Komdigi Bekukan Izin TikTok

- Jurnalis

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Sikap tegas diambil oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

‎Institusi pemerintah itu membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok.

Izin dibekukan karena ketidakpatuhan platform tersebut dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan-undangan.

‎“Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10).

‎Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas siaran langsung dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian daring, Kemkomdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi lalu lintas, aktivitas siaran langsung ( live streaming ), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian hadiah.

‎“Kami telah memanggil TikTok untuk memberikan klarifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025, dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap,” ujar Alexander.

Baca Juga :  Catat! Pajak Kendaraan Listrik Tidak Lagi Free ‎

‎Namun melalui surat resmi dari TikTok bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, disampaikan bahwa TikTok memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur cara menangani dan menanggapi permintaan data, sehingga TikTok menyatakan tidak dapat memberikan data yang diminta.

‎Alexander menyebutkan, permintaan data mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

‎Peraturan tersebut menyatakan kewajiban PSE Lingkup Privat untuk memberikan akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

‎“Sehingga, Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,” ucapnya.

Baca Juga :  Per Oktober 2026, Budi Hartono Jadi Orang Terkaya di Indonesia

‎Dia menyatakan, langkah ini bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko perlindungan teknologi digital.

Selain itu juga untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman bagi seluruh warga.

‎“Komdigi berkomitmen untuk menjaga privasi hukum nasional dalam tata kelola ruang digital, termasuk memberikan perlindungan bagi pengguna, khususnya kelompok rentan anak dan remaja, dari potensi perlindungan fitur digital untuk aktivitas ilegal” tegas Alexander.

‎Untuk itu, dia meminta seluruh PSE Privat harus mematuhi hukum nasional yang berlaku. Kemkomdigi akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh PSE yang terdaftar, mendorong kerja sama aktif yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa setiap platform digital menjalankan operasionalnya dengan penuh tanggung jawab. (*/rep)

‎

‎

Berita Terkait

Merica Bubuk Indonesia Ditahan di Taiwan
10 Sumur Minyak Baru, Kembali Ditemukan
BP Lepas Seluruh Kepemilikan SPBU di Tanah Air
Klub Sepakbola yang Paling Bernilai di 2026? Berikut Deretannya
Ratusan Ribu Badan Usaha Diblokir Kementerian Hukum
Per Oktober 2026, Budi Hartono Jadi Orang Terkaya di Indonesia
Lebih dari 100 BUMN “Dilego” ke Swasta ‎
Low Tuck Kwong Puncaki Posisi Konglomerat Terkaya Tanah Air
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 10:59 WIB

Merica Bubuk Indonesia Ditahan di Taiwan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

10 Sumur Minyak Baru, Kembali Ditemukan

Selasa, 10 November 2026 - 11:23 WIB

BP Lepas Seluruh Kepemilikan SPBU di Tanah Air

Minggu, 8 November 2026 - 06:33 WIB

Klub Sepakbola yang Paling Bernilai di 2026? Berikut Deretannya

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:56 WIB

Ratusan Ribu Badan Usaha Diblokir Kementerian Hukum

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB