Beban Hutang Ribuan Triliun Jadi Persoalan Baru Pemerintah 

- Jurnalis

Selasa, 27 Januari 2026 - 11:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Pemerintah diprediksi akan menghadapi tantangan berat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pada 2026.

Meski target pembiayaan utang netto dalam RAPBN 2026 tercatat sebesar Rp832,21 triliun, kebutuhan untuk menarik utang baru secara bruto jauh lebih besar, yakni mencapai Rp1.650 triliun.

‎Angka tersebut meliputi kebutuhan untuk menutup defisit anggaran dan, yang lebih signifikan, untuk melunasi pokok utang lama yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

“Sebenarnya Pemerintah butuh berutang sekitar Rp1.650 triliun dan sedang berisiko tidak memperoleh sebesar itu,” ungkap Awalil Rizky, Ekonom dari Bright Institute, dalam analisisnya yang dikutip dari sindo, Senin (26/1).

‎Risiko utama yang mengemuka adalah risiko pembiayaan kembali (refinancing risk).

Risiko ini menguat seiring dengan memendeknya tren rata-rata jatuh tempo utang (Average Time to Maturity/ATM), dari 9,73 tahun pada 2014 menjadi prakiraan 7,7 tahun pada 2026.

Baca Juga :  Kredit Macet Paylater Capai Rp1,2 Triliun

“Artinya, risiko tidak dapat melakukan pembiayaan kembali atas utang yang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi pada saat refinancing,” jelas Awalil.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi risiko kekurangan (shortage risk) akibat ketidakpastian kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan global yang membuat investor, khususnya asing, bersikap sangat hati-hati.

‎Ketergantungan pada penjualan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen utama pun menghadapi tantangan kompleks. Investor asing dilaporkan masih berada dalam posisi ‘wait and see’, salah satunya mencermati kebijakan fiskal Indonesia yang dinilai kurang hati-hati.

‎Sementara itu, penyerapan domestik mulai menunjukkan tanda kejenuhan. Data per 20 Januari 2026 menunjukkan, Bank Indonesia telah memegang SBN sebesar Rp1.646,41 triliun (24,81% dari total), posisi yang sangat signifikan. Perbankan juga telah memegang Rp1.339,98 triliun (20,22%).

Baca Juga :  Jakarta Jadi Kota Terpadat di Dunia

‎Sementara di sisi lain, kontribusi SBN ritel relatif terbatas, hanya 8,09%, karena minat masyarakat individu lebih mengarah pada aset aman seperti emas dan valuta asing.

Menggambarkan tingkat ancaman, Awalil menempatkan dampak buruk dari risiko ini pada skala 4 (Tinggi), sementara kemungkinan terjadinya (likelihood) juga naik ke level 4 (Sangat Mungkin Terjadi).

Analisis ini menyiratkan bahwa tanpa langkah strategis dan disiplin fiskal yang lebih ketat, pemerintah berpotensi mengalami kesulitan signifikan dalam mengamankan pembiayaan sebesar Rp1.650 triliun tersebut.

Keberhasilan mengelola risiko ini akan menjadi kunci utama bagi keberlanjutan dan stabilitas APBN 2026. (*/nng)

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Berita Terkait

Merica Bubuk Indonesia Ditahan di Taiwan
10 Sumur Minyak Baru, Kembali Ditemukan
BP Lepas Seluruh Kepemilikan SPBU di Tanah Air
Klub Sepakbola yang Paling Bernilai di 2026? Berikut Deretannya
Ratusan Ribu Badan Usaha Diblokir Kementerian Hukum
Per Oktober 2026, Budi Hartono Jadi Orang Terkaya di Indonesia
Lebih dari 100 BUMN “Dilego” ke Swasta ‎
Low Tuck Kwong Puncaki Posisi Konglomerat Terkaya Tanah Air
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 10:59 WIB

Merica Bubuk Indonesia Ditahan di Taiwan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

10 Sumur Minyak Baru, Kembali Ditemukan

Selasa, 10 November 2026 - 11:23 WIB

BP Lepas Seluruh Kepemilikan SPBU di Tanah Air

Minggu, 8 November 2026 - 06:33 WIB

Klub Sepakbola yang Paling Bernilai di 2026? Berikut Deretannya

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:56 WIB

Ratusan Ribu Badan Usaha Diblokir Kementerian Hukum

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB