TIRA, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Undang-Undang Pemilu saat ini mengandung terlalu banyak pasal pidana yang tidak proporsional.
Peneliti Perludem, Haykal Kamil, menyebut bahwa tindakan administratif seperti penandatanganan berita acara atau menyaksikan penyerahan kotak suara pun bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
“Undang-Undang Pemilu kita itu over kriminalisasi, bahkan tindakan-tindakan administratif seperti penandatanganan berita acara, menyaksikan penyerahan kotak suara saja itu dianggap sebagai bagian dari tindak pidana,” ujar Haykal saat dihubungi, Sabtu (11/10).
Selain mengkritik substansi hukum, Perludem juga menyoroti efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian.
Menurut Haykal, forum tripartit ini justru menciptakan hambatan birokrasi dalam penegakan hukum pemilu.
“Terhadap proses penegakan hukumnya, kami lebih memilih untuk memberikan kewenangan kepada penegak hukum saja,” tegasnya.
Perludem mengusulkan agar klasifikasi tindak pidana pemilu dikaji ulang dan dikelompokkan secara lebih proporsional.
Usulan ini akan dibawa dalam pembahasan revisi UU Pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. (*/trb)









