Oleh : Formasi Tangkas**
EFISIENSI anggaran yang didengungkan pemerintah pusat sejak beberapa waktu lalu, bagaikan tak berlaku di kalangan wakil rakyat.
Tak percaya? Inilah salah satu yang menjadi pemicu terjadinya gelombang unjuk rasa yang mengepung negeri ini pekan lalu.
Hal ini pula yang menjadi sorotan tajam masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Sebanyak 40 orang perwakilan rakyat di parlemen yang berasal dari 11 partai politik, sepertinya tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat.
Sungguh sebuah ironi, kala keuangan daerah sedang sulit karena adanya defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berdampak pada terkendalanya pembangunan serta melemahnya pelayanan publik, DPRD Pasaman Barat justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pembelian mobil dinas baru.
Kebijakan yang tidak pro rakyat itu, mencerminkan sikap yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat.
Pastinya hal itu secara terang benderang memperlihatkan bahwa DPRD lebih mementingkan kenyamanan pribadi dibanding memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Tak saja terkait pengadaan kendaraan dinas yang tidak tepat, sensitivitas wakil rakyat pada persoalan publik yang lebih urgent juga pantas dipertanyakan.
Adalah kebiasaan anggota DPRD melakukan studi banding dan kunjungan kerja yang tidak jelas manfaatnya, makin memperburuk citra lembaga legislatif tersebut .
Sebaliknya, di saat bersamaan, program Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini menjadi penopang akses kesehatan masyarakat justru tak jelas lagi keberadaannya.
Hal itu tentunya menimbulkan pertanyaan besar di mata publik, dimana esensi keberpihakan DPRD terhadap hak-hak dasar masyarakat Pasaman Barat.
Terkait hal tersebut di atas, Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Pasaman Barat, mendesak DPRD untuk kembali mewujudkan transparansi kinerja dengan membuka secara jelas alokasi dana pokok pikiran (Pokir) mereka serta hak-hak masyarakat Pasaman Barat lainnya.
Wakil rakyat juga dituntut memberikan penjelasan secara jelas kepada publik terkait kantor DPRD Pasaman Barat yang tidak terawat dan terkesan semberaut.
Wakil rakyat pun harus memaksimalkan kinerjanya dengan terlibat secara nyata dalam mencari jalan keluar atas defisit anggaran Pasaman Barat melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Jangan hanya duduk manis di kursi yang mahal dan tebar pesona setiap kali ada kegiatan, namun harus pro aktif mencari solusi terbaik atas persoalan agraria, khususnya kasus pemblokadean jalan yang diduga dilakukan oleh PT AMP sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat.
Pasaman Barat membutuhkan wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas rakyat.
Jika DPRD tetap mempertahankan pola boros, abai dan tidak transparan, maka kepercayaan masyarakat akan semakin hilang dan tentunya legitimasi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat akan runtuh di mata publik.
Untuk itu, segeralah berbenah agar ironi yang terlihat nyata di mata publik bisa runtuh.
** Penulis Adalah Ketua Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Pasaman Barat









