Negara Berikut Membenci Amerika 

- Jurnalis

Jumat, 13 Februari 2026 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Amerika sering dipandang sebagai raksasa yang membayangi dunia dengan pengaruh yang panjang dan kompleks.

Meskipun bagi banyak negara Amerika Serikat ia menjadi mercusuar demokrasi dan kebebasan, bagi negara lain ia merupakan simbol supremasi dan dominasi.

Oleh karena itu, banyak negara memiliki rasa tidak senang yang mendalam atau bahkan permusuhan terang-terangan terhadap Amerika, bukan hanya karena intervensi militernya di wilayah mereka, tetapi juga karena sanksi ekonomi berat yang dikenakan kepada negara-negara tersebut yang telah melumpuhkan mereka.

‎Perselisihan historis, perbedaan ideologis, yang menyebabkan isolasionisme Amerika dan ditiru oleh banyak negara Barat, membuat kota-kota yang ramai hanya menginginkan kebutuhan pokok saja.

Jejak Amerika Serikat tidak mungkin dihindari, yang meninggalkan bekas luka yang digunakan untuk memicu permusuhan.

‎Sepuluh negara berikut memiliki alasan untuk mengeluh terhadap Amerika – perpaduan antara keluhan lama, persaingan baru, dan klaim kedaulatan yang membuat penentangan mereka terhadap AS tidak hanya bersifat politis tetapi juga sangat personal.

‎Negara ini menganggap Amerika bukan hanya sebagai negara adidaya yang jauh; melainkan, mereka pandang sebagai musuh yang membentuk takdir mereka.

‎1. Tiongkok: Naga yang Bangkit dan Bayangan Elang

‎Bayangkan dua raksasa, terkunci dalam pertempuran bukan dengan tinju tetapi dengan ekonomi, ideologi, dan teknologi.

China, naga yang sedang bangkit, melihat Amerika Serikat, elang yang sudah mapan, sebagai penghalang jalannya.

Dan Amerika telah melihat kebangkitan raksasa Asia ini sebagai tantangan terhadap supremasi yang telah mereka bangun.

‎Hubungan tersebut tidak selalu begitu penuh konflik. Beberapa dekade lalu, Tiongkok membuka pintunya bagi bisnis Amerika, dan kedua negara sama-sama diuntungkan.

Namun, Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) yang sangat besar dari negara itu mulai mengikis pengaruh global AS.

Ambisi yang disertai dengan sikap tegas dan agresif terhadap beberapa negara, sebagian.

Kemunduran sudah menjadi masalah bagi Washington DC. Keunggulan teknologi dalam AI dan perusahaan seperti Huawei meninggalkan jejak di Beijing, karena AS khususnya menantang kebangkitan kekuasaan Tiongkok baru-baru ini.

‎Ketegangan antara kedua negara sudah meningkat: tarif dari AS terhadap produk-produk Tiongkok, langkah-langkah represif dari AS terhadap perusahaan seperti Huawei.

‎Isu-isu lain yang memicu permusuhan lebih lanjut dalam hubungan geopolitik meliputi sengketa mengenai Taiwan, Hong Kong, kendali atas Laut China Selatan, dan aset militer AS di Asia Timur.

‎Titik balik yang mengubah arah kebijakan adalah Taiwan. Meskipun mendukung “kebijakan Satu China“, yang mengakui klaim Beijing atas Taiwan, AS terus mendukung kemerdekaan de facto Taiwan melalui penjualan senjata, dukungan diplomatik, dan jaminan keamanan.

Tindakan penyeimbangan ini—mengakui “Satu China” sambil memperkuat Taiwan—selalu membuat Beijing marah.

Setiap kesepakatan senjata baru atau upaya diplomatik kepada Taipei dipandang sebagai tantangan langsung terhadap kedaulatan China, yang mendorong ketegangan ke tingkat yang lebih tinggi.

‎Belakangan ini, Tibet menjadi isu – sebuah wilayah yang dianeksasi China pada tahun 1951.

AS mengkritik kebijakan China di Tibet, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan budaya.

Meskipun AS tidak sampai pada langkah terakhir untuk mengakui kemerdekaan Tibet, dukungannya terhadap Dalai Lama dan advokasinya untuk otonomi Tibet tetap menjadi duri dalam daging bagi Beijing.

