KOMITMEN Presiden Prabowo Subianto menghadirkan makanan bergizi bagi para pelajar juga Lansia dan Ibu Hamil adalah bentuk kepedulian dalam rangka meningkatkan kesehatan dan juga kecukupan gizi bagi warga Indonesia yang merupakan target dari program tersebut.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dalam hal ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah kewajiban untuk wajib memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).
Meski hanya “selembar kertas“, namun itu harus ada untuk menjamin keamanan pangan, mencegah keracunan makanan, dan melindungi kesehatan penerima manfaat (anak-anak sekolah).
Dengan memastikan kebersihan dan sanitasi dapur sesuai standar Kementerian Kesehatan, termasuk pelatihan penjamah makanan dan lingkungan fisik yang higienis.
Hal tersebut di atas, merupakan syarat operasional penting agar program gizi ini aman dan tidak menimbulkan risiko penyakit.
Ada sejumlah alasan, kenapa dapur MBG wajib mempunya SLHS:
1. Keamanan Pangan:
Memastikan makanan yang disajikan bebas dari kontaminasi dan aman dikonsumsi.
2. Mitigasi Risiko Keracunan:
Mencegah kasus keracunan makanan yang sempat marak terkait program MBG, terutama pada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) baru.
3. Perlindungan Konsumen:
Melindungi kelompok rentan seperti anak sekolah dari penyakit akibat makanan tidak higienis.
4. Standarisasi:
Menjadi bukti pemenuhan standar mutu dan persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah.
5. Pengawasan:
Memudahkan petugas kesehatan melakukan inspeksi dan pengawasan rutin terhadap kebersihan dapur.
Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa yang harus diperiksa untuk mendapatkan SLHS?
Disinilah pentingnya pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memeriksa berbagai aspek di dapur MBG, seperti:
1. Kebersihan ruangan dapur.
2. Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
3. Sirkulasi udara.
4. Pelatihan teknis bagi relawan atau penjamah makanan.
Siapa yang Mengeluarkan dan Mengawasi?
Sertifikat SLHS dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) (melalui Dinas Kesehatan) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan pengurusannya kepada seluruh SPPG.
Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 pada Oktober 2025 untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan ke Dinkes Provinsi/Kab/Kota, untuk menjamin keamanan pangan.
Hal itu dilakukan untuk memastikan kebersihan dapur dan relawan, serta mempercepat proses sertifikasi agar seluruh dapur MBG memilikinya dalam batas waktu tertentu (biasanya 1 bulan) untuk mencegah keracunan makanan.
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) secepatnya, dengan batas waktu umum yang diberikan pemerintah adalah satu bulan sejak adanya surat edaran (sekitar September/Oktober 2025) atau sejak penetapan SPPG baru, agar terhindar dari penutupan sementara dan memastikan keamanan pangan.
Tenggat satu bulan ini berlaku untuk dapur yang sudah beroperasi maupun yang baru, dihitung sejak edaran diterbitkan atau sejak SK SPPG dikeluarkan.
Bagi yang sudah beroperasi sebelum edaran (Oktober 2025): Diberi waktu 1 bulan sejak SE diterbitkan untuk mengurus semua persyaratan SLHS.
Bagi yang ditetapkan setelah edaran berlaku: harus memperoleh SLHS paling lambat 1 bulan sejak penetapan (SK).
Mengapa Harus Segera?
Syarat Wajib Operasional:
SLHS adalah prasyarat utama untuk dapur MBG (SPPG) agar dapat beroperasi sesuai standar.
Mencegah Keracunan:
Untuk mencegah kasus keracunan makanan yang pernah terjadi dan memastikan makanan aman serta bergizi.
Sanksi:
Jika tidak dipenuhi, dapur MBG bisa ditutup sementara untuk evaluasi.
Pengurusan SLHS diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melengkapi dokumen seperti permohonan, denah, dan sertifikat kursus keamanan pangan.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi dan inspeksi lingkungan sebelum menerbitkan SLHS.
Jadi, intinya dapur MBG harus segera mengurus SLHS dalam tenggat waktu 1 bulan yang ditetapkan pemerintah pusat, terhitung sejak Oktober 2025 atau sejak penetapan masing-masing, agar tetap bisa beroperasi dan menjamin keamanan pangan.
Melihat alur pengurusan SLHS yang tidaklah terlalu rumit, kenapa para pengelola masih saja abai
Masyarakat tentu butuh kepastian agar MBG yang dikonsumsi anak mereka benar-benar saat disantap.
Pemerintah pun perlu bersikap tegas agar ketentuan tersebut harus dipenuhi.
Agar pengelola SPPG paham bahwa pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang keberadaan mereka dianggap dan tak sekadar angin lalu saja.
Kesimpulannya, SLHS adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum dapur MBG dioperasikan.
Jangan sampai pengelola dapur MBG “bersilantas angan” dengan tak menjalankan aturan main yang ada.
Pemerintah daerah juga harus tegas sehingga pengelola yang abai bisa segera memenuhi segala prasyarat operasional dapur MBG tersebut.
Nah, jika di Kota Bukittinggi ada 18 SPPG dengan 14 yang telah beroperasi, kenapa saat ini baru 12 dapur saja yang miliki SLHS? ***









