Oleh : Teddy G Chaniago
BELUM ada setahun atau tepatnya baru tujuh bulan, pasangan Ramlan Nurmatias – Ibnu Asis menjadi penguasa di Kota Bukittinggi.
Namun kekecewaan terhadap kepemimpinan keduanya telah mendapat cibiran dari sejumlah rekanan yang ada di kota perjuangan tersebut.
Menurut mereka, yang mengerjakan kegiatan fisik di Bukittinggi adalah anak emas Sang Walikota.
”Ano ko ano sajo (dia dia saja) yang mengerjakan kegiatan proyek fisik yang ada,” kata seorang rekanan dengan penuh kecewa.
Pria yang mengaku telah puluhan tahun jadi rekanan tersebut mengatakan, hampir semua kegiatan proyek fisik di Kota Bukittinggi, yang mengerjakan orangnya itu itu saja.
Dari informasi yang didapat, apa yang diutarakan sang rekanan nyaris tak ada yang keliru.
Mulai dari pengecatan rumah dinas walikota, pengecatan jam gadang, kegiatan pemeliharaan berupa rehab WC di balaikota hingga yang terbaru pembangunan SD 08 Cimpago Ipuah yang mendapat pujian dari Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, Hendri SPd juga dilaksanakan oleh orang dan perusahaan yang sama.
Meski tak ada aturan tertulis ataupun ketentuan perundang undangan yang mengatur secara tegas terkait hal itu, seharusnya kepala daerah memperlakukan hal yang sama pada rekanan.
Sebab menganak emaskan satu atau dua pihak, justru akan membuat kepercayaan publik kepada sang pejabat akan berkurang atau habis sama sekali.
Atau, kalau memang hanya satu dua pihak saja yang akan bekerja, mungkin ada baiknya rekanan lainnya berfikir ulang untuk ikut kegiatan di Kota Bukittinggi.
Melalui tulisan ini, tentunya perlu diketuk hati kepala daerah untuk lebih peduli kepada rekanan.
Sebab menganakemaskan satu dua pihak justru melahirkan resistansi publik terhadap petinggi daerah dan sang anak emas bersangkutan.
Padahal rekanan lainnya juga anak bangsa yang harusnya dapat binaan negara dalam hal ini kepala daerah.
Namun kalau yang mendapat perhatian hanya “Ano ka ano sajo” bagaimana nasib rekanan yang lainnya .
Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama, termasuk dengan pihak swasta atau daerah lain, untuk mewujudkan tujuan daerah termasuk pembangunan infrastruktur daerah.
Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melakukan pembinaan terhadap rekanan, terutama untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan proyek yang diserahkan kepada daerah, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan mencapai tujuan tata pemerintahan yang baik, yaitu hasil yang efektif dan efisien, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, tentu timbul pertanyaan, mengapa pembinaan rekanan oleh pemerintah daerah wajib dilakukan ?
Menjaga Kualitas Pelaksanaan Tugas: Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepada rekanan dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku.
Mewujudkan Akuntabilitas dan Tata Kelola yang Baik: Melalui pembinaan, pemerintah daerah dapat menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
Mencapai Tujuan yang Efektif dan Efisien: Pembinaan yang berorientasi pada hasil akan membantu pemerintah daerah mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Memastikan Keselarasan dengan Kebijakan Nasional: Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.
Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat: Pada akhirnya, pembinaan ini berkontribusi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang optimal.
Dasar hukum yang mengatur kewajiban ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya.
Nah, agar pemerataan bisa diciptakan, tentunya pemerintah perlu berlaku sama untuk semua kontraktor atau rekanan, agar kegiatan yang dilakukan tak hanya dikerjakan oleh perusahaan yang sama atau ano ka ano sajo.
***









