Bandung ( TRIBUNRAKYAT-)– Suasana di sepanjang Jalan Ibu Inggit Garnasih kembali dipadati para Pedagang Kaki Lima (PKL), Selasa (21/4/2026), sehari setelah penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota bersama Linmas Kelurahan Nyengseret pada Senin (20/4/2026).
Para pedagang memilih kembali membuka lapak sebagai bentuk perjuangan mempertahankan penghidupan keluarga di tengah belum adanya kejelasan relokasi yang dijanjikan sebelumnya.
Gelombang kembalinya para pedagang bukan sekadar aksi spontan, melainkan cerminan kegelisahan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari usaha harian. Mereka menuntut kepastian mengenai lokasi baru dan langkah konkret pemerintah agar tetap bisa berdagang secara layak.
Salah seorang pedagang, Adut (47), mengaku kecewa karena hingga kini belum ada arahan yang jelas. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya melarang, tetapi juga menyiapkan solusi nyata.
“Kalau memang mau dipindahkan, tunjukkan tempatnya, jelaskan tanggung jawabnya. Jangan hanya melarang dan mengusir tanpa kepastian,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Didit (49), pedagang barang loak yang mengaku penghasilannya hanya bergantung dari berjualan setiap hari. Ia menilai kebijakan penertiban tanpa solusi sama saja menambah beban masyarakat kecil.
“Kami ini hanya ingin makan dari hasil dagang. Kalau dilarang terus tanpa tempat pengganti, bagaimana nasib keluarga kami?” katanya.
Sementara itu, Cece (22), pedagang muda di kawasan tersebut, mengatakan para pedagang siap bertahan demi hak mencari nafkah. Baginya, usaha kecil bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi jalan hidup yang harus diperjuangkan.

Fenomena ini menjadi pengingat bahwa penataan kota idealnya tidak hanya berorientasi pada estetika dan ketertiban semata, tetapi juga harus berpihak pada keberlangsungan ekonomi warga kecil. PKL merupakan bagian dari denyut ekonomi perkotaan yang menyediakan lapangan kerja, menggerakkan transaksi harian, serta menopang kebutuhan banyak keluarga.
Kebijakan penertiban semestinya dibarengi dialog terbuka, pendataan yang adil, serta skema relokasi yang manusiawi dan realistis. Tanpa itu, potensi gesekan di lapangan akan terus muncul.
Pemerintah daerah diharapkan segera menghadirkan solusi yang bijak: menata kota tanpa mematikan usaha rakyat. Sebab, ruang kota yang sehat adalah ruang yang mampu menampung ketertiban sekaligus memberi kesempatan hidup bagi pedagang kecil.
(anton)










