Puluhan Negara Tolak Rencana Permukiman E1 Israel di Tepi Barat

- Jurnalis

Kamis, 27 Agustus 2026 - 07:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, KOPENHAGEN – Negara Skandinavia Denmark, bergabung dengan deklarasi bersama internasional yang menentang rencana perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

‎Deklarasi tersebut ditandatangani Denmark bersama 20 negara lainnya dan Komisi Eropa, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan pada Selasa.

‎Para penandatangan mengecam keputusan pemerintah Israel menerbitkan tender pembangunan untuk proyek permukiman E1 di Tepi Barat.

‎”Keputusan Pemerintah Israel untuk menerbitkan tender pembangunan proyek permukiman E1 tidak dapat diterima,” kata para penandatangan dalam deklarasi yang dikutip Anadolu Agency, Rabu (26/8).

‎Mereka memperingatkan proyek E1 dapat mengancam prospek Solusi Dua Negara (Two-State Solution) karena berpotensi memisahkan wilayah Tepi Barat dan mengganggu kesinambungan teritorial wilayah Palestina.

Baca Juga :  Kongres Gagal Loloskan RUU, AS Shutdown 

‎Para penandatangan juga menegaskan bahwa hukum internasional melarang pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Mereka merujuk pada posisi komunitas internasional yang telah ditegaskan kembali melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

‎Selain persoalan permukiman, deklarasi tersebut menyoroti situasi keamanan dan ekonomi di Tepi Barat.

‎Negara penandatangan menyatakan keprihatinan atas “tingkat kekerasan pemukim terhadap warga sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya”, serta berbagai pembatasan yang berdampak terhadap perekonomian Palestina.

Baca Juga :  Deretan Tsunami Terbesar di Dunia  ‎

‎Mereka mendesak Israel membatalkan rencana pembangunan E1 dan menghentikan perluasan permukiman di Tepi Barat.

‎Deklarasi tersebut juga menyerukan kepada perusahaan agar tidak mengikuti tender pembangunan proyek E1.

‎Para penandatangan memperingatkan perusahaan mengenai kemungkinan konsekuensi hukum dan reputasi, termasuk risiko terlibat dalam tindakan yang mereka nilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

‎Mereka kembali menegaskan komitmen untuk mewujudkan perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng berdasarkan Solusi Dua Negara. (*/why)

‎

‎

Berita Terkait

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 
Benjamin Netanyahu Game Over 
Jika Terpilih, Capres Prancis Ini Janji  Tangkap Netanyahu
Jika Warga AS Muak Padanya, Trump akan Jadi PM Israel 
Trump Tersungkur, Pemilu Sela AS Dimenangi Demokrat
Migingo Kini Jadi Rebutan  ‎
Netanyahu Menangi Pemilu Israel, tetapi Gagal Raih Mayoritas!
Ratusan Orang Jadi Korban Tabrakan Kereta Cepat di Spanyol
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:42 WIB

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Minggu, 8 November 2026 - 11:22 WIB

Benjamin Netanyahu Game Over 

Sabtu, 7 November 2026 - 10:58 WIB

Jika Terpilih, Capres Prancis Ini Janji  Tangkap Netanyahu

Jumat, 6 November 2026 - 11:45 WIB

Jika Warga AS Muak Padanya, Trump akan Jadi PM Israel 

Rabu, 4 November 2026 - 13:09 WIB

Trump Tersungkur, Pemilu Sela AS Dimenangi Demokrat

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB