Mahfud MD Sebut Peraturan Polri Nomor 10/2025 Bertentangan dengan Putusan MK 

- Jurnalis

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Belum genap sepekan Kapolri Jenderal Listianto Sigit Prabowo menandatangani Peraturan Polri nomor 10/2025, sudah muncul suara keras yang menyatakan peraturan tersebut Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

‎Tak main-main, nada keras tersebut keluar dari mulut Profesor Hukum Tata Negara, Mahfud MD.

‎“Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 anggota Polri, jika akan masuk ke institusi sipil harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri,” kata Mahfud dikutip dari laman Kompas.com, Sabtu (13/12).

‎Putusan MK yang dimaksud Mahfud MD itu telah melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri, diketok MK pada 13 November 2025.

Selain bertentangan dengan putusan MK, Mahfud yang juga mantan Ketua MK ini menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan Undang-Undang ASN

Baca Juga :  Ormas Gerakan Rakyat Jadi Partai Politik 

‎UU ASN mengatur bahwa pengisian jabatan ASN oleh polisi aktif diatur dalam UU Polri, sedangkan di UU Polri sendiri tidak mengatur mengenai daftar kementerian yang bisa dimasuki polisi aktif, ini berbeda dengan UU TNI yang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI.

‎“Jadi Perpol ini tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya,” kata Mahfud menjelaskan.

‎Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil lainnya.

“Sebab semua harus sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Misalnya meski sesama dari institusi sipil, dokter tidak bisa jadi jaksa, dosen tidak boleh jadi jaksa, jaksa tak bisa jadi dokter,” kata Mahfud.

‎Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kapolri telah menandatangani Peraturan Polri no 10/2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga :  Atasi Polemik Atlet Diaspora, Pemerintah Siapkan RUU Dwi Kewarganegaraan 

‎Adapun ke-17 kementerian/lembaga yang dapat diduduki polisi aktif adalah:

‎1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

‎3. Kementerian Hukum

‎4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

‎5. Kementerian Kehutanan

‎6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

‎7. Kementerian Perhubungan

‎8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

‎9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

‎10. Lembaga Ketahanan Nasional

‎11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

‎12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

‎13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

‎14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

‎15. Badan Intelijen Negara (BIN)

‎16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

‎17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

‎

‎(*/kdc)

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Berita Terkait

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026
Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎
HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 
Tiga Pentolan PSI Mundur!
Secara Konstitusional, Kedudukan Gibran Otomatis Gugur ‎
Elektabilitas Gerinda Tertinggi Versi IPO ‎
Poltracking : Tujuh Partai Berpotensi Melenggang ke Senayan di 2029 ‎
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:20 WIB

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎

Rabu, 11 November 2026 - 18:43 WIB

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎

Selasa, 10 November 2026 - 18:57 WIB

HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 

Selasa, 10 November 2026 - 16:22 WIB

Tiga Pentolan PSI Mundur!

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB