas mengimbau pada masyarakat Bukittinggi untuk tetap peduli akan kemanusiaan dan mendukung penuh kegiatan PMI di Kota Bukittinggi.

Sejarah Terbentuknya PMI
Palang Merah Indonesia sebenarnya dimulai sebelum Perang Dunia II. Tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873.
Saat itu, pemerintah Kolonial Belanda membangun Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai).
Namun, organisasi ini kemudian dibubarkan selama pendudukan Jepang. Perjuangan untuk membangun Palang Merah Indonesia dimulai sekitar tahun 1932, dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Djohan.
Inisiatif ini mendapatkan dukungan luas, terutama dari kalangan terpelajar Indonesia.
Meskipun mereka berusaha menyampaikan usulan tersebut pada Konferensi Nerkai tahun 1940, usulan itu ditolak secara mentah-mentah.
Tanpa menyerah, rencana itu sementara diabaikan, menunggu kesempatan yang tepat.
Selama pendudukan Jepang, mereka mencoba sekali lagi untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, tetapi usaha ini kembali digagalkan oleh pemerintah militer Jepang, mereka memaksa proposal tersebut untuk disimpan kembali untuk kedua kalinya.
Palang Merah Indonesia (PMI) berhasil didirikan pada 17 September 1945, di bawah kepemimpinan Drs. Mohammad Hatta.
Karena hanya diperbolehkan satu organisasi nasional per negara, pada tanggal 16 Januari 1950, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya kepada PMI. Penyerahan tersebut disampaikan oleh Dr. B. Van Trich dari NERKAI dan Dr. Bahder Djohan dari PMI.
Kegiatan PMI dimulai dengan memberikan bantuan kepada korban Perang Kemerdekaan Indonesia dan memulangkan tawanan perang Sekutu dan Jepang.
Berkat usahanya, PMI menerima pengakuan internasional dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada tanggal 15 Juni 1950, dan menjadi anggota Palang Merah Internasional.
Selanjutnya pada bulan Oktober 1950, PMI diterima sebagai anggota ke-68 dari Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang kini dikenal sebagai Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC). PMI terus memberikan bantuan, yang mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 25 pada 16 Januari 1950, dan memperkuatnya dengan Keputusan Presiden No. 246 pada 29 November 1963. Keputusan tersebut mengakui keberadaan PMI dan menugaskannya untuk memberikan bantuan pertama kepada korban bencana dan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949.
Pada tahun 2018, PMI menjadi organisasi kemanusiaan yang sah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 tentang Urusan Palang Merah.
Undang-undang ini mewajibkan PMI untuk melaksanakan kegiatan Palang Merah sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949, dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi penderitaan serta melindungi korban perang dan bencana tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kewarganegaraan, etnis, ras, jenis kelamin, status sosial, atau pandangan politik.
Hingga Februari 2019, PMI telah hadir di 33 provinsi, 474 kabupaten/kota, dan 3.406 kecamatan, dengan hampir 1,5 juta relawan siap memberikan layanan.

berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, maka tugas PMI adalah :
1. Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, penyediaan, dan gangguan lainnya;
2. Penyediaan layanan darah sesuai dengan peraturan hukum;
3. Berbicara dan mengelola relawan;
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait kegiatan Palang Merah;
5. Menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Palang Merah;
6. Memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana baik di dalam negeri maupun internasional;
7. Memberikan layanan kesehatan dan sosial; dan
8. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah.
(teddy)









