TIRA, MASSACHUSSETTS – Gubernur dan jaksa agung dari Partai Demokrat di 25 negara bagian Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Donald Trump pada Selasa (28/10).
Mereka menentang kesimpulan pemerintahan sang presiden yang menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan dana darurat guna mempertahankan bantuan pangan bagi jutaan warga AS bulan depan.
Para pejabat itu, termasuk para gubernur dan jaksa agung dari California, New York, dan District of Columbia, mengumumkan bahwa mereka menggugat Departemen Pertanian AS karena secara ilegal menangguhkan tunjangan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) selama penutupan pemerintah federal (shutdown) yang masih berlanjut.
Gugatan yang diajukan di Massachusetts itu meminta hakim memblokir perintah pemerintahan Trump sebelumnya yang menginstruksikan negara bagian untuk menangguhkan tunjangan dan memaksa Departemen Pertanian untuk menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk melanjutkan penyaluran tunjangan SNAP pada November.
”Jutaan warga AS akan menghadapi kelaparan karena pemerintah federal memilih menahan bantuan pangan yang secara hukum wajib mereka berikan,” kata Jaksa Agung New York Letitia James dalam pernyataannya.
Menurut media setempat, SNAP merupakan program antikelaparan terbesar di negara itu yang melayani hampir 42 juta orang, atau lebih dari 12 persen populasi AS. Sebagian besar penerima SNAP hidup di atau di bawah garis kemiskinan federal.
Sumber: Xinhua









