Penolakan Terkait Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kian Lantang

- Jurnalis

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WACANA kepala daerah dipilih oleh DPRD telah menggelinding, suara penolakan terdengar.

Penolakan terhadap ide pilkada lewat DPRD itu disuarakan oleh pakar dan pemerhati pemilu, aktivis antikorupsi, pihak ormas keagamaan, serta oleh pihak parpol.

‎Pakar pemilu, Titi Anggraini, mengatakan ide pilkada tak langsung merupakan bentuk pengabaian sejarah dan kekeliruan berpikir.

Argumen pro-pilkada via DPRD yang dia patahkan adalah argumen politik uang di pilkada langsung.

‎Karena faktanya, dalam laporan Harian Kompas untuk pemilihan kepala daerah tahun 2000 saat pilkada via DPRD diterapkan, begitu banyak praktik politik uang yang berkelindan dan ongkos politik yang mahal.

“Wacana menghapus pilkada langsung dengan alasan efisiensi biaya tidak hanya keliru secara empiris, tetapi juga mengabaikan pelajaran penting dari sejarah,” ucap Titi melalui pesan singkat, Selasa (30/12).

Baca Juga :  Pasca Perpol 10/2025, 380 Personil Polri Harus Pensiun Dini ‎

‎Titi merupakan pengjar hukum pemilu di Universitas Indonesia sekaligus aktivis Perludem.

Dia menilai pemilu tidak langsung semacam pilkada via DPRD menyimpang dari asas pemilihan umum.

‎Beragam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara eksplisit menegaskan rezim pemilihan kepala daerah sama dengan rezim pemilihan presiden, termasuk juga legislatif.

Hal ini tertuang dalam Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, dan secara eksplisit dalam Putusan MK No. 110/PUU-XXIII/2025.

‎Karena itu, berlaku juga Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berlaku untuk semua jenis pemilu, termasuk Pilkada.

Baca Juga :  Hmm, Namponyal Pecak Bandeng Pedas

‎Lembaga antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), menolak usulan kepala daerah dipilih DPRD.

“Dilihat dari sisi manapun, wacana ini tidak beralasan dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan,” kata Staf Divisi Advokasi ICW Seira Tamara dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12).

Seira mengatakan, biaya politik yang tinggi yang membuat rawannya terjadi praktik politik uang tak bisa menjadi alasan wacana kepala daerah dipilih DPRD ini diwujudkan.

‎Sebab, kata dia, biaya yang dikeluarkan negara untuk pelaksanaan Pilkada tak bisa hanya dilihat sebagai bentuk pemborosan yang kemudian menghalalkan penghapusan partisipasi publik dalam pemilihan. (*/kps)

‎

‎

‎

Berita Terkait

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026
Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎
HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 
Tiga Pentolan PSI Mundur!
Secara Konstitusional, Kedudukan Gibran Otomatis Gugur ‎
Elektabilitas Gerinda Tertinggi Versi IPO ‎
Poltracking : Tujuh Partai Berpotensi Melenggang ke Senayan di 2029 ‎
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:20 WIB

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎

Rabu, 11 November 2026 - 18:43 WIB

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎

Selasa, 10 November 2026 - 18:57 WIB

HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 

Selasa, 10 November 2026 - 16:22 WIB

Tiga Pentolan PSI Mundur!

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB