Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengomentari pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait kemungkinan terjadinya percepatan Pemilu 2029.
Menurut Ahmad Ali, pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Budi Arie dan tidak mewakili sikap kelompok.
“Acara hari itu, semalam saya mencoba mengonfirmasi, kehadiran beliau itu pada temu relawan keseluruhan. Jadi masing-masing dari orang memberikan pikirannya,” kata Ahmad Ali dikutip Jumat (28/8).
Ahmad Ali menilai, dari respons Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam forum tersebut, terlihat adanya ketidaknyamanan terhadap pernyataan Budi Arie.
“Sehingga dari situ kita bisa melihat body language-nya Pak Jokowi. Nampak sangat tidak nyaman dengan pernyataan Budi Arie itu. Di sisi lain saya mencoba memahami kenapa bisa begitu,” tuturnya.
Menurut Ahmad Ali, loyalitas Budi Arie terhadap Jokowi juga patut dipertanyakan.
“Kalau Budi Arie ini kan memang orangnya terhadap Pak Jokowi pun tidak bisa kita bilang loyal-loyal amat,” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung sejumlah dinamika politik yang pernah melibatkan Budi Arie, termasuk ketika Budi Arie tidak lagi menjabat sebagai menteri dan kemudian disebut tidak mendapatkan pembelaan dari Jokowi.
Ahmad Ali juga menyinggung wacana perubahan nama dan logo Projo yang pernah muncul.
Menurutnya, gagasan tersebut muncul ketika Budi Arie disebut ingin bergabung dengan Partai Gerindra, tetapi kemudian tidak diterima.
“Kemudian kongres Projo, kalau tidak salah, terus dia mau ubah arti Projo. Bukan lagi Pro Jokowi, tapi Pro Rakyat dalam bahasa Jawa Projo Negeri. Bahkan mau merubah logo kan,” katanya.
“Kemudian ide itu muncul ketika dia ingin masuk di Gerindra. Di Gerindra pun tertolak. Kemudian mau masuk PSI, PSI pun tertolak,” lanjutnya.
Ahmad Ali menilai, kondisi tersebut membuat dirinya melihat adanya agenda politik tersendiri dari Budi Arie.
“Jadi keberadaan dia ini tentunya bukan untuk maksud mendukung Pak Jokowi karena ini pasti punya agenda-agenda tersendiri. Agenda tersendiri untuk men–downgrade Pak Jokowi sendiri,” tuturnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Budi Arie yang sebelumnya disebut menginginkan dirinya menjadi Sekretaris Jenderal PSI, sementara Jokowi menjadi Ketua Umum PSI.
Menurut Ahmad Ali, wacana tersebut tidak pernah dibahas di internal PSI.
“Bahkan sebelum pernyataan kemarin beredar, banyak pernyataan-pernyataan dari Budi Arie bahwa mau jadi Sekjen PSI, Pak Jokowi jadi ketua umum, padahal itu suatu hal yang belum pernah kita bicarakan,” katanya.
“Satu hal, Budi Arie itu bukan anggota PSI. Bagaimana mungkin dia bisa jadi Sekjen, padahal di PSI begitu banyak orang yang punya kapasitas untuk menjadi Sekjen,” lanjutnya.
Ahmad Ali kemudian mempertanyakan motif di balik wacana tersebut.
“Jadi pandangan saya, dia hidup dalam ilusi dia. Dalam halusinasi dia. Pak Jokowi mau jadi ketua umum apa tidak menjatuhkan Pak Jokowi,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah wacana tersebut justru merupakan upaya untuk menjatuhkan PSI yang saat ini tengah mengalami pertumbuhan.
“Apa dia tidak sedang merancang suatu gerakan untuk menjatuhkan PSI yang sedang naik hari ini?” kata Ahmad Ali.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi PSI untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan, termasuk mengganti ketua umum maupun sekretaris jenderal, di tengah tren pertumbuhan partai.
“Menurut saya tidak ada alasan bagi PSI untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan. Apalagi mengganti ketua umum dan sekjennya. Di saat partai ini sedang bertumbuh,” tuturnya.
Ia mengatakan, berdasarkan survei yang ada, elektabilitas PSI mengalami peningkatan.
“Kita lihat surveinya selama ini satu koma, sekarang berada di sekitar empat koma sekian. Dan bahkan sudah melebihi hari ini. Tentunya tidak ada alasan yang relevan untuk kemudian kita masukkan agenda pergantian struktur,” katanya.
Ahmad Ali menegaskan, pergantian ketua umum tidak ditentukan oleh pihak di luar struktur partai, melainkan berdasarkan kebutuhan internal PSI.
“Toh pergantian ketua umum itu tidak ditentukan dari orang luar struktur partai. Tapi adalah kebutuhan partai. Tapi sampai hari ini dari DPW maupun DPD yang mengusulkan pergantian ketua umum lewat KLB?” ujarnya.
Ia kemudian meminta pihak-pihak yang sebelumnya mendukung Jokowi untuk tidak membawa agenda dari luar yang justru dapat mengganggu PSI maupun hubungan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Justru orang luar yang seakan-akan pro Pak Jokowi. Yang mereka lupa bahwa PSI ini bukan Pak Jokowi tok. PSI ini adalah hal yang berbeda dengan Pak Jokowi,” katanya.
“Kita berharap semua orang yang kemarin mendukung Pak Jokowi tidak masuk mengganggu untuk merusak atau menjatuhkan Pak Jokowi dengan agenda yang dibawa dari luar,” lanjutnya.
Ahmad Ali juga menilai hubungan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto saat ini berjalan baik. Ia menyinggung momen peringatan HUT ke-81 RI ketika Jokowi dan Prabowo tampil bersama di atas panggung.
“Hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo hari ini sedang baik-baik saja, sedang mesra-mesranya kalau kita lihat kemarin di 17-an. Itu mungkin baru pertama kali sejarah Republik ini mantan presiden mendampingi presiden di atas panggung, duduk bersebelahan,” tuturnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan hubungan yang harmonis antara Jokowi dan Prabowo.
“Itu kan menceritakan hubungan yang harmonis. Tiba-tiba Budi Arie datang berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal menurut saya. Kalau itu terjadi, kan harusnya dibicarakan kalau membicarakan itu internal partai,” ujarnya. (*/fjr)









