Catatan YURNALDI, Pemerhati Pendidikan, Wartawan Utama, Penulis Buku, dan Pimpinan Redaksi www.tribunrakyat.co
Kematian seorang anak laki-laki, murid kelas IV SD di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang ditemukan gantung diri pada Kamis (29/1), bukan sekadar tragedi keluarga.
Ini adalah alarm keras kegagalan negara dalam melindungi anak-anak termiskin di republik ini.
Untuk diketahui, Yohanes Bastian Roja (10 tahun), tidak mati karena penyakit langka, tidak pula karena bencana alam.
Ia mati karena kemiskinan ekstrem yang dibiarkan berlarut. Ia hanya meminta buku dan pena—nilai yang bahkan tidak mencapai sepuluh ribu rupiah.
Namun bagi ibunya, seorang petani dan buruh serabutan, jumlah itu adalah beban yang tak sanggup ditunaikan.
Lebih memilukan, anak itu meninggalkan sepucuk surat sederhana bertuliskan, “Ibu, jangan bersedih.”
Kalimat yang terlalu dewasa untuk anak seusianya, dan sekaligus menjadi cermin betapa berat tekanan psikologis yang dipikulnya.
Ini bukan pilihan bebas untuk mati, melainkan ekspresi keputusasaan dari seorang anak yang tidak melihat lagi jalan hidup.
Sekolah “Gratis” yang Masih Mahal.
Kasus ini membuka kembali luka lama dalam sistem pendidikan kita. Secara normatif, pendidikan dasar disebut gratis.
Namun di lapangan, keluarga miskin tetap dibebani biaya-biaya tak tertulis: alat tulis, buku pendamping, seragam, iuran, hingga tuntutan sosial yang menekan psikologis anak.
Negara terlalu sering bersembunyi di balik jargon “pendidikan gratis”, tetapi gagal memastikan bahwa tidak satu pun anak tersingkir karena kemiskinan. Gratis di atas kertas, mahal dalam praktik.
Salah Arah Prioritas Kebijakan
Belakangan ini, negara sibuk mempromosikan program makan bergizi gratis.
Program ini penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban atas problem kesejahteraan anak.
Anak tidak hanya lapar perut. Mereka juga lapar akan rasa aman, dukungan psikologis, dan harapan masa depan.
Memberi makan tanpa memperbaiki sistem pendidikan, tanpa pendampingan mental, tanpa jaminan sosial yang presisi, hanya akan menghasilkan generasi yang kenyang tetapi rapuh.
Kematian anak di Ngada membuktikan satu hal: kebijakan yang hanya fokus pada fisik, tetapi abai pada batin dan keadilan sosial, adalah kebijakan setengah jalan.
Negara Absen, Korupsi Hadir
Di mana negara ketika keluarga ini terpuruk? Mengapa kemiskinan ekstrem tidak terdeteksi sejak awal? Ke mana fungsi pemerintah daerah, dana desa, dan sistem perlindungan anak?
Ironisnya, di saat anak miskin tidak mampu membeli pena, uang negara justru menguap lewat korupsi yang sistematis.
Satu kasus korupsi bernilai miliaran rupiah cukup untuk membiayai pendidikan ribuan anak miskin.
Namun hingga kini, korupsi lebih sering ditangani sebagai drama hukum, bukan kejahatan moral yang merampas masa depan anak-anak.
Saatnya Berubah, Bukan Sekadar Berduka
Kematian anak ini tidak boleh berhenti sebagai berita duka. Ia harus menjadi titik balik kebijakan.
Pertama, negara wajib memastikan pendidikan dasar benar-benar gratis, tanpa biaya tersembunyi.
Kedua, sistem jaminan sosial harus proaktif, mampu mendeteksi keluarga di ambang krisis sebelum tragedi terjadi.
Ketiga, layanan kesehatan mental dan konseling di sekolah—terutama di daerah terpencil—harus menjadi prioritas, bukan pelengkap.
Keempat, korupsi harus diperlakukan sebagai kejahatan terhadap masa depan generasi, bukan sekadar pelanggaran hukum administratif.
Anak di Ngada itu mati bukan karena ingin mati. Ia mati karena tidak tahu lagi bagaimana cara hidup di negeri yang gagal mendengarnya.
Jika negara tidak belajar dari kematian ini, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu—dengan nama anak yang berbeda, di desa yang berbeda, dengan surat perpisahan yang sama menyayatnya.
Dan saat itu terjadi lagi, kita tak lagi bisa berdalih: kita sudah tahu, tetapi memilih untuk diam.
Padang, 4/2/2026
@sorotan









