Global Forest Watch (GFW) menyatakan, Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer lembap pada periode 2002-2024.
Selama dua dekade terakhir, luas hutan primer lembap Indonesia menyusut sekitar 11 persen, setara kehilangan 34 persen tutupan pohon dalam periode yang sama.
Hal tersebut terungkap dalam laporan Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatera dan Gagalnya Negara Menjamin Hak Aman Warga Negara yang disusun International NGO Forum on Indonesian Development (Infid).
Deputi Direktur Infid, Bona Tua menjelaskan hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi dan fungsi ekologis paling penting terus mengalami degradasi dan konversi berskala besar.
”Ini mencerminkan tekanan serius dari deforestasi jangka panjang yang berdampak langsung pada krisis iklim, hilangnya biodiversitas, serta meningkatnya risiko bencana ekologis,” kata Bona dikutip dari laporannya, Senin (5/1).
Deforestasi, lanjut dia, turut memicu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025 lalu.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), deforestasi mencapai 1,4 juta hektare sepanjang 2016-2025 di tiga provinsi tersebut.
Bona menyebutkan penyebabnya ialah aktivitas ratusan perusahaan, yang merusak daerah aliran sungai (DAS) penting di bentang Bukit Barisan seperti Batang Toru, Sumatera Utara; DAS Krueng Trumon, Singkil, Peusangan, dan Tripa di Aceh; serta DAS Aia Dingin di Sumatera Barat.
”Kerusakan hutan di wilayah hulu DAS secara signifikan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memperparah banjir bandang dan longsor,” tutur dia. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat bersama dengan jaringan masyarakat sipil menegaskan, bencana itu merupakan pertanda terjadinya krisis agraria maupun ekologis yang berlangsung sejak lama.
Pembagian izin dan konsesi besar-besaran untuk perkebunan, tambang, dan kehutanan dinilai telah menggerus hutan, wilayah adat, merusak fungsi hidrologis kawasan hulu, hingga meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir
”Data menunjukkan ribuan konflik agraria dalam satu dekade terakhir, dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat termasuk provinsi dengan konflik tertinggi, serta deforestasi masif di Tapanuli Selatan dan Tengah yang berkorelasi dengan ekspansi sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan,” jelas Bona. (*/kom)









