DUA lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF sudah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di provinsi itu akhir November lalu.
Sebelumnya, Pemprov Aceh bersurat ke badan PBB tersebut, karena menyatakan dua lembaga internasional itu juga punya pengalaman membantu Aceh pasca-Tsunami 2004 silam.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya mengatakan akan terus memantau situasi dan tetap terlibat aktif untuk mengawal respons darurat di Provinsi terdampak.
Begitupun lembaga UNDP di Indonesia saat ini sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.
”UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin (15/12).
”UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” sambungnya.
Dikatakannya sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi banjir hingga longsor yang sporadis pada akhir November lalu di tiga provinsi Sumatra– Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat— UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja dengan pemerintah di tingkat nasional, daerah, serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
”Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” sebagaimana keterangan dari Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.
Sebelumnya Pemerintah Aceh resmi menyurati 2 lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Tanah Rencong.
Dua lembaga itu dinilai punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh
”Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12). (*/sin)









