TIRA, JAKARTA – Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa kebijakan penertiban atau delisting akomodasi, termasuk vila yang belum memiliki izin usaha, bukanlah langkah mendadak maupun upaya mempersulit pelaku usaha.
Kebijakan tersebut merupakan program yang telah dijalankan sejak tahun lalu untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil, meningkatkan keselamatan wisatawan, serta memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.
Pemerintah menilai keberadaan akomodasi yang tertib perizinan akan memudahkan pengawasan di lapangan sekaligus memastikan standar pelayanan dan keselamatan yang diterima wisatawan.
”Tujuan utama kebijakan ini bukan untuk menyusahkan ataupun tidak berperikemanusiaan. Justru ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat,” ujar Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Puspa dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6).
Selain berpihak kepada pelaku usaha yang telah memenuhi aturan, kebijakan ini juga ditujukan untuk melindungi wisatawan.
Menurut pemerintah, kualitas dan legalitas akomodasi turut memengaruhi citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan standar keselamatan wisatawan serta memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di kancah global.
Pemerintah meyakini bahwa keteraturan perizinan akan mempermudah pengawasan di lapangan sekaligus menjamin kualitas pelayanan yang diterima oleh para pelancong.
Ia menjelaskan, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membangun ekosistem usaha yang jauh lebih sehat bagi seluruh pihak terkait.
Ni Luh Puspa menambahkan bahwa penertiban ini bukan merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan atau bermaksud menyusahkan masyarakat.
Justru langkah ini diambil untuk memastikan adanya standar tinggi yang berkelanjutan dalam industri pariwisata nasional.
Selain mendukung para pelaku usaha yang telah patuh pada regulasi, kebijakan penertiban ini memiliki misi utama untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan.
Legalitas serta kualitas akomodasi dianggap sebagai faktor krusial yang membentuk citra positif pariwisata Indonesia di mata internasional.
Pemerintah merasa perlu memberikan pembelaan kepada rakyat dan pemilik usaha yang taat pada aturan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung tetap menjadi prioritas karena berdampak langsung pada reputasi global negara.
Kementerian Pariwisata juga memastikan bahwa proses delisting ini tidak dilakukan secara mendadak atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Sejak tahun 2025, serangkaian sosialisasi intensif telah dilakukan kepada pemilik penginapan melalui asosiasi maupun platform Online Travel Agent (OTA).
Pemerintah tidak hanya memberikan tuntutan, tetapi juga menyediakan berbagai bantuan teknis seperti pendampingan dan coaching clinic bagi pelaku usaha.
Hal ini dilakukan agar mereka lebih mudah dalam mengurus izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). ***