‎Dengan dukungan AS terhadap hak asasi manusia di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong, serta China yang memamerkan kekuatan militernya di Laut China Selatan, kedua negara tersebut berada di jalur benturan—yang dapat mengubah esensi distribusi kekuatan global.

‎Sanksi: Selain perang dagang, sanksi lain juga dijatuhkan oleh AS terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok, seperti Huawei dan para pemimpin militer, terkait kontroversi Laut Cina Selatan.

AS memberikan sanksi kepada Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, di mana Tiongkok dituduh menindas penduduk Muslim Uighur.

‎2. Rusia: Dari Perang Dingin hingga Sikap Acuh Tak Acuh

‎Tundra beku Rusia bergema dengan bisikan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang.

Perang Dingin mungkin telah berakhir secara resmi pada tahun 1990-an, tetapi, setidaknya dalam benak banyak orang Rusia, perang itu tidak pernah benar-benar mencair sebagai kebuntuan ideologis melawan Amerika.

Selama runtuhnya Uni Soviet, Rusia yang melemah menyaksikan penyebaran NATO hingga ke perbatasan.

Bagi Moskow, ini bukanlah diplomasi, melainkan pelanggaran wilayah.

‎Kemudian muncullah Ukraina, sebuah negara bekas Uni Soviet yang mendambakan demokrasi Barat.

Dan ketika Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014, respons Barat sangat cepat dan keras—sanksi yang melumpuhkan ekonomi Rusia.

Dengan tuduhan campur tangan pemilu, perang siber, dan pengerahan militer, AS dan Rusia tampaknya terjebak dalam era saling tidak percaya, dengan Vladimir Putin sebagai perwujudan perlawanan Rusia terhadap pengaruh Barat.

‎Sanksi: AS memberlakukan sanksi ekonomi berat terhadap bank-bank Rusia, perusahaan energi, dan individu-individu penting yang dekat dengan Vladimir Putin pada tahun 2014 setelah Rusia mencaplok Krimea.

‎Sanksi sebelumnya telah diberlakukan karena campur tangan Rusia dalam pemilihan umum AS dan serangan siber.

Dan dengan invasi Rusia ke Ukraina, sanksi saat ini bersifat isolasionis dan dapat berdampak buruk pada perekonomian Rusia.

‎3. Korea Utara: Kerajaan Tertutup yang Tak Pernah Memaafkan

‎Kedengarannya seperti skenario film thriller mata-mata. Sebuah dinasti keluarga yang menjalankan rezim totaliter sepenuhnya, warga negara yang memuja pemimpin mereka, dan rudal nuklir sebagai harta nasional.

Baca Juga :  12.000 Prajurit TNI AD Disiapkan untuk Gaza

‎Bagi Korea Utara, Amerika adalah ancaman eksistensial yang membayangi mereka sejak Perang Korea pada tahun 1950-an.

Secara teknis, ini masih merupakan konflik terbuka, dan selama hampir tujuh dekade, Korea Utara telah mempersiapkan diri untuk invasi AS di masa mendatang.

‎Apa yang ada di balik permusuhan ini?Puluhan tahun sanksi yang dipimpin AS, ditambah dengan ambisi nuklir Korea Utara.

Setiap presiden AS, dari Clinton hingga Trump, telah mencoba untuk menjinakkan api nuklir Pyongyang—beberapa dengan diplomasi, yang lain dengan ancaman.

Tetapi bagi rezim Korea Utara, ini sederhana: selama Amerika mendukung Korea Selatan, menempatkan puluhan ribu pasukan tepat di seberang perbatasan, mereka tidak akan pernah mempercayai Washington.

‎Jangan lupakan faktor Tiongkok. Namun, ini bukanlah situasi tanpa pengaruh. Tiongkok, tetangga pentingnya, merupakan elemen penting dalam memastikan rezim di bawah Kim Jong-un tetap berkuasa.

Tiongkok, mitra dagang terbesar Korea Utara dan sekutu diplomatik strategisnya, pada dasarnya memberikan bantuan ekonomi di tengah sanksi AS dan internasional terhadap Pyongyang.

Bagi Beijing, Pyongyang berfungsi sebagai negara penyangga terhadap pengaruh Amerika di kawasan tersebut—khususnya kehadiran militer AS di Korea Selatan dan Jepang.

