Hakim Perintahkan Donald Trump Hentikan Proyek Ambisius Senilai Rp 6,8 T

- Jurnalis

Kamis, 2 April 2026 - 20:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, WASHINGTON – Keras kepala Donald Trump sepertinya hanya berlaku di luar Amerika Serikat saja.

‎Sementara di dalam negeri sendiri, dia justru digertak oleh hakim federal untuk menghentikan proyek ambisius senilai Rp 6, 8 T.

‎Hakim Amerika Serikat (AS) secara resmi memerintahkan penghentian total proyek pembangunan ballroom mewah senilai US$400 juta (Rp6,8 triliun) di Gedung Putih yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump.

Langkah hukum ini diambil setelah sang presiden menghancurkan bagian bersejarah East Wing Gedung Putih pada tahun lalu demi membangun proyek raksasa seluas 90.000 kaki persegi tersebut.

‎Hakim distrik AS di Washington, Richard Leon, mengabulkan permintaan perintah pengadilan pendahuluan yang diajukan oleh National Trust for Historic Preservation pada Selasa (31/03).

Organisasi nirlaba tersebut mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan meratakan East Wing dan memulai konstruksi tanpa adanya persetujuan dari Kongres AS.

‎Keputusan Leon, yang merupakan hakim penunjukan era George W. Bush, membuat proyek ballroom tersebut tertahan kecuali mendapatkan restu resmi dari legislatif.

Dalam opininya, Leon menegaskan bahwa proses pembangunan tidak dapat dilanjutkan secara ilegal tanpa payung hukum yang jelas.

‎”Kecuali dan sampai Kongres merestui proyek ini melalui otorisasi undang-undang, konstruksi harus dihentikan! Namun inilah kabar baiknya. Belum terlambat bagi Kongres untuk mengizinkan kelanjutan pembangunan proyek ballroom tersebut,” tulis Leon dalam opininya pada Selasa.

‎Pemerintahan Trump dilaporkan langsung mengajukan banding terhadap perintah tersebut.

Tak lama setelah putusan keluar, Trump melalui platform Truth Social miliknya melancarkan serangan terhadap National Trust for Historic Preservation yang ia sebut sebagai kelompok ekstremis.

Baca Juga :  Sagu Gunting, Pelepas Dahaga dari Kalimantan  ‎

‎”Mereka adalah kelompok gila kiri radikal. Ballroom ini dibangun di bawah anggaran, lebih cepat dari jadwal, dibangun tanpa biaya bagi pembayar pajak, dan akan menjadi bangunan terbaik dari jenisnya di mana pun di dunia,” klaim Donald Trump dalam pernyataannya.

‎Dalam unggahan berikutnya, Trump terus menyerang keputusan hakim tersebut dengan menyebutnya sebagai sebuah kesalahan besar.

Ia bersikeras bahwa presiden memiliki wewenang penuh atas renovasi kediaman resminya tanpa perlu campur tangan parlemen.

‎”Dia SALAH! Persetujuan Kongres tidak pernah diberikan pada apa pun, dalam keadaan ini, besar atau kecil, yang berkaitan dengan konstruksi di Gedung Putih,” tegas Trump.

‎Secara historis, langkah Trump ini bertolak belakang dengan Presiden Harry Truman yang mengawasi renovasi besar terakhir Gedung Putih pada 1949 hingga 1952.

Saat itu, Truman tetap mencari dan akhirnya menerima persetujuan Kongres untuk rencana renovasinya.

‎Leon dalam perintahnya menyatakan bahwa Trump perlu mengambil pendekatan serupa dengan pendahulunya tersebut.

Ia menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan aset negara dan penggunaan dana.

‎”Presiden dapat kapan saja pergi ke Kongres untuk mendapatkan wewenang eksplisit guna membangun ballroom dan melakukannya dengan dana pribadi,” tulis Leon kembali dalam opininya.

‎Lebih lanjut, Leon menjelaskan bahwa keterlibatan Kongres adalah kunci untuk menjaga konstitusi.

Jika prosedur ini diikuti, maka sengketa hukum yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan cara yang benar menurut undang-undang.

‎”Memang, Kongres bahkan mungkin memilih untuk mengalokasikan dana untuk ballroom tersebut, atau setidaknya memutuskan bahwa beberapa skema pendanaan lain dapat diterima. Dengan cara apa pun, Kongres akan tetap mempertahankan otoritasnya atas properti negara dan pengawasannya atas pengeluaran pemerintah,” tambah Leon.

Baca Juga :  Oktagon Resmi Beroperasi 

‎Hakim Leon juga menekankan bahwa kepentingan masyarakat Amerika Serikat jauh lebih besar daripada sekadar pembangunan fisik sebuah gedung.

Menurutnya, kepatuhan terhadap proses hukum adalah kemenangan bagi demokrasi Amerika.

‎”Kepentingan National Trust dalam proses konstitusional dan sah akan dibuktikan. Dan rakyat Amerika akan mendapat manfaat dari cabang-cabang pemerintah yang menjalankan peran yang ditetapkan secara konstitusional. Bukan hasil yang buruk, itu!” ungkap Leon.

‎Keputusan ini muncul setelah berbulan-bulan litigasi yang sengit di pengadilan. Pada awal bulan ini, Leon telah memberikan sinyal skeptis terhadap argumen pemerintah yang menyebut pembangunan ballroom itu hanyalah sebuah bentuk perubahan biasa pada area Gedung Putih.

‎”Saya kesulitan melihat ini sebagai sebuah ‘perubahan’,” kata Leon saat itu.

‎Di sisi lain, pengacara Gedung Putih tetap bersikukuh pada argumen awal mereka.

Tim hukum kepresidenan berpendapat bahwa presiden tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk proyek tersebut karena dianggap sebagai bagian dari hak prerogatif eksekutif.

‎Februari lalu, Leon sempat menolak permintaan awal dari National Trust for Historic Preservation untuk menghentikan konstruksi ballroom karena alasan prosedural.

Namun, ia menyatakan akan mempertimbangkan gugatan yang telah diperbaiki, yang kemudian diajukan kembali oleh kelompok tersebut tak lama setelahnya.

‎Sebelumnya dilaporkan bahwa proyek ini didanai oleh donor pribadi dan perusahaan-perusahaan raksasa termasuk Meta, Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Palantir, Google, hingga Comcast.

‎(*/tps)

‎

Berita Terkait

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 
Benjamin Netanyahu Game Over 
Jika Terpilih, Capres Prancis Ini Janji  Tangkap Netanyahu
Jika Warga AS Muak Padanya, Trump akan Jadi PM Israel 
Trump Tersungkur, Pemilu Sela AS Dimenangi Demokrat
Migingo Kini Jadi Rebutan  ‎
Netanyahu Menangi Pemilu Israel, tetapi Gagal Raih Mayoritas!
Ratusan Orang Jadi Korban Tabrakan Kereta Cepat di Spanyol
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:42 WIB

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Minggu, 8 November 2026 - 11:22 WIB

Benjamin Netanyahu Game Over 

Sabtu, 7 November 2026 - 10:58 WIB

Jika Terpilih, Capres Prancis Ini Janji  Tangkap Netanyahu

Jumat, 6 November 2026 - 11:45 WIB

Jika Warga AS Muak Padanya, Trump akan Jadi PM Israel 

Rabu, 4 November 2026 - 13:09 WIB

Trump Tersungkur, Pemilu Sela AS Dimenangi Demokrat

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB