TIRA, BUKITTINGGI – Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) wartawan, secara umum meliputi pencarian dan pengumpulkan informasi, menulis, mengedit berita yang akurat dan faktual, serta menyebarluaskan berita melalui media.
Meski demikian, dalam menjalankan tugas tersebut, haruslah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku serta pastinya sesuai dengan UU Pokok Pers No 40.
Untuk diketahui, wartawan merupakan pilar keempat demokrasi di tanah air setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Artinya, peran dan fungsi pers di tanah air sangat penting dan strategis sekali.
Demikian antara lain dikatakan ketua DPC Syarikat Islam Kota Bukittinggi, H Rismaidi Tuanku Bagindo saat jamuan makan malam dengan pengurus DPC Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Kota Bukittinggi dikediamannya semalam.
”Jadi jelas bagi kita, wartawan itu bukan pelengkap penderita dalam perjalanan demokrasi, namun memiliki posisi yang sangat vital dan strategis sekali,” ucap Tuanku yang telah puluhan tahun mengamati dunia pers di Kota Bukittinggi.
Karena memiliki fungsi yang penting dan strategis tersebut, kalangan jurnalis harus berada di garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik.
” Sampaikanlah informasi yang dibutuhkan publik tanpa ada yang disembunyikan. Karena masyarakat ingin mengetahui semua informasi secara jelas, transparan dan terang benderang,” ucapnya serius.
Sebagai tokoh publik, Tuanku ingin semua wartawan di Bukittinggi bisa menulis berita yang jelas, tegas dan berimbang.
”Pesan saya, bekerjalah dengan profesional dan kalau memang harus mengkritik, kritiklah dengan sehat dan membangun,” ucapnya.
Pemerintah kata mantan pejabat dan legislatif ini memastikan, tentunya tak butuh berita angkek – angkek talua, namun juga berita kritis sebagai bentuk kontrol sosial.
”Jadilah wartawan yang kritis dengan selalu mengedepankan kebenaran, kejujuran dan independen dengan tidak melupakan kode etik jurnalistik,” ucap Tuanku Rismaidi pula.
Dalam pertemuan yang dihadiri M Yahman, Hamriadi dan Deddi Joharlis tersebut, Tuanku berharap insan pers di Bukittinggi bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar sinergitas antara kedua lembaga bisa berjalan sebagaimana mestinya. (ted)









