Transparansi & Koordinasi Data BPS Agam Dipertanyakan  ‎

- Jurnalis

Minggu, 19 April 2026 - 14:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎TIRA, AGAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Agam mendapat kritikan keras terkait akurasi data kemiskinan dan pengelompokan (Desil) masyarakat.

‎Ketidakakuratan ini, selain menimbulkan persoalan baru, juga dinilai hanya membuang anggaran negara.

‎”Selain itu, tetapi juga membenturkan perangkat nagari dengan warga secara langsung,” kata Walinagari Bukik Batabuah, Firdaus.

‎Menurut Inyiak Wali ini, ketidaksinkronan data di lapangan, memaksa pihak nagari bekerja ekstra untuk melakukan verifikasi ulang.

‎Padahal, BPS telah menggelontorkan dana APBN yang sangat besar untuk proses pendataan tersebut.

‎”Kerja Wali Nagari jadi bertambah karena data BPS tidak akurat. Sangat disayangkan, mengingat dana APBN yang dialokasikan untuk pendataan ini jumlahnya fantastis, namun hasilnya di lapangan justru bermasalah,” ujarnya serius.

Baca Juga :  Gubernur Jabar dan Bupati Bekasi Resmikan TPS3R Wanajaya

‎Masalah data, menurut Firdaus bukan sekadar urusan angka di atas kertas semata.

‎”Namun harus diingat, kesalahan dalam penentuan Desil akan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Akibatnya, perangkat nagari sering disalahkan oleh warga yang merasa berhak namun tidak terdata, atau sebaliknya,” urainya.

‎Dampak sosial dari kesalahan-kesalahan itu menurutnya sangat nyata. Dimana Wali Nagari dan perangkat dijadikan sasaran kemarahan masyarakat karena pengelompokan Desil yang tidak tepat sasaran.

‎Terkait sengkarut data tersebut , Firdaus menyarankan agar Persatuan Wali Nagari (Perwana) segera turun tangan.

‎”Perwana diharapkan mampu memfasilitasi pertemuan segitiga yang melibatkan Wali Nagari (sebagai pemegang wilayah), Bupati Agam (sebagai pimpinan daerah) dan

‎BPS Agam (sebagai instansi pendata),” ujarnya merinci.

Baca Juga :  Operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa Dihentikan!

‎Tujuan dari pertemuan adalah untuk menyamakan pandangan dan persepsi mengenai indikator Desil masyarakat agar lebih objektif dan sesuai realita di lapangan.

‎Sorotan terkait hal tersebut di atas, menurutnya menjadi krusial mengingat saat ini BPS tengah melakukan seleksi mitra atau petugas pendata untuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2026.

‎Sebagai Wali Nagari, Firdaus khawatir proses pendataan tahun 2026 kembali berjalan sebagaimana sebelumnya.

‎”Jika pendataan dilaksanakan tanpa kontrol dari Wali Nagari, saya khawatir masalah yang sama akan terus berulang. Harus ada sinergi agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan tidak merugikan masyarakat maupun perangkat nagari,” kata Firdaus mengakhiri. ***

‎

Berita Terkait

Penerima Manfaat Kaget, Dua SPPG di Bukittinggi Setop Operasi Sementara  ‎
Catat! Berikut Nopol di Setiap Daerah di Penjuru Tanah Air  ‎
GERIMIS Tolak Wacana MBG Dikelola Sekolah  ‎
Tabungan Haji Pelajar Sentuh 18.000 Anak
Longsor di Pendakian Dama Kian Membesar
‎Tanpa Plang, Proyek Pemasangan Batu Baronjong Sungai Asam Tetap Berjalan  ‎
Telah Dua Tahun, Jalan Sawah Tujuah – Tapi Danau Masih Terbengkalai  ‎
Bapenda Kabupaten Bekasi Optimalkan Pendapatan Melalui Penghapusan Denda PBB dan Razia Pajak Kendaraan Bermotor 
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 12:59 WIB

Penerima Manfaat Kaget, Dua SPPG di Bukittinggi Setop Operasi Sementara  ‎

Kamis, 24 September 2026 - 09:58 WIB

Catat! Berikut Nopol di Setiap Daerah di Penjuru Tanah Air  ‎

Rabu, 16 September 2026 - 08:33 WIB

GERIMIS Tolak Wacana MBG Dikelola Sekolah  ‎

Selasa, 15 September 2026 - 16:01 WIB

Tabungan Haji Pelajar Sentuh 18.000 Anak

Minggu, 13 September 2026 - 09:20 WIB

Longsor di Pendakian Dama Kian Membesar

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB