PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, beberapa waktu lalu, memberikan penghargaan kepada Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Bukittinggi (Syahrial Leman) atas keberhasilannya melampaui target nasional dalam pemenuhan kebutuhan darah.
Apresiasi ini juga mencakup capaian kinerja pelayanan darah yang dinilai memenuhi standar tertinggi dan berkontribusi langsung pada kesehatan masyarakat.
Selain penghargaan apresiasi dari Kemenkes RI tersebut, UDD PMI Bukittinggi juga telah resmi mengantongi predikat Akreditasi Paripurna, yang merupakan level tertinggi dalam standar penilaian pelayanan kesehatan.
Prestasi itu merupakan bukti sahih, jika PMI Kota Bukittinggi benar-benar bekerja optimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan darah untuk warga Bukittinggi dan masyarakat Sumatera Barat bagian Utara plus ujung selatan Sumatera Utara.
Prestasi tersebut tak saja membanggakan bagi PMI Kota Bukittinggi dan jajarannya serta masyarakat Kota Bukittinggi secara khusus, namun pastinya itu juga kebanggaan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan.
Untuk memenuhi target pemenuhan kuota darah tersebut, pastinya bukan pekerjaan ringan.
Karena dibutuhkan keseriusan, kerja keras dan juga sinergi dengan semua stakeholder yang ada.
Hal itu pastinya akan selalu dikenang dan jadi kebanggaan bahkan hingga anak cucu kita nanti.
Kenapa bisa demikian? Meski PMI Kota Bukittinggi dengan segenap kemampuannya terus mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan darah, namun sepertinya surat edaran dari Cabdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat yang meminta partisipasi dari seluruh SMA/SMK di Kota Bukittinggi agar lembaga pendidikan tersebut menggelar donor darah rutin akan jadi ganjalan.
Sebab, berdasarkan surat bernomor : 400.3.8/1094/CABDIN WIL I/2026 itu, dasar permohonan partisipasi donor darah rutin tersebut, menindaklanjuti surat dari RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi bernomor : 000/1325/RSAM/2026 tanggal 5 Mei 2026 perihal permohonan kerja sama donor darah rutin.
Nah surat dari RSAM itulah yang dijadikan dasar oleh Cabdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat meminta pihak sekolah untuk menggelar kegiatan tersebut.
Jika melihat hierarki kepemimpinan, tentunya pihak sekolah akan tunduk dan patuh pada “perintah” dari Cabdin Pendidikan yang menaungi mereka ketimbang kepada PMI Kota Bukittinggi yang telah membina mereka selama ini.
Padahal untuk diketahui, hubungan antara PMI dan PMR (Palang Merah Remaja), bersifat hierarkis dan organisasional.
Di mana PMR bertindak sebagai wadah pembinaan, cikal bakal relawan PMI masa depan, serta kepanjangan tangan PMI dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekolah.
Keterikatan mendasar antara PMR dan PMI meliputi:
1. Pembina dan Anggota
PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja yang dibentuk secara resmi oleh PMI.
Anggota PMR secara otomatis merupakan kader atau cikal bakal relawan PMI di masa depan.
2. Perpanjangan Tangan
PMR menjadi ujung tombak PMI dalam menyebarkan dan mempromosikan nilai-nilai kepalangmerahan, seperti kesadaran sosial dan kemanusiaan, di lingkungan sekolah serta keluarga.
3. Penggerak Partisipasi
PMR membantu PMI mendorong partisipasi aktif dari lingkungan sekolah dan masyarakat luas dalam berbagai kegiatan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh PMI
Secara tegas dan jelas serta terang benderang, PMR adalah organisasi binaan Palang Merah Indonesia (PMI) yang berfokus pada kegiatan kepalangmerahan dan kemanusiaan.
Sebagai ekstrakurikuler di sekolah, PMR bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sosial, kepedulian, dan keterampilan pertolongan pertama pada generasi muda.
Karena itulah, keanggotaan PMR dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan usia dan jenjang pendidikan:
1. PMR Mula: Tingkat Sekolah Dasar (usia 10-12 tahun).
2. PMR Madya: Tingkat Sekolah Menengah Pertama (usia 12-15 tahun).
3. PMR Wira: Tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat (usia 15-17 tahun)
Sementara itu, organisasi binaan Palang Merah Indonesia (PMI) di perguruan tinggi dikenal dengan nama Korps Sukarela (KSR) PMI Unit Perguruan Tinggi.
KSR merupakan unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang berfokus pada bidang kepalangmerahan, pelayanan sosial, dan kesiapsiagaan bencana.
Merujuk penjelasan di atas, kekhawatiran akan gagalnya PMI Kota Bukittinggi mempertahankan prestasi pemenuhan kuota darah itu, bukanlah isapan jempol semata.
Namun benar – benar sebuah hal yang pantas menjadi perhatian bersama. Di satu sisi prestasi PMI Kota Bukittinggi dalam pemenuhan kuota darah harus dipertahankan, namun di sisi lain harapan dari RSAM Bukittinggi juga perlu apresiasi.
Akan tetapi, mendukung penuh apa yang sudah dilakukan oleh PMI Kota Bukittinggi, rasanya jauh lebih baik.
Kenapa demikian? Jawabnya sederhana, PMI sebagai lembaga kemanusiaan, memang bertugas untuk memenuhi kuota darah.
Dan RSAM sebagai lembaga kesehatan, dalam pemenuhan kuota darah mereka, tentunya harus berkoordinasi dengan PMI dan bukan justru melakukan manuver dengan “memohon kepada pemilik sekolah” agar kebutuhan mereka terpenuhi.
Kondisi seperti ini harus cepat diselesaikan agar antara PMI dan RSAM tak dianggap sebagai pihak yang berseteru, sebab pada hakikatnya kedua lembaga tersebut adalah mitra yang harus berkoordinasi dan bersinergi secara baik dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Cabdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat, pun jangan pula mengintervensi apa yang sudah dilakukan PMI Kota Bukittinggi selama ini hanya karena “rengekan” dari RSAM.
Menyerahkan urusan kepada ahlinya adalah prinsip terbaik agar hasilnya maksimal dan tepat sasaran. Kalau persoalan darah ke PMI, untuk urusan kesehatan ke RSAM.
Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dengan fokus utama menjamin masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar dan kesejahteraan sosial, perlu bersikap tegas terkait hal ini.
Agar tak ada instrumen pemerintah yang “bersilantas angan” untuk mencapai tujuannya dengan menyerobot tupoksi lembaga lainnya yang memang sudah ditugaskan untuk memenuhi layanan pengadaan darah. ***
* Penulis adalah pemerhati masalah sosial kemasyarakatan









