TIRA, JAKARTA – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Kebijakan ini merupakan salah satu poin perbaikan yang dijanjikan pemerintah setelah meluasnya kasus keracunan MBG.
SLHS merupakan pengakuan tertulis dari Dinas Kesehatan bahwa suatu usaha telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan higienis serta sanitasi.
“Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG punya SLHS,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) pada program prioritas MBG di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).
Selain itu, dapur juga wajib untuk mensterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah.
Pemerintah pusat, kata Zulhas, akan menggandeng pemerintah daerah, sekolah, pihak yang berkepentingan dalam MBG, dan seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi program tersebut.
Pemerintah berharap skema ini mampu mencegah peristiwa keracunan kembali terjadi.
Kasus keracunan MBG menjadi sorotan lantaran mengalami lonjakan yang signifikan dalam dua bulan terakhir.
Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), korban melonjak drastis dari 1.376 kasus pada akhir Juni menjadi 6.452 kasus pada pekan lalu. (*/tem)









