Ribuan Villa Terancam Delisting !

- Jurnalis

Jumat, 5 Juni 2026 - 06:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa kebijakan penertiban atau delisting akomodasi, termasuk vila yang belum memiliki izin usaha, bukanlah langkah mendadak maupun upaya mempersulit pelaku usaha.

Kebijakan tersebut merupakan program yang telah dijalankan sejak tahun lalu untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil, meningkatkan keselamatan wisatawan, serta memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

‎Pemerintah menilai keberadaan akomodasi yang tertib perizinan akan memudahkan pengawasan di lapangan sekaligus memastikan standar pelayanan dan keselamatan yang diterima wisatawan.

‎”Tujuan utama kebijakan ini bukan untuk menyusahkan ataupun tidak berperikemanusiaan. Justru ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat,” ujar Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Puspa dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6).

‎Selain berpihak kepada pelaku usaha yang telah memenuhi aturan, kebijakan ini juga ditujukan untuk melindungi wisatawan.

Baca Juga :  Kacang Miang,,,

Menurut pemerintah, kualitas dan legalitas akomodasi turut memengaruhi citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

‎Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan standar keselamatan wisatawan serta memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di kancah global.

Pemerintah meyakini bahwa keteraturan perizinan akan mempermudah pengawasan di lapangan sekaligus menjamin kualitas pelayanan yang diterima oleh para pelancong.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membangun ekosistem usaha yang jauh lebih sehat bagi seluruh pihak terkait.

‎Ni Luh Puspa menambahkan bahwa penertiban ini bukan merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan atau bermaksud menyusahkan masyarakat.

Justru langkah ini diambil untuk memastikan adanya standar tinggi yang berkelanjutan dalam industri pariwisata nasional.

‎Selain mendukung para pelaku usaha yang telah patuh pada regulasi, kebijakan penertiban ini memiliki misi utama untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan.

Baca Juga :  Rp 252 Juta Jaminan untuk Masuk Amerika

Legalitas serta kualitas akomodasi dianggap sebagai faktor krusial yang membentuk citra positif pariwisata Indonesia di mata internasional.

‎Pemerintah merasa perlu memberikan pembelaan kepada rakyat dan pemilik usaha yang taat pada aturan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung tetap menjadi prioritas karena berdampak langsung pada reputasi global negara.

‎Kementerian Pariwisata juga memastikan bahwa proses delisting ini tidak dilakukan secara mendadak atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Sejak tahun 2025, serangkaian sosialisasi intensif telah dilakukan kepada pemilik penginapan melalui asosiasi maupun platform Online Travel Agent (OTA).

‎Pemerintah tidak hanya memberikan tuntutan, tetapi juga menyediakan berbagai bantuan teknis seperti pendampingan dan coaching clinic bagi pelaku usaha.

Hal ini dilakukan agar mereka lebih mudah dalam mengurus izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). ***

‎

‎

Berita Terkait

Merica Bubuk Indonesia Ditahan di Taiwan
10 Sumur Minyak Baru, Kembali Ditemukan
BP Lepas Seluruh Kepemilikan SPBU di Tanah Air
Klub Sepakbola yang Paling Bernilai di 2026? Berikut Deretannya
Ratusan Ribu Badan Usaha Diblokir Kementerian Hukum
Per Oktober 2026, Budi Hartono Jadi Orang Terkaya di Indonesia
Lebih dari 100 BUMN “Dilego” ke Swasta ‎
Low Tuck Kwong Puncaki Posisi Konglomerat Terkaya Tanah Air
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 10:59 WIB

Merica Bubuk Indonesia Ditahan di Taiwan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

10 Sumur Minyak Baru, Kembali Ditemukan

Selasa, 10 November 2026 - 11:23 WIB

BP Lepas Seluruh Kepemilikan SPBU di Tanah Air

Minggu, 8 November 2026 - 06:33 WIB

Klub Sepakbola yang Paling Bernilai di 2026? Berikut Deretannya

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:56 WIB

Ratusan Ribu Badan Usaha Diblokir Kementerian Hukum

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB