NEGARA Indonesia adalah sebuah negeri yang terdiri dari belasan ribu pulau yang terhampar dari Sabang hingga Merauke, dari Talaud hingga Rote.
Sehingga tak salah ada sebuah pameo yang menyebut kalau nenek moyang Bangsa Indonesia adalah seorang pelaut.
Namun tahukah Anda, dari 38 provinsi yang ada di tanah air, ada sebuah provinsi yang tak punya akses laut sama sekali atau dikenal dengan istilah landlock.
Daerah tersebut adalah Papua Pegunungan yang lahir pada 30 Juni 2022.
Sesuai namanya, seluruh wilayah provinsi ini merupakan daerah pegunungan.
Luas wilayah Papua Pegunungan mencapai 108.476 kilometer persegi yang berasal dari pemekaran Papua, yakni suatu provinsi baru yang tidak memiliki garis pantai di tengah negara yang terkenal akan kemaritimannya.
Sebelumnya Provinsi Papua dimekarkan menjadi Papua dengan ibu kota di Jayapura dan Papua Barat dengan ibu kota di Sorong, wilayah Kepala Burung.
Kemudian Papua dimekarkan lagi menjadi Provinsi Papua Pegunungan (ibu kota Kabupaten Jayawijaya), Provinsi Papua Selatan (ibu kota Merauke) dan Provinsi Papua Tengah (ibu kota Nabire).
Melalui rancangan undang-undang, tersurat Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas delapan kabupaten, yakni Kabupaten Jayawijaya yang juga merupakan ibu kota provinsi, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya dan Nduga.
Sebelah utara, provinsi ini berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, Keerom dan Kabupaten Jayapura.
Lebih lanjut di sebelah timur, Provinsi Papua Pegunungan berbatasan dengan Papua Nugini, sedangkan di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Asmat.
Dengan demikian, provinsi ini termasuk ke dalam jajaran provinsi di Indonesia yang memiliki garis perbatasan negara.
Sebelah barat, Papua Pegunungan berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Puncak dan Mimika.
Akan tetapi, fakta provinsi ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang dikelilingi daratan alias landlock tidak menjadikan Provinsi Papua Pegunungan minim akan kekayaan alam.
Provinsi ini begitu kaya akan potensi alam, budaya serta wisata yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. (*/idc)









