BEKASI, TRIBUNRAKYAT – Di tengah persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026, sorotan tajam datang dari Ketua Komisi II Kabupaten Bekasi, DRa Ani Rukmini, M.I. Kom. Ia menyesalkan langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dinilai tidak mengamankan atau “mengunci” anggaran Porprov sejak penyusunan APBD Murni 2026.
Menurut Ani, jika sejak awal pemerintah daerah telah memasukkan kebutuhan anggaran Porprov dalam perencanaan APBD, maka tidak perlu terjadi polemik maupun upaya pergeseran anggaran pada APBD Perubahan.
“Kalau sudah dikunci sejak awal dan masuk dalam APBD Murni 2026, tentu tidak perlu repot lagi melakukan pergeseran anggaran di APBD Perubahan,” ujar politisi PKS tersebut kepada Tribun Rakyat.
Ani menegaskan, dukungan DPRD terhadap anggaran olahraga prestasi tidak pernah menjadi persoalan. Bahkan, apabila usulan anggaran Porprov telah disiapkan sejak tahap perencanaan, pihaknya memastikan DPRD akan memberikan persetujuan.
“Kalau sudah dikunci dari awal, saat pembahasan di Badan Anggaran, tidak mungkin kami tidak menyetujuinya,” tegasnya.
Meski demikian, Ani tetap membuka peluang agar kebutuhan anggaran Porprov dapat diakomodasi melalui APBD Perubahan. Namun syarat utamanya adalah adanya komitmen nyata atau goodwill dari pemerintah daerah.
Dalam berbagai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ani mengaku telah mendorong agar dilakukan efisiensi terhadap sejumlah pos anggaran yang diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir tahun anggaran.
“Belanja pegawai pasti ada efisiensi. Nah, hasil efisiensi itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan Porprov. Saya sudah sampaikan dan meminta agar hal itu ditindaklanjuti pemerintah daerah,” katanya.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah memang sedang menghadapi tantangan. Ani mengungkapkan adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar 30 persen, serta belanja pegawai yang mencapai 40 persen, serta kewajiban pembayaran utang BPJS yang belum terselesaikan. Situasi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
Meski begitu, ia menilai olahraga prestasi tetap harus menjadi prioritas. Terlebih Kabupaten Bekasi memiliki sejarah gemilang di ajang Porprov Jawa Barat.
Saat pembahasan di Komisi II DPRD, lanjut Ani, terungkap bahwa anggaran yang tersedia untuk Porprov baru mencapai sekitar Rp5 miliar. Jumlah itu dinilai jauh dari kebutuhan ideal untuk mempertahankan prestasi Kabupaten Bekasi.
“Kami sangat prihatin. Di Komisi II sudah disampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk mendukung pengajuan anggaran Porprov sebesar Rp40 miliar,” ungkapnya.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Kabupaten Bekasi merupakan kekuatan besar olahraga Jawa Barat yang berhasil meraih gelar juara umum Porprov dua kali berturut-turut, yakni pada tahun 2018 dan 2022. Capaian itu menjadi kebanggaan daerah sekaligus tantangan besar yang harus dipertahankan pada Porprov 2026 mendatang.
Ani menilai, keberhasilan mempertahankan tradisi juara tidak bisa hanya dibebankan kepada DPRD. Pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap olahraga prestasi.
“Jangan sampai olahraga prestasi hanya bergantung pada goodwill DPRD. Prestasi olahraga adalah tanggung jawab bersama, pemerintah daerah, DPRD, pelaku olahraga, dan masyarakat,” tandasnya.
Pelatih dan Atlet Menunggu Kepastian
Sementara itu, ketidakjelasan dukungan anggaran mulai memunculkan kegelisahan di kalangan insan olahraga Kabupaten Bekasi. Sejumlah pengurus cabang olahraga, pelatih, hingga atlet mendesak Plt Bupati Bekasi segera menyatakan sikap terkait keikutsertaan Kabupaten Bekasi pada Porprov Jawa Barat 2026.
Mereka menilai kepastian sikap pemerintah daerah sangat penting agar proses pembinaan, pemusatan latihan, hingga persiapan atlet dapat berjalan terarah.
“Kalau sudah ada pernyataan sikap yang jelas, kami jadi tahu ke mana arah olahraga prestasi Kabupaten Bekasi akan dibawa. Atlet dan pelatih membutuhkan kepastian untuk menyusun persiapan,” ujar salah seorang pengurus cabang olahraga.
Dengan waktu menuju Porprov yang terus berjalan, berbagai kalangan berharap pemerintah daerah segera mengambil keputusan dan menunjukkan komitmen nyata. Sebab, mempertahankan mahkota juara umum yang telah diraih dua edisi berturut-turut tentu membutuhkan dukungan anggaran, perencanaan matang, dan keberpihakan yang jelas terhadap dunia olahraga. (August Suzana)









