Oleh : Teddy G Chaniago ***
PUBLIK Kota Bukittinggi beberapa hari ini dibuat terhenyak. Bagaimana tidak, gedung wakil rakyat yang selama ini adem ayem “bak disinggang” karena statement salah seorang pejabat daerah yang meminta DPRD tutup mata terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kontan saja wakil rakyat yang merupakan representasi ratusan ribu warga Kota Bukittinggi meradang.
Sebab statemen tersebut baik secara langsung ataupun tidak, telah merendahkan fungsi dan kedudukan lembaga legislatif itu sendiri.

Adalah Andre Kresna Saputra, politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang unjuk jari buka suara terhadap hal yang memalukan tersebut.
Dalam media sosialnya yang mengunggah kembali pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dia menyebut, bagaimana bisa membahas anggaran untuk rakyat, jika TAPD tidak siap sama sekali.
”Data dan angka yang berulang kali salah, jawaban yang tidak jelas, bahkan ada yang meminta DPRD tutup mata terhadap kerja pemerintah daerah,” ucapnya dengan sangat kecewa.
Masih tulisnya, kalau DPRD tutup mata, lalu siapa yang akan memastikan anggaran tidak salah arah.
Di akhir cuitannya, Andre secara tegas mengingatkan untuk tidak menjadikan lembaga terhormat tersebut jadi alat pemuas nafsu kekuasaan karena amanah rakyat jauh lebih besar dari sekadar asal bapak senang.
Meradangnya wakil rakyat jelas sebuah pertanda ada yang tidak beres apakah itu koordinasi, entah komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Seandainya saja pihak eksekutif mau membuka lembaran negara, maka dia akan mengerti akan fungsi dari kelembagaan wakil rakyat
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), DPRD memiliki yang tiga fungsi utama yaitu :
1. Fungsi Legislasi:
DPRD bersama kepala daerah bertugas membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi Anggaran:
DPRD membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Fungsi Pengawasan:
DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, serta kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.
Selain tiga fungsi utama tersebut, DPRD juga memiliki tugas dan wewenang lain seperti:
1. Meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis (hak interpelasi).
2. Melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hak angket).
3. Menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
Dari uraian tersebut, tentu sangat tidak elok bagi seorang aparatur untuk memberikan instruksi bahkan perintah pada anggota legislatif untuk tutup mata.
Seandainya legislatif benar-benar tutup mata atas semua kegiatan daerah, apakah eksekutif bisa melakukan seluruh tugas dan pekerjaan secara baik dan benar.
Harusnya pepatah Minang yang berbunyi “Bulek Kato Dek Mufakat, Bulek Aie Dek Pambuluah,” digunakan agar bisa menghasilkan keputusan yang sebaik baiknya.
Jangan hanya “Mampalagakkan Pangka Langan“. Sebab, “Kacak Langan Bak Langan, Kacak Basi Bak Basi,” tak dibutuhkan di negeri ini
Karenanya, mari saling menghargai dan jangan sampai pula main garegak. Hidupkan saja lampu kita, lampu orang tak perlu dimatikan.
Statemen keras dari Andre Kresna Saputra, layak diinok inokkan oleh Walikota Bukittinggi H Ramlan Nurmatias, apakah dua nama yang didengungkan Sang Legislator perlu dipertahankan atau harus dipangkas.
Tentunya semua berpulang pada keputusan Pak Wali. Yang pasti slogan “Asal Bapak Senang” harus dibuang jauh-jauh.
*** Penulis adalah Wartawan www.tribunrakyat.co