‎Tiongkok biasanya mengutuk provokasi Korea Utara, tetapi mereka lebih memilih Korea Utara yang stabil, bahkan terisolasi, daripada kekacauan yang mungkin terjadi akibat runtuhnya rezim, terutama karena keruntuhan tersebut kemungkinan akan mengarahkan semenanjung Korea menjadi negara Korea yang bersatu dan bersekutu dengan AS tepat di perbatasannya.

‎Sanksi: AS telah menerapkan sanksi komprehensif terhadap Korea Utara, yang terutama berfokus pada kemampuan negara tersebut untuk terlibat dalam perdagangan dalam bentuk apa pun, khususnya di sektor energi, pertambangan, dan jasa keuangan lainnya.

Sanksi ini bertujuan untuk mengurangi program nuklir dan rudal Korea Utara, tetapi Korea Utara menghindari tekanan yang signifikan karena dukungan ekonomi China kepada Korea Utara.

‎4. Iran: Dendam yang Bermula dari Kudeta

‎Ini adalah kisah epik sejarah yang penuh pengkhianatan, revolusi, dan balas dendam antara AS dan Iran.

Sejujurnya, semuanya mulai berjalan salah pada tahun 1953 dengan kudeta yang diatur oleh AS untuk menggulingkan perdana menteri Iran yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mossadegh, dan mengembalikan Shah, seorang pemimpin otokratis yang lebih disukai Washington.

‎Mari kita lihat perkembangan hingga tahun 1979: Shah digulingkan, dan Ayatollah Khomeini memulai revolusi Islam yang dipicu oleh retorika anti-Amerika.

‎Selama beberapa dekade sejak itu, hubungan antara kedua negara menjadi dingin, diwarnai oleh sanksi, pembunuhan, dan pertempuran proksi di seluruh Asia Barat atau yang dikenal sebagai Timur Tengah.

‎Baru-baru ini, isu nuklir muncul—Iran ingin mengembangkan kemampuan nuklir, dan AS bertekad untuk menghentikannya.

Bagi pemerintah Iran, Amerika masih merupakan penindas imperialis yang mencoba mengendalikan nasib mereka.

Perlawanan mereka bukan hanya tentang dominasi regional, tetapi juga tentang menulis ulang narasi mereka sendiri.

‎Sanksi: AS telah memberlakukan sanksi yang melumpuhkan terutama pada ekspor minyaknya, yang merupakan sumber kehidupan ekonomi Iran.

Sanksi lainnya menargetkan sektor perbankan Iran dan Garda Revolusi, dengan tujuan memaksa Iran untuk menghentikan pengembangan nuklirnya serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan regional.

‎5. Suriah: Medan Perang Negara Adidaya

‎Suriah yang porak-poranda akibat perang, dengan segala lanskapnya yang hancur, telah berubah menjadi papan catur tragis bagi negara-negara adidaya.

‎Pada tahap awal, AS menyerukan penggulingan Bashar al-Assad dan mendukung kelompok-kelompok pemberontak yang melawan rezimnya.

Namun, Rusia turun tangan untuk mendukung Assad dan telah mengubah perang menjadi pertempuran proksi antara AS dan Rusia, serta Iran.

‎Intervensi AS, yang dimaksudkan untuk menahan ISIS, diperparah oleh klaim bahwa AS juga membantu kelompok pemberontak yang terkait dengan terorisme.

Bagi rezim Assad, AS adalah penjajah lain yang bertekad untuk menentukan nasib Suriah.

‎Dan ketika jutaan warga Suriah terpaksa meninggalkan negara mereka, banyak yang menyalahkan Amerika karena mempercepat kemerosotan negara mereka ke dalam kekacauan.

‎Sanksi: Washington menjatuhkan sanksi kepada pemerintah Suriah, menargetkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dan anggota keluarganya serta pejabat tinggi.

Sanksi tersebut menargetkan semua bantuan asing yang masuk ke pelabuhan Suriah dan industri minyak negara itu, dengan tujuan memutus dana yang dapat digunakan Assad untuk melanjutkan perang saudara ini dan membatasi pembelaan hak asasi manusia.

‎6. Yaman: Perang Tak Terlihat dengan Cetakan AS

‎Salah satu bencana kemanusiaan terburuk terjadi di Yaman, sebagian besar luput dari perhatian.

Meskipun tidak memiliki pasukan darat di sana, Amerika Serikat telah melakukan investasi besar: dalam penjualan senjata dan bantuan intelijen kepada Arab Saudi, yang memimpin koalisi melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman.

