KABUPATEN Bekasi selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung atlet terbaik di Jawa Barat bahkan nasional. Rekam jejaknya tak bisa dipandang sebelah mata.
Dua kali menyabet gelar Juara Umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat pada 2014 dan 2022 menjadi bukti nyata bahwa daerah ini memiliki tradisi prestasi yang kuat.
Tak hanya itu, pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 serta PON Aceh-Sumut 2024, Kabupaten Bekasi juga tercatat sebagai salah satu penyumbang medali emas terbesar bagi kontingen Jawa Barat.
Fakta itu menegaskan satu hal: Kabupaten Bekasi adalah pusat kekuatan olahraga yang melahirkan atlet-atlet berprestasi.
Dengan modal sejarah tersebut, target meraih hattrick Juara Umum pada Porprov Jawa Barat November 2026 sejatinya bukan mimpi kosong. Itu target yang logis, realistis, dan layak dikejar oleh juara bertahan.
Namun ironisnya, di tengah upaya mempertahankan tahta, justru muncul situasi yang mengkhawatirkan.
Dukungan pemerintah daerah dinilai melemah, anggaran menyusut, pembinaan tersendat, sementara kesejahteraan atlet dan pelatih belum mendapat perhatian maksimal. KONI Kabupaten Bekasi bersama seluruh cabang olahraga dipaksa berjuang dalam keterbatasan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika alasan pengurangan dukungan adalah efisiensi anggaran, mengapa daerah lain tetap mampu menjaga komitmen terhadap olahraga?
Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi yang selama ini menjadi pesaing utama dalam perebutan prestasi olahraga justru terus memperkuat pembinaan atlet secara berjenjang, terencana, dan berkelanjutan.
Mereka tetap menyiapkan fasilitas olahraga yang memadai serta menjaga konsistensi anggaran demi mempertahankan daya saing.
Artinya, penyesuaian anggaran mungkin saja dilakukan, tetapi tidak sampai merusak fondasi pembinaan olahraga.
Lalu mengapa Kabupaten Bekasi sebagai juara bertahan justru bergerak ke arah sebaliknya?
Apakah ini murni persoalan fiskal?
Apakah ada ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dengan pengurus KONI?
Apakah ada pertimbangan nonteknis atau politis yang ikut memengaruhi?
Ataukah olahraga tak lagi dianggap sektor strategis?
Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak nyaman, namun perlu dijawab secara terbuka.
Sebab jika daerah yang sudah terbukti mampu menjadi juara tiba-tiba kehilangan dukungan, maka persoalannya bukan pada atlet, bukan pada pelatih, dan bukan pula pada sistem pembinaan di lapangan. Persoalan utamanya ada pada arah kebijakan para pengambil keputusan.
Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban menjamin keberlanjutan pembinaan olahraga, termasuk dalam aspek pendanaan.
Karena itu, memangkas dukungan di tengah target prestasi tinggi bukan hanya inkonsisten, tetapi juga bertentangan dengan semangat pembangunan olahraga nasional.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka kegagalan Kabupaten Bekasi di PORPROV Jawa Barat 2026 bukanlah sesuatu yang mengejutkan.
Itu akan menjadi konsekuensi logis dari minimnya dukungan terhadap atlet dan pembinaan.
Dan bila gelar juara umum lepas, Kabupaten Bekasi bukan kalah karena lawan lebih kuat, melainkan kalah karena memilih berhenti mendukung kemenangan.
Menjadi Juara Umum bagi Kabupaten Bekasi bukan sekadar soal medali dan trofi.
Lebih dari itu, ini adalah soal marwah daerah, kebanggaan masyarakat, dan harga diri yang telah dibangun melalui kerja keras para atlet selama bertahun-tahun.
* Penulis adalah Ketua Pengurus Cabang Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kabupaten Bekasi









