BUKAN rahasia umum lagi, jika ada beberapa jabatan strategis di luar struktur pemerintahan, yang selalu “diamankan” oleh kepala daerah dan tim suksesnya.
Diantara jabatan tersebut adalah : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Palang Merah Indonesia Indonesia (PMI).
Tentunya timbul pertanyaan, kenapa posisi tersebut harus “diamankan“? Jawabnya sederhana, karena posisi tersebut berhubungan langsung dengan orang banyak.
Sehingganya, ada sebuah asumsi yang beredar, jika bisa “mengamankan” posisi “Kapalo Galeh” di kelembagaan di atas, keberlanjutan “kekuasaan” akan bisa dipertahankan.
Ketiga lembaga ini wajib menjaga netralitas karena statusnya sebagai lembaga pemerintah non-struktural (BAZNAS) atau lembaga yang mengelola dana publik/kegiatan sosial-kemanusiaan (KONI/PMI).
Mari kita urai aturan main kelembagaan tersebut berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan:
1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
Netralitas pimpinan BAZNAS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pasal yang mengatur syarat pimpinan (tidak menjadi anggota partai politik).
Selain itu, secara operasional ditegaskan melalui Surat Edaran Ketua BAZNAS RI mengenai sikap netral dan bersih dari kepentingan politik.
2. KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
Aturan netralitas pengurus KONI mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan bahwa pengurus organisasi olahraga harus independen dan tidak boleh terikat dengan jabatan politik tertentu untuk menghindari konflik kepentingan.
3. PMI (Palang Merah Indonesia)
Netralitas PMI diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, yang menegaskan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, salah satunya adalah netral dan mandiri (tidak memihak), serta prinsip kesukarelaan
Dari uraian di atas jelas, pengurus dari kelembagaan di atas, utamanya ketua organisasi haruslah orang – orang yang bebas dari konflik kepentingan.
Netralitas dan independensi adalah kata kunci yang mutlak dan harus dimilikinya.
Seandainya pemegang kekuasaan “bermain” untuk mengamankan posisi pucuk di ketiga lembaga bersangkutan, berarti mereka melanggar sendiri fiktum akan netralitas dan independensi.
Konflik kepentingan pastinya tak akan terelakkan saat netralitas dan independensi tidak lagi dimiliki oleh pucuk pimpinan organisasi bersangkutan.
Ambil contoh, jika partai A mendelegasikan pimpinan sebuah lembaga pada kadernya, sudah barang tentu ada imbal baliknya buat partai bersangkutan.
Dalam artian, dia harus loyal dan juga royal pada pihak yang memberinya kursi kepemimpinan di kelembagaan tersebut.
Secara kasat mata, kita bisa melihat contoh ke yang ada. Hampir sebagian besar pimpinan tiga kelembagaan tersebut adalah “utusan” dari kepala daerah dan partai politik.
Apa hasilnya? Selain susah untuk menjadikan organisasi atau lembaga tersebut bersih dari intervensi, pun sulit untuk mendefinisikan prestasi maksimal bagi daerah.
Hal ini patut menjadi perhatian bersama, setidaknya kalau kita mengacu ada Hadits Shahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, “Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi… Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (kiamat)” (HR. Bukhari no. 59/6015).
The right man on the right place harus jadi benang merah yang dikedepankan agar semua pihak merasa senang, semua pihak merasa menang dan pastinya kemaslahatan masyarakat menjadi acuan.
Belum tentu orang pilihan para decision maker lebih baik dari mereka yang benar-benar netral, independen dan jauh dari tekanan.
Catatan : Tulisan ini dihadirkan tujuh bulan jelang pemilihan ketua PMI Kota Bukittinggi yang telah mulai panas dan bergaung nyaris di setiap sudut warung kopi di Kota Bukittinggi