‎Bersamaan dengan itu, dengan AS berada di pihak Arab Saudi dan sekarang memerangi Houthi, yang telah menduduki sebagian besar Yaman, gelombang pertanyaan tentang niat AS mulai bergulir di benak warga sipil di Yaman.

Serangan pesawat tak berawak, yang diklaim Amerika menargetkan teroris, juga merenggut nyawa warga sipil. Hal ini semakin membalikkan keadaan melawan AS di mata publik.

Dalam bayang-bayang gelap perang yang terlupakan ini, Yaman melihat campur tangan Amerika dalam penderitaannya dan terus memendam kemarahan yang terpendam di dalam hatinya.

‎Sanksi: AS pertama kali memperkenalkan sanksi terkait Yaman sebelum sanksi PBB pada Mei 2012 ketika Barack Obama menjabat sebagai Presiden, dengan memberlakukan pembekuan aset terhadap individu yang terlibat dalam tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan Yaman.

Baca Juga :  ‎Mr Trump Lelah!

Pada 17 Januari 2024, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penetapan Ansarallah, yang umumnya dikenal sebagai Houthi, sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus (SDGT) berdasarkan Perintah Eksekutif, yang menargetkan teroris, organisasi teroris, pemimpin kelompok teroris, dan mereka yang memberikan dukungan kepada teroris atau tindakan terorisme.

‎7. Lebanon: Perang yang Tak Pernah Berakhir

‎Lebanon, tentu saja, adalah negara yang berada di tengah-tengah, dan bagi banyak warga Lebanon, dukungan Amerika yang konsisten terhadap Israel menjadi masalah.

Luka akibat perang Israel-Lebanon tahun 2006 masih terasa dalam, dengan bom buatan Amerika yang jatuh di Beirut semakin memperkuat opini anti-AS.

‎Kemudian, tentu saja, ada Hizbullah – kelompok politik dan militan Lebanon yang berpengaruh – yang telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris.

‎Hizbullah, dan para pendukungnya, memandang AS sebagai kaki tangan dalam penderitaan Lebanon.

‎Sanksi: Sanksi ekonomi yang dikenakan AS terhadap bank-bank Lebanon yang terkait dengan Hizbullah hanya memperdalam krisis ekonomi, membuat kehidupan semakin sulit bagi warga biasa yang merasakan pengaruh Amerika dalam perjuangan sehari-hari mereka.

‎8. Venezuela: Perang Bolivarian

‎Keruntuhan Venezuela yang berlangsung perlahan dari negara adidaya kaya minyak menjadi bencana ekonomi telah membuat banyak pihak menunjuk jari ke arah AS karena telah mendorongnya ke jurang kehancuran.

‎Dulunya sekutu selama sebagian besar abad ke-20, hubungan tersebut memburuk setelah Hugo Chávez berkuasa dengan Revolusi Bolivarian sosialisnya, yang berakar pada perlawanan terhadap imperialisme AS.

‎Di bawah Chávez dan kemudian di bawah Nicolás Maduro, Venezuela mengambil arah kiri yang tajam, menasionalisasi industri dan mengusir bisnis Amerika.

Sekarang, Amerika dengan arogannya menangkap dan mengadili Maduro, tentu melahirkan dendam yang makin besar.

‎Apalagi AS mendukung pemimpin oposisi Juan Guaidó. Bagi banyak warga Venezuela, AS digambarkan sebagai pihak yang mencampuri kedaulatan mereka, meningkatkan penderitaan rakyat mereka.

‎Sanksi: AS telah menerapkan sanksi ketat terhadap sektor minyak Venezuela, yang mencakup hampir 90 persen ekspor Venezuela.

Sanksi lainnya berfokus pada pejabat pemerintah Venezuela, bursa keuangan, dan industri pertambangan emas, semuanya bertujuan untuk memaksa rezim Nicolás Maduro mengundurkan diri.

‎9. Kuba: Embargo yang Tak Pernah Berakhir

‎Hanya sedikit konfrontasi politik yang mampu menyaingi saga AS-Kuba dalam hal lamanya perseteruan.

Semuanya dimulai dengan revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro pada tahun 1959, yang menggulingkan diktator pro-AS, Batista.

Perang Dingin berlangsung di Kuba selama beberapa dekade berikutnya—dari invasi Teluk Babi yang gagal hingga Krisis Rudal Kuba.

