CIKARANG -( TribunRakyat.co)- Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat tata kelola rumah sakit daerah melalui pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Bekasi.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Gedung Bupati, Cikarang Pusat, Rabu (1/10), dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida.
Dalam arahannya, Ida menegaskan bahwa RSUD Kabupaten Bekasi merupakan unit pelayanan strategis berstatus BLUD yang dituntut profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan SDM.
Karena itu, regulasi yang kuat dan terintegrasi menjadi kunci utama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.
“Dari enam rancangan Perbup yang ada, kita sederhanakan menjadi dua regulasi besar agar lebih sederhana, aplikatif, dan tidak tumpang tindih,” ujar Ida Farida.
Ia menambahkan, penyusunan regulasi ini bukan hanya tanggung jawab RSUD, tetapi menjadi kerja kolaboratif lintas perangkat daerah. Dengan sinergi yang baik, aturan yang dihasilkan akan sesuai ketentuan hukum sekaligus menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Regulasi ini akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan pelayanan kesehatan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus ikut berperan aktif. Kami juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, dr. Sri Enny Mainiarti, menuturkan bahwa tantangan layanan kesehatan daerah semakin kompleks — mulai dari pertumbuhan penduduk, meningkatnya kebutuhan layanan medis, hingga ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan berkualitas.
Menurutnya, regulasi baru yang tengah disusun diharapkan mampu menjawab dinamika tersebut sekaligus memperkuat tata kelola rumah sakit dari sisi keuangan dan SDM.
“Dengan aturan baru ini, kami berharap pelayanan RSUD semakin efisien, profesional, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Rapat pembahasan ini juga dihadiri perwakilan Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, jajaran pimpinan RSUD Kabupaten Bekasi, serta perangkat daerah terkait..

Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemkab Bekasi dalam mewujudkan layanan kesehatan publik yang modern, transparan, dan berdaya saing. ( agus sss)









