TIRA, TOKYO – Rencana pemotongan gaji Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan jajaran menterinya pantas diapresiasi.
Sebab hal itu dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran yang kian hari kian terbatas jumlahnya.
Sanae Takaichi menunjukkan komitmennya terhadap reformasi administrasi dengan mengambil langkah yang cukup drastis.
Takaichi berencana merevisi undang-undang mengenai remunerasi pegawai negeri demi memotong gaji para anggota kabinet, termasuk dirinya sendiri.
Rencana pemangkasan gaji ini diungkapkan Takaichi saat menggelar masa sidang luar biasa Parlemen yang sedang berlangsung.
Ini adalah upaya nyata sang PM untuk mewujudkan seruannya sejak lama agar para pejabat tinggi negara bersedia memangkas keistimewaan fiskal mereka.
”Saya akan mengupayakan revisi undang-undang agar anggota kabinet tidak menerima bayaran yang melebihi gaji anggota parlemen,” kata Takaichi dalam konferensi pers perdananya pada Oktober lalu, menunjukkan sikap tegasnya terhadap privilege pejabat.
Penghapusan Tunjangan Tambahan
Inti dari reformasi ini adalah penghentian tunjangan tambahan yang selama ini dibayarkan kepada Perdana Menteri dan para menteri di luar gaji pokok mereka sebagai anggota parlemen.
Pemerintah dijadwalkan menggelar rapat antarmenteri secepatnya pada Selasa (11/11) untuk mengonfirmasi penghentian tunjangan tersebut.
Saat ini, anggota parlemen menerima gaji bulanan sebesar 1,2 juta yen (sekitar Rp129,7 juta).
Di luar gaji pokok itu, Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengungkapkan, perdana menteri menerima tunjangan tambahan sekitar 1,1 juta yen (Rp110 juta) dan para menteri kabinet menerima 489 ribu yen (Rp52,8 juta).
Sejatinya, sebagai bagian dari reformasi administrasi dan fiskal yang sudah berjalan, Takaichi telah mengembalikan 30 persen dari gajinya setiap bulan, dan para menteri kabinet menerima pemotongan gaji sebesar 20 persen.
Namun, rencana revisi undang-undang ini akan menjadikan pemotongan tersebut lebih permanen dan struktural.
Pemerintah kini mempertimbangkan mencantumkan dalam undang-undang bahwa tunjangan tambahan itu akan ditiadakan ‘untuk sementara waktu’.
Langkah PM Takaichi ini mendapat dukungan penuh dari mitra koalisi baru, Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin no Kai), yang memang sejak lama menyerukan pengurangan keistimewaan anggota parlemen.
Wakil Pemimpin Partai Inovasi Jepang, Fumitake Fujita, menyebut langkah ini sebagai ‘luar biasa’ melalui unggahan di media sosial, memuji kesediaan perdana menteri untuk menjalankan reformasi berat.
Namun, kebijakan yang bersifat simbolik ini tak luput dari kritik. Ketua Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), Yuichiro Tamaki, mempertanyakan waktu pelaksanaan kebijakan ini.
Tamaki mengkritik rencana pemotongan gaji itu sebagai ‘simbol dari pola pikir deflasi’ dalam konferensi pers, di saat pemerintah justru harusnya berupaya keras menaikkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan untuk melawan deflasi.
Kontroversi ini mencerminkan dilema di lingkaran pemerintahan: apakah reformasi fiskal harus didahulukan sebagai contoh, ataukah fokus utama harus tetap pada pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya beli rakyat.
Di tengah perdebatan ini, seorang anggota kabinet yang masih menjabat hanya bisa berkomentar, “Saya punya perasaan campur aduk,”. (*/idc)