‎AS telah memberlakukan embargo menyeluruh terhadap pulau itu selama lebih dari 60 tahun.

Meskipun embargo ini sempat mereda di era Obama, sebagian besar sanksi tetap berlaku, dan pemerintah komunis Kuba mengalihkan sebagian besar kesalahan atas berbagai masalah yang dihadapinya kepada embargo Amerika.

Bagi Kuba, AS adalah sisa terakhir dari upaya imperialis yang gagal untuk mengendalikan Amerika Latin.

‎Dan selama embargo itu tetap berlaku, kemarahan itu tetap ada.

‎Sanksi: AS telah memberlakukan beberapa sanksi terlama dan terberat di dunia terhadap negara ini sejak tahun 1962, menerapkan embargo ekonomi komprehensif yang telah membatasi semua jenis perdagangan, perjalanan, dan transaksi keuangan.

Meskipun agak dilonggarkan oleh Obama, Trump dan Biden telah memperkuat sebagian besar sanksi dan memang memperburuk situasi ekonomi di negara tersebut, terutama melalui penargetan pariwisata dan pengiriman uang dari Kuba.

‎10. Belarus: Pertahanan Terakhir Sang Diktator Terakhir

‎Belarus sering disebut sebagai “kediktatoran terakhir Eropa“, dan presidennya, Alexander Lukashenko, tidak menyukai campur tangan Amerika.

Setelah kemenangan pemilu kontroversialnya pada tahun 2020, yang oleh AS dan kekuatan Barat lainnya disebut curang, Belarus menyaksikan protes besar-besaran.

AS memberikan dukungannya kepada oposisi, dengan menjatuhkan sanksi kepada Lukashenko dan sekutunya.

‎Oleh karena itu, tindakan demokrasi AS ini dipandang oleh Belarus sebagai cara tidak langsung untuk melemahkan benteng otokratis di kawasan itu yang sangat bergantung pada Rusia.

‎Bukan sebagai pengganti Amerika, Belarus memandang campur tangan dalam urusan mereka ini bukan sebagai pembelaan kebebasan tetapi sebagai serangan terhadap kedaulatannya, yang membuatnya semakin skeptis terhadap Barat.

‎Sebagai tanggapan terhadap pemilihan presiden, Donald Trump meminta Kongres untuk memberlakukan sanksi yang dikenakan kepada Presiden Alexander Lukashenko, lingkaran dalamnya, dan perusahaan-perusahaan milik negara di Belarus.

‎Sanksi ini dimaksudkan untuk membantu oposisi negara tersebut dan menekan rezim atas pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan demokrasi.

‎Meskipun kisah setiap negara unik dan berbeda dari Amerika, ketegangannya serupa: negara adidaya dengan jangkauan global sering meninggalkan jejak melalui tindakannya—kadang-kadang membangun aliansi dan kadang-kadang persaingan yang berlangsung lama.

‎Sanksi: Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada 19 orang, 14 entitas, dan satu pesawat terbang. Sanksi ini mencakup individu dan entitas yang menurut OFAC terlibat dalam militerisasi Ukraina dengan memproduksi sumber daya militer dan mengirimkan barang ke Rusia.

Sanksi ini juga menghukum mereka yang menghindari sanksi sambil mengumpulkan pendapatan untuk oligarki Belarusia. (*/idi)

‎

Berita Terkait

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 
Benjamin Netanyahu Game Over 
Jika Terpilih, Capres Prancis Ini Janji  Tangkap Netanyahu
Jika Warga AS Muak Padanya, Trump akan Jadi PM Israel 
Trump Tersungkur, Pemilu Sela AS Dimenangi Demokrat
Migingo Kini Jadi Rebutan  ‎
Netanyahu Menangi Pemilu Israel, tetapi Gagal Raih Mayoritas!
Ratusan Orang Jadi Korban Tabrakan Kereta Cepat di Spanyol
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:42 WIB

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Minggu, 8 November 2026 - 11:22 WIB

Benjamin Netanyahu Game Over 

Sabtu, 7 November 2026 - 10:58 WIB

Jika Terpilih, Capres Prancis Ini Janji  Tangkap Netanyahu

Jumat, 6 November 2026 - 11:45 WIB

Jika Warga AS Muak Padanya, Trump akan Jadi PM Israel 

Rabu, 4 November 2026 - 13:09 WIB

Trump Tersungkur, Pemilu Sela AS Dimenangi Demokrat

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB