ENTAH apa yang ada dibenak para pemimpin dunia saat ini. Hukum sepertinya telah kalah oleh nafsu untuk menguasai apapun juga.
Coba lihat bagaimana jiwa kemanusiaan yang tak ada di benak petinggi Israel untuk menguasai Palestina dan kawasan Teluk.
Vladimir Putin yang memborbardir Ukraina, Taiwan yang tak bisa menegakkan kepala dihadapan China yang dipimpin Xi Jinping.
Dan yang terbaru, bagaimana Amerika Serikat dibawah komando Donald Trump yang seenaknya menculik dan menghukum Presiden Venezuela Nicholas Maduro dan rencana pencaplokan Greenland.
Menyangkut hal itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) Antonio Guterres menyuarakan kekhawatiran akan tatanan dunia belakangan ini.

Guterres menyebut tatanan dunia sedang terkikis karena supremasi hukum tengah digantikan oleh “hukum rimba”.
Dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/1), Guterres menyampaikan supremasi hukum adalah landasan perdamaian dan keamanan dunia.
Pada tahun 2024 lalu, negara-negara anggota PBB mengadopsi “Pakta untuk Masa Depan” yang mencakup komitmen untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional dan memenuhi kewajiban dengan iktikad baik.
Namun, perjanjian itu tampaknya hanya kata-kata belaka karena tidak sejalan dengan tindakan nyata.
”Di seluruh dunia, supremasi hukum kini digantikan oleh hukum rimba. Kita melihat pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan pengabaian tak tahu malu terhadap Piagam PBB,” kata Guterres, seperti dikutip Anadolu Agency .
Guterres menyebut “dari Gaza hingga Ukraina, Sahel hingga Myanmar, di Venezuela serta tempat lain”, penegakan hukum diperlakukan bak “menu ala Carte”.
Negara-negara seenaknya melanggar hukum internasional melalui “kekuatan ilegal, penargetan infrastruktur sipil, pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), pengembangan senjata nuklir ilegal, perubahan pemerintah yang inkonstitusional, hingga ancaman bantuan kemanusiaan.”
Guterres prihatin karena negara-negara itu tidak menerapkan hukuman padahal sudah melanggar aturan.
”Pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan preseden berbahaya, mendorong negara-negara lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan, alih-alih apa yang wajib mereka lakukan berdasarkan hukum internasional,” ucap Guterres.
Pada kesempatan itu, Guterres pun menyinggung kekuasaan DK PBB sebagai satu-satunya badan di dunia yang dapat mengikat seluruh negara dalam hal perdamaian dan keamanan.
Ia berujar otoritas unik ini sudah dipakai untuk “memastiskan akuntabilitas dan mengakhiri impunitas”.
”Tanggung jawabnya unik. Kewajibannya universal,” katanya, seraya menekankan pentingnya reformasi di dewan tersebut. (blq/bac)









