Hutan di Jawa Hanya Tersisa 15 Persen

- Jurnalis

Kamis, 13 November 2025 - 15:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Statement mengejutkan meluncur dari Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rokhmin Dahuri.

‎Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Abdurrahman Wahid yang kini anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan, area hutan di Pulau Jawa saat ini hanya tersisa 15 persen saja.

‎Untuk itu, dia mendesak pemerintah  untuk mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan hutan di Pulau Jawa yang kini tersisa 15 persen dari luas daratan.

‎Dia menegaskan, idealnya 30 persen Pulau Jawa berupa kawasan hutan agar fungsi ekologis dan hidrologis tetap terjaga.

‎“Menurut kaidah ekologi, kalau suatu pulau itu ingin sustain dan lestari, hutannya minimal 30 persen, dan tadi sudah dikatakan bahwa luas tutupan lahan di jawa sekarang tinggal 15 persen. Jadi harusnya policy pemerintah ke depan (difokuskan untuk) penanaman kembali hutan,” ujar Rokhim di Jakarta, Selasa (11/11).

Baca Juga :  Laut Mediterania Kembali Minta Korban, 50 Orang Migran Tewas  ‎

‎Menurutnya, kerusakan ekologis di Pulau Jawa telah menyebabkan berbagai bencana.

Mulai banjir, longsor, sedimentasi pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau yang semakin sering terjadi.

‎Ia mencontohkan kondisi Sungai Cilosari yang dulu mengalir sepanjang tahun, tetapi kini kering selama tiga bulan akibat rusaknya fungsi hidrologis.

‎Rokhmin menilai, pemerintah perlu memperkuat kembali peran Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara (BUMN) di sektor kehutanan untuk memastikan pengelolaan hutan tetap berada di bawah kendali negara.

‎“Saya pun sepakat harusnya Perhutani dihidupkan kembali. Kalau pun di masa lalu ada kesalahan, yang dikoreksi kesalahannya saja,” tegasnya.

Baca Juga :  Catat! Ini 10 Negara Tujuan WNI di Mancanegara 

‎Lebih jauh, Rokhmin juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap lahan-lahan perkebunan negara yang kini banyak dijarah atau beralih ke tangan konglomerat.

‎Ia menilai fenomena tersebut mencerminkan lemahnya kehadiran negara.

“Itulah ciri-ciri negara soft state, negara yang tidak hadir. Negara akan hancur kalau menjadi soft state. Artinya, everything can be arranged, semuanya bisa diatur. Saya kira komisi IV harus bersama pemerintah dan rakyat untuk menegakkan hukum kembali,” ujarnya.

‎Selanjutnya, Rokhmin meminta pemerintah menegakkan kembali hukum dan kebijakan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, UU Tata Ruang, dan UU Kehutanan agar pengelolaan hutan di Jawa benar-benar berpihak pada kelestarian lingkungan dan kemakmuran rakyat. (*/idc)

‎

‎

Berita Terkait

Catat! Berikut Gunung Berapi Paling Aktif di Dunia  ‎
Salvia Messii Bunga Langka di Pegunungan Andes ‎
Pemimpin-pemimpin Termuda dalam Sejarah Dunia  ‎
HUT RI Ke 81, Warga RT 12 RW 05, Kelurahan Pekan Sabtu, Gelar Bermacam Lomba
Padang Rumah Bersama Berbagai Etnis
Sebanyak 764 Penduduk di Negeri Ini Bernama Indonesia 
Nama Unik di Blantika Kependudukan Indonesia 
Akam Muharam: Kolaborasi Perangkat Daerah Siap Antarkan Kabupaten Bekasi Raih Predikat KLA  Kategori Nindya 
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 09:34 WIB

Catat! Berikut Gunung Berapi Paling Aktif di Dunia  ‎

Senin, 19 Oktober 2026 - 07:16 WIB

Salvia Messii Bunga Langka di Pegunungan Andes ‎

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 18:39 WIB

Pemimpin-pemimpin Termuda dalam Sejarah Dunia  ‎

Senin, 17 Agustus 2026 - 09:19 WIB

HUT RI Ke 81, Warga RT 12 RW 05, Kelurahan Pekan Sabtu, Gelar Bermacam Lomba

Minggu, 9 Agustus 2026 - 06:26 WIB

Padang Rumah Bersama Berbagai Etnis

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB