Negara bekerja lewat angka.
Dan angka, bila dipindahkan,
selalu membawa ideologi.
Dua ratus dua puluh tiga koma enam triliun rupiah
dipindahkan dari pendidikan.
Bukan dari ruang kelas yang kosong,
tetapi dari masa depan
yang belum sempat tumbuh kritis.
Pendidikan, kata para perumus konstitusi,
adalah jalan membebaskan manusia.
Namun dalam kebijakan ini,
ia diturunkan fungsinya
menjadi sekadar pemasok anggaran
bagi program populis.
Dua puluh empat koma tujuh triliun
dari kesehatan—
dari sektor yang selama pandemi
disebut “prioritas mutlak”,
kini direlakan
demi proyek yang lebih fotogenik.
Sembilan belas koma tujuh triliun
dari fungsi ekonomi—
yang seharusnya menggerakkan produktivitas,
lapangan kerja,
dan kemandirian rakyat,
dialihkan untuk konsumsi sesaat
yang tak menciptakan daya tahan.
Dan enam puluh tujuh triliun
dari dana cadangan.
Uang yang disiapkan untuk krisis,
dipakai lebih dulu
untuk merawat stabilitas politik.
Tak ada yang ilegal.
Tak ada yang melanggar prosedur.
Justru di situlah persoalannya.
Karena demokrasi modern
tak lagi dibajak dengan kekerasan,
melainkan dengan kebijakan
yang tampak baik
namun miskin pertanyaan.
Program Makan Bergizi Gratis
tidak salah.
Anak-anak memang harus makan.
Tetapi ketika sumber dananya
diambil dengan menggerus
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif,
maka yang sedang dibangun
bukan kesejahteraan jangka panjang,
melainkan ingatan politik jangka pendek.
Negara ini sedang mengajarkan satu pelajaran baru:
bahwa kehadiran negara
lebih mudah dirasakan
di piring makan
daripada di kualitas hidup.
Anak-anak akan tumbuh
dengan tubuh lebih sehat,
tetapi apakah mereka tumbuh
dengan daya kritis
yang cukup untuk bertanya
ke mana perginya anggaran sekolah mereka?
Inilah gurita politik anggaran:
bukan mencengkeram dengan tentakel kasar,
melainkan melilit perlahan
melalui rasa terima kasih.
Pada 2029,
tidak perlu propaganda besar-besaran.
Cukup mengingatkan:
siapa yang pernah memberi makan.
Puisi ini tidak menolak negara hadir.
Puisi ini menolak jika kehadiran negara dibayar dengan pengosongan fungsi-fungsi dasar demokrasi.
Karena negara yang baik bukan hanya memberi makan rakyatnya, tetapi juga memastikan mereka tetap mampu berpikir bebas dan berani.
Padang, 17/1/2026
@sorotan









