Oleh : DJ St Mangkuto Ameh ***
BEBERAPA waktu lalu, Walikota Bukittinggi mencopot Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, Melwizardi.
Sekilas, sebagai atasan langsung dari sekretaris dewan yang statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh boleh saja walikota melakukan hal itu.
Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang bersifat khusus atau lex spcialist dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, diatur dengan jelas, bahwa pemberhentian maupun penghentian seorang sekretaris DPRD harus meminta persetujuan pimpinan DPRD.
Sekretaris DPRD, meskipun secara administrasi bertanggung jawab kepada kepala daerah, namun secara operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.
Karenanya, pemecatan tanpa alasan yang jelas dan prosedur yang tepat dapat menimbulkan ketegangan dan konflik politik antara pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif).
Dari ketentuan tersebut di atas, jelas sekali kalau para pemangku kepentingan (stakeholder) yang menjadi atasan sekretaris DPRD Kota Bukittinggi yaitu Walikota Ramlan Nurmatias, Wakil Walikota Ibnu Asis dan Sekretaris Daerah Rismal Hadi tak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.
Meski pencopotan Melwizardi selaku sekretaris DPRD Kota Bukittinggi telah terjadi, seyogyanya DPRD harus membentuk Pansus terkait hal ini. Sebab ada indikasi terjadi mal administrasi pada pergantian Melwizardi kepada Ade Mulyani.
Agar pelanggaran terkait hak seorang ASN tidak hilang begitu saja. Seharusnya, begitu Pilkada selesai, pemenang harus menjadi pihak pertama yang membuka pintu kebersamaan.
Sebab, jika selalu saja membedah dan membelah ASN berdasarkan kubu yang mereka bela saat Pilkada, maka kebersamaan untuk mewujudkan visi Bukittinggi Gemilang sakan sulit terealisasi.
Karena berbicara tentang Bukittinggi Gemilang tentunya tak bicara pada satu kelompok saja, namun untuk semua warga Bukittinggi.
Kembali pada bahasan semula, mekanisme pemberhentian Sekwan pada dasarnya mengikuti prosedur yang sama dengan pengangkatannya, yaitu melalui proses konsultasi dengan pimpinan DPRD.
Mekanisme ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah yang mengatur manajemen PNS.
Selain itu, komunikasi yang intensif antara unsur pimpinan daerah dan Pimpinan DPRD menjadi faktor krusial dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Sekwan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
Ada resiko bagi kepala daerah jika memecat sekretaris DPRD secara tiba-tiba termasuk kemungkinan pelanggaran prosedur administrasi dan hukum, terganggunya fungsi pelayanan DPRD, dan potensi dampak negatif pada stabilitas politik daerah serta hubungan antara eksekutif dan legislatif, karena pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II seperti sekretaris DPRD memiliki mekanisme dan persetujuan yang harus dipatuhi.
Pemberhentian sekretaris DPRD harus mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan terkait kepegawaian daerah dan sistem pemerintahan daerah. Pelanggaran prosedur ini dapat berdampak hukum bagi kepala daerah.
Pemberhentian yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan proses administrasi selanjutnya menjadi tidak sah atau rumit.
Sekretaris DPRD adalah pimpinan unsur pelayanan DPRD. Karenanya, pemberhentian mendadak dapat mengganggu kelancaran operasional dan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada DPRD.
Terganggunya administrasi sekretariat DPRD akibat kekosongan jabatan atau proses transisi yang tidak mulus bisa menyebabkan keterlambatan dalam membahas anggaran, menyusun peraturan daerah, dan menjalankan fungsi pengawasan.
Masalah di internal DPRD dapat berdampak pada stabilitas politik dan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan, yang bisa memicu ketidakpuasan publik
Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa proses pemberhentian dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum, serta untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis antara badan legislatif dan eksekutif.
Jika proses pergantian Sekretaris DPRD tersebut di atas tak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu ini merupakan sebuah kesalahan fatal. *
*** Penulis adalah Wartawan tribunrakyat.co









