Daya Saing Investasi Indonesia di Bawah Vietnam 

- Jurnalis

Jumat, 31 Oktober 2025 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Pemerintah mengakui bahwa efektivitas investasi di Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara kompetitor seperti Vietnam dan India.

Oleh karena itu, pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah, terutama dalam hal mengefisienkan investasi yang masuk di dalam negeri.

Deputi I Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Ferry Irawan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih berada di level 5,79.

Artinya, perlu investasi senilai 5,79% dari produk domestik bruto (PDB) untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 1%.

‎ICOR Indonesia itu jauh lebih tinggi (efisiensi rendah) dibandingkan Vietnam dan India yang masing-masing ada di level 3,58 dan 4,56.

‎”Sekarang kita di 5,79, mudah-mudahan ini bisa terus kita tekan, karena melihat dengan historical yang ada, Vietnam bisa melompat tinggi growth-nya [pertumbuhan ekonominya] dengan tadi efisiensi dalam hal ICOR-nya,” ungkap Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10).

‎Dia mengaku pemerintah terus menggodok kebijakan untuk menurunkan ICOR.

Baca Juga :  Seriti, Keajaiban Bumi Botswana

Misalnya, dengan peningkatan kepastian berusaha melalui deregulasi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, hingga super tax deduction (untuk Training dan R&D); dan penguatan koordinasi kementerian/lembaga.

‎Ferry menjelaskan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

Menurutnya, ada tiga perubahan utama dalam PP 28/2025 yaitu penerapan waktu layanan (Service Level Agreement/SLA) dalam proses penerbitan perizinan berusaha, penerapan kebijakan Fiktif-Positif, dan proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).

“Ini kita harapkan juga memberikan kepastian kepada investor yang akan masuk,” ujarnya.

‎Relaksasi kebijakan impor karena akses terhadap bahan baku masih menjadi tantangan. Ferry menjelaskan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 awalnya melonggarkan prosedur impor, tetapi juga mencakup produk tekstil (HS 50-63), yang akhirnya berisiko melemahkan industri dalam negeri.

Baca Juga :  Sebanyak 652 BUMN akan Hilang

Akibatnya, pemerintah memutuskan mencabut Permendag) No. 8/2024 itu dan diganti dengan Permendag No. 16/2025.

‎Selain itu, pengaturan impordiatur ulang berdasarkan klaster komoditas melalui Permendag No. 17 hingga No. 24/2025.

Relaksasi kini hanya berlaku untuk 10 komoditas strategis, dengan pengecualian untuk produk padat karya tertentu.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan banyak kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investor yang mau masuk ke Indonesia.

Ferry menyampaikan bahwa sejumlah KEK sangat tematik, seperti di Gresik yang fokus untuk hilirisasi (terutama tembaga dan emas), di Singosari untuk penguatan ekosistem sektor digital, hingga di Batam untuk data center.

‎”Serta beberapa KEK lainnya yang tematik untuk memberikan tempat yang nyaman bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia,” tutupnya. (*/bis)

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Berita Terkait

Merica Bubuk Indonesia Ditahan di Taiwan
10 Sumur Minyak Baru, Kembali Ditemukan
BP Lepas Seluruh Kepemilikan SPBU di Tanah Air
Klub Sepakbola yang Paling Bernilai di 2026? Berikut Deretannya
Ratusan Ribu Badan Usaha Diblokir Kementerian Hukum
Per Oktober 2026, Budi Hartono Jadi Orang Terkaya di Indonesia
Lebih dari 100 BUMN “Dilego” ke Swasta ‎
Low Tuck Kwong Puncaki Posisi Konglomerat Terkaya Tanah Air
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 10:59 WIB

Merica Bubuk Indonesia Ditahan di Taiwan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

10 Sumur Minyak Baru, Kembali Ditemukan

Selasa, 10 November 2026 - 11:23 WIB

BP Lepas Seluruh Kepemilikan SPBU di Tanah Air

Minggu, 8 November 2026 - 06:33 WIB

Klub Sepakbola yang Paling Bernilai di 2026? Berikut Deretannya

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:56 WIB

Ratusan Ribu Badan Usaha Diblokir Kementerian Hukum

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB