PKL dan Wajah Kota: Antara Perut Rakyat, Aturan, dan Solusi yang Kerap Terlambat

- Jurnalis

Sabtu, 18 April 2026 - 21:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

catatan kecil Anton Edi Parsono
TRIBUNRAKYAT– Di hampir setiap kota besar, ada satu dinamika lama yang terus berulang dan seolah tak pernah benar-benar selesai: penertiban pedagang kaki lima (PKL). Isu ini selalu hadir di tengah denyut kehidupan perkotaan—antara kebutuhan menata kota dan perjuangan rakyat kecil mencari nafkah.

Masyarakat kerap melihat ataupun mendengar operasi penertiban PKL ( pedagang kaki lima) dengan berbagai alasan. Mulai dari penataan jalan agar tidak macet, menjaga kebersihan, mempercantik kawasan kota, hingga menegakkan aturan tata ruang. Namun di balik itu semua, sering kali tersimpan benturan kepentingan yang sulit dipisahkan.

Tak jarang, penertiban berujung ketegangan antara petugas Satpol PP dan para pedagang. Meski ada juga daerah yang mencoba pendekatan persuasif dan dialogis, namun cara-cara humanis itu masih terasa belum merata.

Situasi serupa kembali terjadi di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Ibu Inggit Garnasih, pada 15 April 2026 sekitar pukul 07.00 WIB. Penertiban yang dilakukan di kawasan tersebut memunculkan beragam respons. Ada yang mendukung demi ketertiban kota, namun tidak sedikit pula yang menyuarakan keberpihakan kepada ekonomi rakyat kecil.

Di sanalah dua kepentingan saling berhadapan: roda ekonomi warga versus aturan yang dibuat pemerintah.
Bagi para pedagang, trotoar atau bahu jalan bukan sekadar tempat berjualan. Itu adalah ruang hidup, tempat mereka menyambung harapan untuk keluarga di rumah.

Baca Juga :  PKL Kembali Penuhi Jalan Ibu Inggit Garnasih, Tuntut Kepastian Relokasi dan Hak Mencari Nafkah

Seorang pedagang yang akrab disapa Abah Nana menyampaikan kegelisahannya dengan nada lirih.

“Kumaha iye teh, beuteung teu bisa kompromi, kudu dahar tiap poe. Kumaha tah teu bisa dagang aing teh,” ujarnya.

Kalimat sederhana itu menyimpan makna mendalam: perut tidak bisa menunggu, kebutuhan hidup datang setiap hari.

Keluhan senada juga disampaikan Eful, pedagang mainan bekas yang menggantungkan hidup dari lapak kecilnya.

“Gimana ya, kita kan cuma pedagang kecil yang mengandalkan dagang buat keluarga di rumah. Kan enggak bisa ditunda. Emang mereka ngerti, main larang ini itu,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah setempat memiliki pertimbangan berbeda. Lurah Nyengseret, Yanti, menjelaskan bahwa para pedagang sebenarnya sudah diberikan imbauan dan waktu sebelumnya.

“Kami sudah memberi waktu dan menghimbau bahwa mereka tidak diizinkan memakai badan jalan karena di lokasi itu ada situs Museum Ibu Inggit Garnasih, ada sekolah dasar, menimbulkan kemacetan, dan persoalan sampah yang menumpuk,” jelasnya.

Sementara seorang petugas Satpol PP yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas.

“Kami hanya menjalankan tugas. Kami mengerti keinginan pedagang yang penting bisa berjualan. Kami tinggal menunggu kebijakan dari lurah setempat,” ujarnya.

Baca Juga :  Gema Sadhana Jawa Barat Gelar Medical Check-Up Terjangkau, Bantu Warga Jaga Kesehatan Sejak Dini

Inilah wajah nyata persoalan kota: semua pihak merasa benar dari sudut pandangnya masing-masing.
Pedagang ingin bertahan hidup. Pemerintah ingin menjaga ketertiban. Petugas berada di tengah, menjalankan perintah tanpa selalu punya ruang menentukan kebijakan.

Masalahnya, solusi yang dihadirkan sering kali berhenti pada penertiban semata. Relokasi memang kerap ditawarkan, tetapi tidak sedikit lokasi baru yang justru sepi pembeli. Para pedagang dipindahkan, namun perlahan kehilangan penghasilan dan seperti dibiarkan mati pelan-pelan.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Bandung. Jakarta, Tanah Abang, dan banyak kota lain pernah mengalami cerita serupa. PKL dipindah, lalu kembali lagi ke jalanan karena di sanalah pembeli berada.

Sudah saatnya persoalan PKL tidak dipandang sekadar urusan trotoar dan ketertiban. Ini adalah persoalan ekonomi rakyat, tata kota, keadilan sosial, dan keberanian merancang solusi jangka panjang.

Pemerintah daerah sebaiknya membuka ruang dialog yang lebih luas. Libatkan ahli tata kota, pelaku UMKM, sosiolog, ekonom, hingga perwakilan PKL sendiri. Duduk bersama mencari titik temu antara ketertiban kota dan keberlangsungan hidup warga kecil.

Karena kota yang baik bukan hanya indah dipandang, tetapi juga mampu memberi ruang hidup bagi semua. Termasuk mereka yang setiap pagi berjuang di balik gerobak sederhana demi sesuap nasi.

Berita Terkait

Gema Sadhana Jawa Barat Gelar Medical Check-Up Terjangkau, Bantu Warga Jaga Kesehatan Sejak Dini
PKL Kembali Penuhi Jalan Ibu Inggit Garnasih, Tuntut Kepastian Relokasi dan Hak Mencari Nafkah
Exploring the Nutritional Benefits of Fruits in a Healthy and Balanced Diet
Berita ini 72 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 April 2026 - 08:55 WIB

Gema Sadhana Jawa Barat Gelar Medical Check-Up Terjangkau, Bantu Warga Jaga Kesehatan Sejak Dini

Selasa, 21 April 2026 - 10:49 WIB

PKL Kembali Penuhi Jalan Ibu Inggit Garnasih, Tuntut Kepastian Relokasi dan Hak Mencari Nafkah

Sabtu, 18 April 2026 - 21:38 WIB

PKL dan Wajah Kota: Antara Perut Rakyat, Aturan, dan Solusi yang Kerap Terlambat

Rabu, 29 Maret 2023 - 05:36 WIB

Exploring the Nutritional Benefits of Fruits in a Healthy and Balanced Diet

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB