TIRA, BEKASI — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus menggenjot berbagai strategi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang ditargetkan mencapai angka ambisius sebesar Rp3,8 triliun.
Salah satu langkah konkret yang kini diintensifkan adalah pelaksanaan operasi gabungan penagihan pajak di sejumlah wilayah strategis.
Upaya ini tidak dilakukan secara biasa, melainkan melibatkan sinergi lintas instansi.
Mulai dari pemerintah provinsi, aparat Kepolisian, hingga TNI turut ambil bagian dalam operasi yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah.
Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memberikan efek dorong yang signifikan, baik dari sisi penegakan aturan maupun kesadaran masyarakat.
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menjelaskan bahwa operasi gabungan ini menyasar titik-titik dengan mobilitas tinggi, seperti ruas jalan utama dan kawasan pusat aktivitas masyarakat. Lokasi-lokasi tersebut dinilai strategis karena menjadi tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat yang berpotensi menjadi wajib pajak aktif.
“Operasi gabungan difokuskan pada penagihan pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah dari sektor opsen,” ujarnya.
Menurutnya, sektor pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
Oleh karena itu, langkah jemput bola melalui operasi lapangan dinilai efektif untuk menjangkau wajib pajak yang selama ini belum memenuhi kewajibannya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak bersifat insidental, melainkan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun 2026.
Lokasi operasi akan berpindah-pindah di berbagai kecamatan guna memastikan pemerataan jangkauan serta menghindari kejenuhan di satu titik tertentu.
Strategi ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran kolektif di tengah masyarakat bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Dengan pendekatan yang lebih aktif dan langsung ke lapangan, Bapenda optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa hasil dari penagihan pajak kendaraan bermotor tersebut nantinya akan masuk ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya, dana tersebut akan didistribusikan kembali ke pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil atau yang dikenal sebagai opsen pajak kendaraan bermotor.
“Pendapatan dari sektor opsen dihitung berdasarkan persentase tertentu dan disalurkan ke kas daerah setiap hari sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, setiap peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan berdampak langsung pada bertambahnya pendapatan daerah.
Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa operasi gabungan terus digencarkan sebagai bagian dari strategi besar mencapai target PAD.
Melalui langkah-langkah yang terukur dan kolaboratif ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap target PAD 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga mampu melampaui ekspektasi.
Pada akhirnya, peningkatan pendapatan daerah akan bermuara pada pembangunan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
( augus suzana)









