Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan kebijakan work from home ( WFH ) tidak berlaku bagi karyawan di delapan sektor vital yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga operasional dan layanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (1/4), terkait publikasi Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan program optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja.
“Pelaksanaan WFH dapat berdampak pada sektor tertentu,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan kebijakan WFH yang diimbau satu hari dalam sepekan tetap harus memperhatikan kelangsungan operasional perusahaan serta pelayanan publik.
Di sisi lain, Yassierli menegaskan penerapan WFH tidak boleh mengurangi hak pekerja, baik dari sisi upah maupun cuti.
Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibagikan sesuai ketentuan, dan pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan, katanya.
Ia juga menekankan pekerja yang menjalankan WFH tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa.
Selain itu, perusahaan diminta untuk memastikan kinerja, produktivitas, dan kualitas layanan tetap terjaga selama kebijakan ini diterapkan.
“Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga,” ujarnya.
Berikut delapan sektor usaha yang terancam oleh kebijakan WFH:
1. Sektor kesehatan: rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.
2. Sektor energi: BBM, gas, dan listrik.
3. Sektor infrastruktur dan layanan publik: jalan tol, air bersih, transportasi sampah.
4. Sektor ritel/perdagangan: bahan pokok, pasar, dan pusat perbelanjaan.
5. Sektor industri dan produksi: pabrik dan industri yang membutuhkan kehadiran fisik.
6. Sektor jasa dan perhotelan: perhotelan, pariwisata, keamanan, restoran, kafe, dan usaha kuliner.
7. Sektor transportasi dan logistik: angkutan penumpang/barang, pergudangan, jasa pengiriman.
8. Sektor keuangan: perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, pasar modal, bursa efek
***









