Persepsi yang Keliru, Tak Ada Kewajiban DPRD Dampingi Walikota ke Lapangan ‎

- Jurnalis

Sabtu, 6 Desember 2025 - 16:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Teddy G Chaniago, SH

‎BENCANA Hidrometeorologi yang menimpa 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat di penghujung November lalu, bak “memakan buah si malakama” bagi para wakil rakyat.

‎Sebab, saat bencana menimpa sebagian warganya, sebagian wakil rakyat justru melaksanakan kunjungan kerja (kunker).

‎Akibatnya muncul stigma yang negatif terkait kepedulian wakil rakyat terhadap persoalan yang tengah dialami masyarakat yang memilihnya.

‎Yang perlu diingat, bencana adalah sebuah hal yang mutlak milik Sang Khalik, sehingga tak bisa diprediksi kapan terjadinya.

‎Sementara kunjungan kerja adalah sebuah kegiatan yang telah direncanakan oleh perangkat pelaksana dalam hal ini wakil rakyat.

‎Meski keberangkatan sebagian wakil rakyat dianggap mencederai kepedulian mereka kepada masyarakat saat bencana terjadi, namun sesungguhnya hal itu tak bisa dijadikan alasan kalau empati wakil rakyat tidak ada sama sekali.

‎Ada yang harus diingat, kunjungan kerja (Kunker) bagi anggota DPRD bersifat wajib sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penjaringan aspirasi masyarakat, terutama saat reses, dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan karena menggunakan anggaran daerah.

‎Mengapa Kunker DPRD Wajib?

‎Fungsi Pengawasan & Legislasi:

‎Kunker untuk mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat (reses), yang kemudian menjadi bahan untuk rapat-rapat komisi dan paripurna, serta landasan pembuatan kebijakan/Perda.

‎Pertanggungjawaban Keuangan:

‎Karena menggunakan anggaran daerah (APBD), setiap kegiatan, termasuk Kunker, harus memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akuntabilitas publik.

Baca Juga :  Maknyos, Gurihnya Ikan Goreng Bumbu Kuning  ‎

‎Wajib Hadir Rapat:

‎Kewajiban utama adalah menghadiri rapat-rapat (komisi, paripurna), dan absen rapat paripurna 6 kali berturut-turut bisa berakibat sanksi pemberhentian.

‎Nah, dari uraian di atas jelaslah bahwa kita tak perlu menggiring narasi yang keliru akan kunjungan kerja tersebut yang seolah olah menghakimi apa yang dilakukan para wakil rakyat.

‎Jika persoalan kunjungan kerja tergambar dalam uraian di atas, sekarang timbul pertanyaan apakah kunjungan eksekutif ke lapangan wajib didampingi oleh legislatif?

‎Untuk diketahui, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) yang secara eksplisit menyatakan wajib bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendampingi kepala daerah baik itu gubernur, Bupati/Walikota saat turun ke lapangan.

‎Kenapa tidak wajib? Berikut adalah penjelasannya:

‎1. Kedudukan Sejajar:

‎DPRD dan kepala daerah (wali kota/bupati/gubernur) memiliki kedudukan sebagai mitra yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

‎2. Fungsi Berbeda:

‎Masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda. Wali kota menjalankan fungsi eksekutif (pelaksanaan kebijakan), sedangkan DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (kontrol).

‎3. Pengawasan:

‎Kunjungan lapangan oleh wali kota adalah bagian dari pelaksanaan tugas eksekutif. DPRD, melalui fungsi pengawasannya, dapat memantau atau mengevaluasi kegiatan tersebut secara objektif dan independen.

‎Kehadiran bersama dapat dianggap sebagai bentuk koordinasi atau sinergi, namun bukan kewajiban yang mengikat secara hukum.

Baca Juga :  Waspada, Ini Tanda Diabetes Mulai Membelenggu Anda ‎

‎4. Sifat Kunjungan:

‎Anggota DPRD juga wajib turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat (reses) sebagai bagian dari tugas representasi mereka.

‎Jika ada undangan atau kepentingan bersama, mereka bisa mendampingi, tetapi sifatnya lebih kepada koordinasi dan sinergi antarpemerintahan daerah, bukan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

‎Jadi, DPRD tidak wajib mendampingi wali kota setiap saat turun ke lapangan, tetapi dapat berpartisipasi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atau dalam kegiatan yang telah dikoordinasikan dan disepakati bersama.

‎Sebagaimana diketahui, pada 24 November 2025 lalu, terjadi tanah bergerak dan berpotensi longsor di kawasan Bukik Cangang Kayu Ramang, Bukittinggi.

‎Akibat kondisi tersebut, sebanyak  68 warga yang berasal dari 11 KK harus dievakuasi ke tempat aman sebagai antisipasi, meskipun belum ada korban jiwa, BPBD dan tim gabungan terus memantau kondisi bencana tersebut.

‎Dan terkait kejadian di Bukik Cangang,  hampir seluruh partai dan anggota DPRD Kota Bukittinggi ikut membantu dan mendistribusikan bantuan bahkan hingga tanggal 30 November 2025.

‎Mungkin karena wakil rakyat tak punya “perpanjangan tangan” untuk menginformasikan kegiatan mereka saja, sehingga mereka dipersepsikan tak berempati.

‎Dan justru yang dipersoalkan adalah keberangkatan mereka melakukan kunjungan kerja yang “dicuatkan” ke permukaan.

‎***

‎

Berita Terkait

Ketika Lembaga Kemanusiaan Berada dalam Palunan Politik 
Editorial: Wakil Presiden Bukan Hadiah Politik, Apalagi Warisan Keluarga
Pemimpin Bagak
PMI Kota Bukittinggi, Menabur Peduli di Hari Jadi ‎
Jangan Ada “Saling Bela (i)” di Balik Seragam ASN
Bijaklah Jarimu Dalam Bermedsos- Sebuah Hikmah Maulid Rasullulah: Oleh H.Edi Siswanto
Dicari, Sosok yang Bisa Pindahkan Markas PMI Kota Bukittinggi  ‎
Kursi Ketua PMI Kota Bukittinggi untuk yang Punya Hati & Empati, Bukan untuk Ambisi & Gengsi 
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 06:28 WIB

Editorial: Wakil Presiden Bukan Hadiah Politik, Apalagi Warisan Keluarga

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:12 WIB

Pemimpin Bagak

Kamis, 17 September 2026 - 10:48 WIB

PMI Kota Bukittinggi, Menabur Peduli di Hari Jadi ‎

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:04 WIB

Jangan Ada “Saling Bela (i)” di Balik Seragam ASN

Selasa, 25 Agustus 2026 - 20:28 WIB

Bijaklah Jarimu Dalam Bermedsos- Sebuah Hikmah Maulid Rasullulah: Oleh H.Edi Siswanto

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB