TIRA, WASHINGTON – Belum setahun memimpin Amerika Serikat untuk yang kedua kalinya, Donald Trump lagi-lagi menghadirkan mimpi buruk buat Negeri Paman Sam itu.
Sabtu (31/1), Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan sebagian (partial shutdown).
Hal ini terjadi setelah tenggat waktu pendanaan terlewati tanpa adanya kesepakatan anggaran tahun 2026 dari Kongres.
Meski demikian, gangguan diprediksi tidak akan berlangsung lama karena DPR dijadwalkan meratifikasi kesepakatan dukungan Senat awal pekan depan.
Kebuntuan ini bermula dari kemarahan Partai Demokrat terkait tewasnya dua demonstran di Minneapolis oleh agen imigrasi federal.
Insiden tersebut menghentikan negosiasi dana baru untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS).
”Alih-alih mengejar penyelundup narkoba, predator anak, dan pedagang manusia, pemerintahan Trump malah membuang sumber daya berharga untuk menargetkan para demonstran damai di Chicago dan Minneapolis,” tulis Ketua Fraksi Minoritas Demokrat Senat, Dick Durbin, melalui media sosialnya.
Ia menegaskan, “Pemerintahan ini terus membuat warga Amerika semakin tidak aman”.
Akibat shutdown ini, sekitar tiga perempat operasi federal terdampak. Prosedur penutupan mulai diterapkan di berbagai lembaga, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pertahanan.
Jika kebuntuan berlanjut lebih dari beberapa hari, puluhan ribu pekerja federal berisiko diberhentikan sementara (furloughed) tanpa gaji atau terpaksa bekerja tanpa bayaran hingga pendanaan dipulihkan.
Namun, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) telah mengeluarkan memo agar lembaga bersiap menghadapi penutupan yang tertib” dengan harapan jeda ini hanya berlangsung singkat.
Pada Jumat (30/1) malam, Senat sebenarnya telah mengesahkan paket lima RUU pendanaan untuk menutup sebagian besar lembaga hingga September.
Namun, pendanaan khusus untuk DHS hanya diberikan melalui langkah sementara selama dua minggu karena perdebatan alot mengenai kebijakan imigrasi.
Hambatan sempat datang dari Senator Republik, Lindsey Graham, yang keberatan dengan poin teknis hukum terkait catatan telepon senator.
Graham akhirnya mencabut penangguhannya setelah pemimpin Senat berjanji akan mengadakan pemungutan suara terkait undang-undang “kota suaka” yang ia sponsori.
Kematian tragis Alex Pretti dan Renee Good di Minneapolis menjadi titik balik perlawanan Partai Demokrat.
Mereka bersatu menolak pendanaan baru bagi DHS jika tidak ada reformasi menyeluruh pada penegakan hukum imigrasi.
Demokrat menuntut perubahan mendasar, termasuk persyaratan surat perintah yang lebih ketat, pembatasan taktik penegakan hukum tertentu di lapangan, dan akuntabilitas lebih besar bagi agen federal.
Presiden Donald Trump telah menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan Senat dan mendesak DPR, yang saat ini masih dalam masa reses hingga Senin depan untuk segera bertindak.
Trump berupaya menghindari penutupan berkepanjangan seperti yang terjadi pada musim gugur lalu, yang sempat melumpuhkan layanan federal selama lebih dari satu bulan.
Para analis menilai kesediaan Gedung Putih memisahkan pendanaan DHS dari paket utama adalah strategi untuk meredam reaksi politik yang kian memanas pasca-insiden Minneapolis.
Kini, publik menanti langkah DPR pada hari Senin untuk mengakhiri status lumpuh pemerintah federal tersebut. (*/bes)









